Published On: Tue, Oct 9th, 2018

Pokir jadi Pikor, Vecky Parera: Integritas DPRD Nagekeo sangat lemah

Share This
Tags

Vecky Parera

sergap.id, MBAY – Vecky Parera, mantan ASN pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, menilai, alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Nagekeo melalui OPD – OPD di Nagekeo patut diawasi. Sebab proses dan sasaran pokir sarat dengan rekayasa.

Buktinya, dana pokir yang ada tidak melalui Musrenbang, tapi melalui proposal dan intervensi DPRD.

“Integritas anggota DPRD Nagekeo (periode 2014-2019) sangat lemah. Mereka ini dipilih oleh rakyat, artinya ketika terpilih, mereka seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat. Rakyat boleh menderita, sementara mereka sibuk urus diri sendiri,” ujar Vecky saat bincang-bincang dengan SERGAP di Mbay, Selasa (9/10/18).

Menurut dia, selain masalah pokir, banyak sekali oknum DPRD Nagekeo yang terindikasi menjadi calo proyek.

“Gaji sudah besar tapi masih main proyek (gaji Ketua DPRD Rp 30 juta per bulan, Anggota DPRD Rp 25 juta per bulan). Sebaiknya semua diganti saja. Ganti yang baru. Mereka mengaku urus kepentingan rakyat, padahal omong kosong semua. Dimana ada proyek pasti ada anggota DPRD di dalamnya. Selain itu, mereka juga jadi calo proyek,” paparnya.

Kata Vecky, fungsi DPRD Nagekeo bukan hanya tiga, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat, tapi juga memiliki fungsi intervensi terhadap proyek-proyek pemerintah.

“Tupoksinya sudah melampaui batas, fungsi mereka sekarang bukan hanya tiga, tapi empat. Fungsi ke empat itu yakni fungsi intervensi. Ketika proyek mulai tender, mereka mulai telpon panitia untuk mengamakan paket (proyek). Komitmen untuk membangun daerah hampir tidak ada. Yang ada hanya urus diri sendiri. Tipe wakil rakyat seperti ini sebaiknya jangan di pilih lagi,” sergahnya.

Vecky mengaku, hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nagekeo terdapat dana pokir, di antaranya pada Dinas Perikananan dan Kelautan sebesar Rp 2,5 miliar.

BACA JUGA: Kadis Perikanan Nagekeo Takut Masuk Penjara, Pokir Rp 2,5 Miliar Belum Dicairkan

“Urus pokir terus mau jadi apa ini daerah? Hanya bikin gaduh di daerah. Kedepan kita harus pilih DPRD yang kita sudah tau rekam jejaknya. Sebelum jadi dewan hidup mereka luntang-lantung. Tetapi setelah jadi dewan malah bikin ulah yang aneh-aneh. Pokir malah jadi Pikor (Pikiran Kotor),” katanya.

“Saya minta agar aparat penegak hukum segera periksa anggota DPRD Nagekeo. Semua fasilitas di tanggung oleh negara, kurang apa lagi? Bagi saya mereka ini seperti preman berdasi,” ucap Vecky.

Istilah pokir digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Namun dana pokir yang ada di Nagekeo diduga disusupkan setelah penetapan APBD. (sg/sg)

Penulis/Penerbit

Silahkan memberi komentar sesuai topik di atas. Terima Kasih!