sergap.id, KUPANG – Jika ingin menurunkan angka stunting dengan cepat, maka dibutuhkan keberpihakan anggaran dan regulasi. Tanpa keduanya, penurunan stunting hanya wacana dan pepesan kosong.
“Hingga saat ini sudah ada 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah prioritas pencegahan stunting. Sebagian besar sudah menandatangani komitmen, tapi kalau dalam implementasinya tidak didukung anggaran dan regulasi, maka komitmen tersebut tidak ada artinya,” ungkap Partnership Coordinator, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden, Karnadi Harijanto dalam Semiloka Impelementasi Kemitraan Penanganan Konvergensi Stunting di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, Rabu (4/12/19).
Semiloka tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
Karnadi berharap seluruh kabupaten/kota prioritas memiliki keberpihakan anggaran dan regulasi untuk percepatan pencegahan stunting.
Ini penting, karena Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024 menargetkan prevalensi stunting turun hingga angka 14 persen dari total angka kelahiran anak.
“Butuh konvergensi program seluruh OPD agar tidak tumpang tindih. Dengan begitu seluruh program terencana dan hasilnya pun terukur,” ucap Karnadi.
Karnadi menerangkan, ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting sukses, yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program.
Karnadi optimis jika kelima pilar tersebut berjalan dengan dukungan anggaran dan regulasi, maka target penurunan stunting sesuai arahan presiden bisa tercapai.
Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen.
Dalam kesempatan tersebut Karnadi juga mendorong pemanfaatan berbagai bahan pangan lokal untuk menambah asupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.
Selain murah, panganan lokal menurutnya mudah di dapatkan di daerah. Artinya, asupan makanan yang dikonsumsi tidaklah harus mahal, tetapi berkualitas dan tentunya kaya akan gizi.
“Bahan pangan lokal juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dimaksimalkan untuk pencegahan stunting, contohnya daun kelor,” kata Karnadi.
Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli, menegaskan, untuk menurunkan angka stunting di Provinsi NTT butuh komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Desa.
“Yang kita butuhkan adalah komitmen. Sehingga ada alokasi anggaran dan regulasi untuk atasi stunting,” tegasnya, singkat. (sp/cs)
