Published On: Mon, Sep 11th, 2017

Bagaimana Bebaskan NTT Dari Kemiskinan? Ini Kiat Marianus Sae

Share This
Tags

Marianus Sae saat berdiskusi dengan kru Pos Kupang di ruang rapat Pos Kupang yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Pos Kupang, Dion D. B. Putra, Senin (11/9/17) sore.

sergap.id, KUPANG – Hingga kini NTT masih menempati tiga besar provinsi termiskin di Indonesia. Apa penyebabnya? Bagaimana mengatasinya? Ini kiat yang ditawarkan Bupati Kabupaten Ngada yang juga bakal calon Gubernur NTT periode 2018 – 2023.  

Berikut pernyataan Marianus saat mengunjungi Redaksi Harian Umum Pos Kupang, Victory News dan Timor Express di Kupang pada Senin (11/9/17) pagi hingga sore:

Semua orang tahu NTT ini miskin. Semua orang tahu banyak pelosok di NTT yang masih terisolasi. Kenapa keadaannya masih seperti ini? Itu karena kita kurang tegas anggaran dan tidak fokus anggaran. Karena masalah dasar kita adalah aksesbilitas. Isolasi tidak dibuka. Akhinya sentra produksi sulit menjangkau pasar.

Ujungnya? Contoh harga kemiri di kota Rp8.000. Tapi karena akses jalan buruk dan biaya trasportasi mahal, akhirnya harga kemiri di desa atau di sentra produksi menjadi Rp4.000. Petani rugi.

Begitu juga harga gula di kota Rp15.000 per kilo gram. Tapi karena akses jalan yang buruk untuk sampai ke desa, akhirnya harga gula di desa menjadi Rp20.000 sampai Rp25.000. Lagi-lagi petani rugi. Jual produk rugi, beli kebutuhan sehari-hari juga rugi. Kalau keadaannya begini? Bagaimana masyarakat tidak miskin?

Karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah tuntaskan masalah infrastruktur. Buka daerah yang terisolasi. Jika ini sudah selesai, maka ekonomi akan membaik, pendidikan pasti ikut membaik, pelayanan kesehatan  juga pasti membaik.

Jika masalah aksesbilitas sudah selesai, maka langkah berikut adalah kita bangun jaringan air bersih agar bisa dinikmati masyarakat. Setelah itu kita minta PLN bangun jaringan listrik. Jika jaringan sudah ada, kita bantu masyarakat kurang mampu untuk pasang instalasi meteran per rumah Rp2.500.000.

Kalau kemana-mana sudah gampang karena jalan sudah bagus, kendaraan sudah banyak masuk keluar, dan air bersih mudah diakses, serta rumah sudah terang benderang, maka geliat pembangunan ikutannya akan muncul.

Tapi kalau sudah tahu aksesbilitasi kita buruk, daerah kita ini kering karena curah hujan rendah, tapi yang dibuat adalah masyarakat di suruh tanam jagung, ya pasti tidak bisa. Sudah tahu kering, kita suruh masyarakat tanam jagung. Ya.. pasti jagung itu mati karena ketiadaan air. Begitu juga dengan ternak.

Yang mesti kita lakukan adalah mengatasi akar masalah. Jangan masalahnya A, solusi yang kita buat B. Akhirnya masalah yang ada tidak kelar-kelar.

Marianus Sae saat berdiskusi dengan Pemimpin Umum Victory News Chris Mbuik, Pemred Victory News Stevie Johanes dan kru redaksi Victory News lainnya di ruang rapat redaksi Victory News, Senin (11/9/17) pagi.

Rata-rata panjang jalan provinsi di setiap kabupaten hanya berkisar 150 sampai 200 kilo meter. Jika APBD Provinsi NTT berjumlah Rp4 triliun dan kita alokasikan 65 persen untuk buat jalan jadi bagus, maka akan ada dana sekitar Rp2,4 triliun. Dana ini kita bagi ke setiap kabupaten Rp100 miliar, maka setiap tahun paling kurang 50 kilo meter jalan bisa kita bikin bagus.

Tapi kalau panjang jalan provinsi 150 kilo meter dan tiap tahun kita bangun hanya 1 kilo meter, maka ketika kita bangun lagi 1 kilo meter di tahun kedua, yang terjadi adalah 1 kilo meter di tahun pertama sudah rusak. Terus kapan pembangunan jalan ini selesai? Itu berarti kita tunggu 13 gubernur lagi. Kita mau begitu? Tentu tidak mau!

Inilah yang membuat saya terdorong untuk maju sebagai calon gubernur. Beri saya waktu tiga tahun (jadi Gubernur), maka masalah ini akan selesai. Tidak percaya? Setelah tiga tahun kita evaluasi. Karena ini yang saya lakukan di Ngada, dan lihat Ngada sekarang, berubah kan? Jalan-jalan kabupaten di Ngada dulu juga buruk, tapi setelah saya jadi bupati, lihat sekarang, faktanya jalan-jalan di Ngada sudah bagus. Tidak ada lagi daerah terisolasi.

Dulu, ketika pertama jadi bupati, saya mekarkan desa sebanyak 45 desa. Saya perkecil ini wilayah desa. Setelah itu saya mekarkan lagi hingga sekarang jumlah desa di Ngada menjadi 204 desa. Dan, ketika undang-undang desa mulai berlaku, maka Ngada yang dapat dana desa paling banyak. Siapa yang senang? Saya yang senang, karena masyarakat Ngada makin sejahtera dan mandiri. (Cis)

Penulis/Penerbit