sergap.id, KUSA – Kepala Desa (Kades) Nauke Kusa, Anselmus Dully, diduga membuat laporan fiktif tentang pengelolaan dana desa Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nuake Kusa, Moses Taek, mengatakan, pada tahun 2017 lalu, banyak program dan pengelolaan dana desa tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, diantaranya, pertama, biaya perjalanan dinas Kades sebesar Rp 15 juta. Dituliskan dalam uraian APBDES digunakan untuk studi banding, tapi hasil studi banding tidak diaplikasikan ke masyarakat.
Kedua, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa tahun 2017 sebesar Rp 624.972.400 yang dianggarakan untuk tiga item kerja, satu diantaranya adalah pembukaan jalan usaha tani sepanjang 2000 meter dengan dana Rp 231.372.400. Namun dalam pelaksanaannya, jalan tersebut dikerjakan tidak sampai 2000 meter, dan kualitas kerjanya jauh dari baik.
Ketiga, anggaran pembangunan rumah layak huni sebanyak 24 unit dengan dana Rp 360.000.000. Seharusnya setiap penerima rumah bantuan menerima Rp 15.000.000, akan tetapi sampai sekarang belum 100 persen warga yang mendapatkan bantuan material dan uang itu.
Buktinya ada dua rumah milik warga sampai saat ini belum dibangun. Sementara penerima bantuan lainnya menggunakan uang pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
Selain itu ada sekitar 7 rumah yang pengerjaannya terhenti akibat pemilik rumah tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikannya. Anehnya, dalam laporan Kades tahun 2017, semua pekerjaan dinyatakan 100 persen.
“Semua pembangunan rumah dan jalan dikerjakan oleh Kades dan TPK. Mereka pake orang dekat mereka untuk kerja. Kades dan Sekdes pasti buat laporan fiktif. Sebab dalam rapat evaluasi sebanyak 8 kali, Kades selalu menghidar. Dia tidak pernah hadir bersama bendahara dan sekdes. Jika ada rapat evaluasi, dia selalu beralasan ada halangan, itu pesan yang selalu dititipkan melalui para KAURnya,” beber Moses kepada SERGAP, Kamis (30/5/19) siang.
Menurut Moses, pada tahun 2017, ada juga anggaran ADD sebesar Rp 10.000.000 yang digunakan untuk penambahan 2 ruangan kantor desa dan plafon. Tapi hingga kini realisasi fisik tidak ada. Sementara dalam laporan 100 persen.
Di bidang pemberdayaan masyarakat pun sama. Terdapat anggaran Rp 149.442.600 yang bertujuan mendukung kegiatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) . Tetapi pengelolaan BUMDES tidak jelas.
“Dana untuk pelatihan Bumdes ada, akan tetapi tidak ada kegiatan, uangnya ada pada kebijakan Kades,” terangnya.
Yang paling aneh, lanjut Moses, terjadi pada proyek pengaadaan bibit babi lokal sebanyak 100 ekor dengan dana Rp 50.000.000. Realisasinya nol persen ,tapi laporannya 100 persen.
“Mungkin mereka hanya data babi milik masyarakat, lalu buat laporan. Karena bibit babi tidak pernah dibagikan ke masyarakat. Ini otaknya kepala desa,” kata Moses.
Begitupun dengan pengelolaan dana untuk dua kelopok tenun ikat sebesar Rp 20.500.000. Setelah bahan tenun dibeli dan dibagikan ke penenun, setiap anggota tenun diwajibkan menyetor Rp 100 ribu yang peruntukannya tidak dijelaskan.
Hal yang sama terjadi pada proyek pengadaan bibit kacang hijau senilai Rp 23.200.000. Proyek ini hanya dibagikan kepada masyarakat yang mendukung istri Kades yang saat itu akan menjadi Caleg DPRD Kabupaten Malaka.
Sedangkan pengadaan bawang putih senilai Rp 16.240.000 tidak pernah diterima masyarakat.
“Begitu juga dana Rp 30 juta untuk bantuan usaha perkiosan. Sampai sekarang pengusaha kios yang mana yang menerima dana itu, kita tidak tahu,” paparnya.
Moses mengaku, pihaknya ingin bertanya dan meminta penjelasan kades. Tapi setiap kali diundang rapat, Kades selalu menghindar.
“Diduga dana tersebut masuk ke kantong kepala desa bersama sekretaris dan bendahara, saya bicara atas apa yang terjadi, bicara atas data yang saya pegang,” tegas Moses.
Dalam APBDES TA 2017, Desa Nauke Kusa memiliki total dana sebesar Rp 1.157.670.402 yang terdiri dari dana desa Rp 793.329.000, tambahan dana desa Rp 358.081.00, bagi hasil pajak daerah Rp 5.262.000, serta hasil retribusi daerah sebanyak Rp 2.998.402.
Moses mengatakan, pengelolan dana desa tahun 2018 juga sarat dengan masalah. Rp 318.951.700 yang diperuntukan membangun rumah layak huni sebanyak 20 unit untuk KK miskin, hingga kini belum tuntas.
“Semua di kerjakan oleh TPK. Semua pekerjaan mubasir. Pengelolaan biaya pekerjaan rumah tidak jelas. Ada Rp 100.000.000 untuk (upah kerja) masyarakat. Jika Kades bilang mau kerja gotong royong (pembangunan rumah bantuan), terus bagimana dengan uang HOK atau upah yang seharusnya diterima masyarakat?,” ucap Moses.
Menurut dia, ada juga dana Rp 340.423.700 pada tahun 2018 untuk pengerjaan jalan. Tapi sampai sekarang, baik masyarakat maupun BPD tidak tahu dimana lokasi jalan itu dikerjakan.
“Kalau Polisi atau Jaksa datang periksa, kita cek satu-satu item proyek itu, termasuk pengadaan lampu jalan pada tahun 2018 sebesar Rp 19.610.600,” ujarnya.
Moses menambahkan, pengadaan sumur bor dan perpipaan senilai Rp 40.075.000 hingga kini tidak pernah dikerjakan. Air persih yang dinikmati masyarakat sekarang ini adalah proyek air bersih PAMSIMAS.
Begitu juga dengan dana Bumdes sebesar Rp 205.896.000. Bahkan sampai dengan hari ini, kantor Bumdes ditempatkan di rumah pribadi Kades. BPD sempat menanyakan perihal keberadaan Kantor Bumdes itu, tapi Kades tak pernah mau ambil pusing.
“Tahun 2018, Desa Nauke Kusa mendapat dana desa dan tambahan dana desa sebanyak Rp 1.405.178.000. Semua ini akan jelas jika kita buka RAB APBDES. Semua kegiatan yang direncanakan hingga kini ada yang belum tuntas. Padahal sekarang sudah menuju bulan Juni 2019. Saya merasa aneh, pembangunan tahun 2017 belum tuntas, tetapi kok tidak ada temuan dari Inspektorat (Kabupaten Malaka), seakan semua enak dan semua selesai,” tutup Moses, sinis.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kades Anselmus belum berhasil dimintai komentarnya. Saat didatangi SERGAP di kantornya, Kamis (30/5/19), dia dikabarkan sedang berada di Betun, ibukota Kabupaten Malaka.
Kades Anselmus sempat menghubungi (miscall) SERGAP via handphonenya, namun ketika dihubungi kembali, ia tak menjawab. (sel/sel)
