Published On: Fri, Apr 26th, 2019

Ketua MK Ngaku Banyak Surat Suara Blangko, Ketua Dewan Pers: Harus Cek Ricek

Share This
Tags

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat menerima cenderamata dari Ketua MK Anwar Usman usai penandatangan MoU Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Indonesia, Senin (22/4/19).

sergap.id, CISARUA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman, SH. MH, mengaku, sistem Pemilu serentak 17 April 2019 merupakan Pemilu yang paling sulit dan unik di dunia.

“Tentunya banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Saya secara  pribadi merasa sangat berdosa karena ikut membuat keputusan terkait undang-undang pemilihan (umum) serentak.  Akibat dari keputusan tersebut, sudah ratusan korban yang meninggal dunia, baik Ketua KPPS, angggota KPPS, aparat Kepolisian maupun anggota TNI,” ujar Anwar saat membuka kegiatan diklat Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Se Indonesia, kerjasama MK dengan Dewan Pers di Gedung Pancasila dan Konstitusi, MK, di Jln. Raya Puncak No. 83 Tugu Sel, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/4/19).

Menurut dia, tugas penyelenggara Pemilu kali sangat berat.

“Bagi saya sistem Pemilu serentak saat ini merupakan pemilu yang paling sulit dan unik di dunia. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang tingkat kesulitannya begitu tinggi. Bayangkan lima surat suara di joblos dalam hari dan jam yang sama. Banyak surat suara yang menjadi blangko,” katanya.

Karena itu, Anwar meminta media pers terus mengawal hasil Pemilu agar tujuan bernegara tercapai.

”Tujuan dari kita bernegara adalah untuk mensejahterakan segenap  warga bangsa. Peran media menjadi sangat vital. Saya minta agar rekan-rekan media jangan membuat berita yang bersifat provokatif, karena itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI (harus) harga mati,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan, Pemilu 2019 terasa berbeda dan lebih lama prosesnya.

Sebab Pemilu kali ini adalah Pemilu pertama di mana masyarakat yang memiliki hak pilih harus memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota DPR RI, calon anggota DPR Propinsi, dan calon anggota Kabupaten/Kota.

Pemilu 2019 ini barangkali juga adalah Pemilu paling rumit di dunia. Baik dari sisi wilayah, geografi, maupun teknis penyelenggaraan. Dengan jumlah pemilih yang mencapai angka 192.828.520 yang tersebar di sekitar 17.500 pulau, belum lagi warga yang sedang berada di luar negeri, di tambah 3 wilayah waktu yang berbeda dan 2.593 varian kertas suara  (1 varian untuk Pilpres, 34 carian untuk DPD, 8 varian untuk DPR RI, 272 varian untuk DPR Propinsi, 2.206 varian untuk DPR Kabupaten/Kota) adalah sangat ambisius mencoba menyelesaikan Pemilu serentak hanya dalam waktu setengah hari. Tepatnya hanya dalam waktu 6 jam pencoblosan saja.

Kita tahu bahwa proses pencoblosan sudah selesai, namun proses Pemilu sama sekali belum selesai. Proses perhitungan kini sedang berlangung. Mungkin di sejumlah tempat bakal ada proses pencoblosan ulang. KPU baru akan mengumumkan hasil perhitungan final nanti pada 22 Mei. Namun kini ada sejumlah peserta dan kontestan bersama suporternya merasa pihaknya sudah menjadi pemenang.

Pemilu adalah hal yang penting bagi demokrasi. Pemilu demokratis pada hakekatnya adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan secara periodik dapat dilakukan secara damai dan beradab.

Pemilu adalah sebuah proses pergantian dan sirkulasi elit secara kompetitif dan legal. Pemilu seharusnya dapat menjadi  proses pendidikan politik rakyat yang langsung, terbuka, bebas, dan massal.

Bagaimana kondisi saat ini? Kita bisa melihat kedua kubu mengklaim kemenangan. Media sepertinya terbelah menjadi dua kutub mengikuti persaingan 2 pasangan capres-cawapres.

Para pemilik media menjadi pimpinan partai. Para pendukung menggalang massa dan opini. Media sosial menyebarkan hoax dan ketakutan. Banyak ekspose tentang kekurangan penyelenggaraan Pemilu. Media mengekspose komentar-komentar orang yang menimbulkan kemarahan. Celakanya, kita semua membiarkan meme beredar massal di media sosial dengan cara merendahkan sekaligus melecehkan para politikus dan calon-calon pemimpin kita.

Apa yang bisa dilakukan pers dalam situasi saat ini? Pada kesempatan ini saya merasa perlu mengingatkan kita kembali bahwa peran dan fungsi pers ada 2 hal. Pertama, menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil (fair). Kedua, selalu skeptis dan menguji kebenaran semua informasi yang didapat. Dalam situasi yang ada saat ini, pers jangan justru menggelorakan potensi konflik yang ada.

Pers perlu mengindari ekspose pernyataan yang tak diperlukan dari pihak yang bersengketa. Pers perlu mengubah jurnalisme talking news dengan jurnalisme presisi. Pers harus melakukan cek dan ricek terhadap semua fakta, data dan informasi yang disampaikan semua pihak.

Tapi terlebih dari itu, pers harus fokus pada masalah dan penanganan yang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Yudisial, dan tentu saja MK.

Para wartawan harus selalu mengecek peraturan perundangan terkait Pemilu yang  berlaku. Jangan segan bertanya pada ahli yang berkompeten dan kredibel, bukan pengamat yang partisanshipnya tinggi. Para wartawan juga perlu berhati-hati dalam menggunakan informasi dari media sosial. Perlakukan apa yang ada di media sosial hanya sebagai sebuah “informasi”.

Boleh saja informasi itu jadi bahan awal untuk menulis berita, tapi tetap lakukan verifikasi atas kebenaran faktualnya dan lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang harus dikonfirmasi. Hal ini untuk mencegah munculnya hoax. Ingat, jujung tinggi Kode Etik Jurnalisme yang menjadi pegangan kita dalam bekerja. Berita harus berbasis pada fakta.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dan Ketua MK, Anwar Usman foto bersama para wartawan peserta diklat Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan se Indonesia, Senin (22/4/19).

Dalam Pemilu 2019 ini, pers Indonesia harus bisa menjadi wasit dan inspektur pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama, dan tidak justru sebaliknya, menjadi “pemain” yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media.

Kita semua perlu mendorong munculnya pemberitaan yang berorientasi pada problem solver terhadap masalah yang sedang kita hadapi saat ini.  (sherif goa)

Penulis/Penerbit

Silahkan Komentar Sesuai Topik di Atas