sergap.id, JAKARTA – Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta masyarakat untuk menempatkan kasus penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy sebagai persoalan pribadi.
Menurutnya, penangkapan Romahurmuziy alias Rommy tidak ada hubungan dengan Pemilu 2019.
“Jangan Pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/03/19.
Pasangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 ini juga mengatakan pemerintahan tak akan mencampuri urusan hukum yang membelit Rommy.
Amin juga menilai penanganan kasus korupsi saat ini cukup baik. Sehingga, kata dia, tiap kali ada pejabat negara yang berencana korupsi akan tertangkap.
“Sekarang itu korupsi, karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya, sudah canggih dan serius makanya selalu bisa ditangkap. Diatasi,” tambahnya.
Ucapan Ma’ruf Amin satu suara dengan tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Direktur Konten TKN, Fikri Satari, mengatakan, penangkapan Rommy itu tidak terkait dengan Pemilu 2019.
BACA JUGA: Ketua Umum PPP Kena OTT KPK
“Bahwa ini murni kasus pribadi tidak berkenaan dengan Pilpres,” kata Fikri Satari dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/3).
Fikri mengklaim operasi tangkap tangan Romi tak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin.
TKN juga berharap proses hukum Romi berjalan secara transparan.
Fikri belum mau menyimpulkan apakah PPP akan didepak dari koalisi setelah peristiwa ini atau tidak.
Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, juga meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan penangkapan Rommy dengan Pilpres 2019. Meskipun Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu merupakan wakil ketua TKN dan Ketum partai yang pengusung Jokowi-Ma’ruf.
“Kan enggak ada hubungannya dengan Pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres, ya bisa. Tapi kalau urusan pribadi ya sulit,” ujar Erick di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (15/3/2019).
Erick mengatakan, harus dipisahkan antara kasus pribadi dengan kasus yang berkaitan dengan Pilpres. Kasus hukum yang melibatkan Romy menjadi salah satu yang tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres.
“Kan enggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres, semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetep berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh lima tahun sekali, Indonesia ya musti jalan terus,” kata Erick. (kcm/dtk)
