sergap.id, MBAY – Festival Literasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo baru saja usai. Namun kritis mulai tertuju pada besar dana dan sumber dana yang dipakai untuk penyelenggaraan festival.
Apalagi pelaksanaan festival di Lapangan Berdikari Mbay, Nagekeo, itu kurang diminati masyarakat sekitar.
Buktinya, sejak awal pembukaan hingga hari penutupan festival, hanya sedikit warga Nagekeo yang hadir.
Padahal kegiatan yang dikolaborasi dengan parade budaya dan mengusung tema “Dari Nagekeo NTT Bacarita” itu menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sedikit.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Nagekeo yang juga Anggota DPRD Nagekeo, Kris Du’a, menyebut, biaya festival yang dimulai sejak tanggal 27 hingga 30 September 2019 itu menggunakan APBD Nagekeo sebesar Rp 2,2 miliar.
“Acara ini habiskan dana Rp 2,2 miliar, ” tegas Kris Du’a kepada SERGAP, Sabtu (28/9/19).
Menurut Kris, dana tersebut diambil dari kas induk APBD 2019 sebesar Rp 700 juta lebih dan APBD Perubahan 2019 senilai Rp 1,4 miliar lebih.
“Dua sumber dana itu untuk tujuan yang sama, yakni festival literasi. Totalnya Rp 2,2 miliar,” tegas Kris Du’a.
Penggunaan Rp 2,2 miliar pun menuai kritik dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Nagekeo, Peter Fua Betu.
“Terlalu berlebihan kalau sampai Rp 2,2 miliar untuk kegiatan seperti ini. Pemda Nagekeo hanya menghamburkan uang saja,” ujarnya.
Menurut dia, dana Rp 2,2 terlalu besar jika tujuanya hanya untuk mendongkar minat baca masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM melalui Literasi.
“Anggaran sebesar itu masih mending digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat seperti peningkatan sarana perpustakaan atau pengadaan buku bacaan di setiap sekolah,” tegasnya.
Peter pun sangat prihatin dengan kebijakan Pemkab Nagekeo yang tidak pro kebutuhan dan kepentingan rakyat.
“Miris,,, di tengah ketertinggalan, baik dari segi ekonomi, maupun SDM, Pemkab Nagekeo malah dengan mudahnya menggunakan APBD untuk beberapa festival dengan rentan waktunya tidak jauh. Target apa? Urgengsinya di mana? Mana yang paling esensi saat ini? Krisis air bersih atau literasi?,” sergahnya.
Senada dengan Peter, mantan sekretaris GMNI Nagekeo, Hendrikus Goa Dhalu, mengatakan, Pemkab Nagekeo di bawah kepemimpinan Johanes Don Bosco Do dan Marianus Waja seharusnya berkaca dari festival yang gagal dampak positif seperti festival sea food di Nangadhero, Nagekeo, beberapa waktu lalu.
“Hanya tinggal kenangan tanpa ada dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Terbukti kan? Kalau itu hanya eforia semata? Dampak dari festival Sea Food Nangadhero itu apa? Mau promosikan wisata? Memangnya sudah berapa banyak wisatawan yang berkunjung ke Nagekeo?,” ucapnya, ketus.
Hendrikus menegaskan, sebagai agen of kontrol, GMNI akan tetap mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang salah.
Ia juga menilai lemahnya fungsi kontrol dan fungsi anggaran DPRD Nagekeo yang dengan mudah menyetujui anggaran untuk festival literasi.
“Di mana peran Dewan? Kok main setuju-setuju saja dengan kebijakan yang sifatnya eforia? Kita akan terus kawal, kalau yang pro rakyat kita dukung, kalau yang sifatnya hanya menghabiskan uang rakyat tanpa ada prospek, kita lawan,” tegasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagekeo, Renata Fernandes, menjelaskan, jumlah dana yang dipakai untuk festival literasi tidak sebesar seperti yang dipaparkan oleh Kris Du’a.
Menurut dia, dana yang di alokasikan untuk festival literasi hanya Rp 1,4 miliar.
“Tidak benar nilainya Rp 2,2 miliar. Yang kita kelola hanya Rp 1,4 miliar. Sekali lagi saya tegaskan Rp 1,4 miliar. Ini agar tidak terjadi polemik. Saat ini saya dan staf lagi buat SPJ sebagai bentuk pertanggung jawaban terkait penggunaan dana tersebut”, jelasnya. (sev/sg/cis)
