Penjabat Gubernur NTT, “Tukang Cuci Piring Kotor” Warisan VBL dan JNS

sergap.id, KUPANG – Usai dilantik menjadi Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake langsung dihadapkan dengan berbagai masalah di NTT, warisan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Joseph Nae Soi (JNS).

Kamis (7/9/23), hari ini, Kalake tiba bersama istri di Kupang. Ia disambut secara adat Lamaholot di Bandara El Tari Kupang. Selanjutnya, pada Jumat (8/9/23) besok, Kalake bersama keluarga akan masuk ke rumah jabatan gubernur, yang sebelumnya tidak ditempati mantan gubernur. Pada hari yang sama, Kalake dipastikan mulai bertugas sebagai Penjabat di Kantor Gubernur NTT di jalan El Tari Kupang.

Pengamatan Politik, Ekonomi, dan Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmat Atang, mengatakan, tugas berat telah menanti Kalake. Masyarakat NTT tentu tidak bisa berharap banyak pada Kalake. Karena putra asal Lamaholot ini hanya menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTT selama satu tahun kedepan.

”Penjabat Gubernur sudah ditunggu setumpuk masalah. Utang Rp 1,3 triliun, masalah sengketa tanah antara masyarakat adat dan pemprov di beberapa titik yang menurut masyarakat masih harus diselesaikan, stunting tertinggi nasional, gizi buruk, rawan pangan, kasus perdagangan orang, masalah Bank NTT, kematian PMI ilegal di luar negeri, lowongan kerja, sumber daya manusia, dan seterusnya,” ungkap Ahmat seperti dikutip SERGAP dari KOMPAS.ID, Kamis (7/9/23).

Ahmat menjelaskan, dalam kurun waktu satu tahun memimpin NTT, sangat tidak mungkin Penjabat Gubernur bisa menyelesaikan atau mengurangi tekanan masalah-masalah itu. Namun, apa yang dikerjakan secara maksimal patut diapresiasi dan dihargai. Paling penting, belanja pegawai dan belanja pembangunan tidak terganggu di tengah tekanan fiskal yang ada.

Utang Pemprov senilai Rp 1,3 triliun dinilai cukup membebani APBD NTT. Tidak ada utang saja, tekanan fiskal daerah cukup kuat, apalagi dibebani utang. Akan tetapi, suka tidak suka, Penjabat Gubernur dan gubernur definitif selanjutnya harus mencicil utang itu sampai 2029.

Penjabat Gubernur dan gubernur yang akan datang harus menekan ”ruang-ruang sempit” yang dinilai bisa dihilangkan untuk membayar utang itu. Anggaran pendapatan daerah pun selalu tidak mencapai target setiap tahun. Misalnya, target Rp 3 triliun pada tahun anggaran 2022 hanya terealisasi Rp 500 miliar.

Ahmat kembali mengingatkan Kalake agar tetap memprioritaskan belanja pegawai dan pembangunan rutin.

Selain itu, ada konflik kepentingan antara masyarakat dan pemprov juga perlu diperhatikan, seperti masalah tanah di Bendungan Temef, Pubabu-Besipae, Lingko Loek di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sumba Timur.

Dan, aksi protes pengambilalihan tanah ulayat masyarakat adat Pubabu-Besipae, Timor Tengah Selatan, terus berlangsung sampai hari ini.

”Baru saja kemarin mereka mendatangi kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, kantor gubernur, dan DPD NTT. Mendesak penghentian pembangunan laboratorium lahan kering Pubabu-Besipae oleh Undana dan mendesak pemprov mengembalikan tanah adat itu ke masyarakat. Jika aksi-aksi seperti itu juga berlanjut satu tahun ke depan, tentu mengganggu penjabat juga,” katanya.

Ahmat menilai kehadiran Penjabat Gubernur saat ini sebagai ”tukang cuci piring kotor” yang diwariskan penguasa sebelumnya. Masalah yang ada ibarat benang kusut. Sulit diurai mulai dari mana.

”Tetapi, tentu ada strategi mengatasi. Hal paling utama, saya ulangi, yakni belanja pegawai dan pembangunan rutin tetap diprioritaskan,” tegasnya.

• Staf Khusus Gubernur Bukan Keharusan

Terkait keberlanjutankehadiran sekitar 32 staf khusus bentukan mantan VBL dengan honor Rp 25 juta-Rp 30 juta per bulan selama lima tahun terakhir ini, ia menilai hal itu sangat tergantung Penjabat Gubernur. Jika merasa perlu dan mendesak, silakan dipertahankan, tetapi jika tidak perlu bisa dibubarkan.

Ia menilai keberadaan staf khusus gubernur adalah kebutuhan penguasa sebelumnya. Staf khusus bukan keharusan, melainkan kebutuhan rezim saja. Lembaga itu bukan unsur yang melekat pada sistem pemerintahan, tetapi semata kebutuhan penguasa. Sudah ada beberapa staf ahli gubernur yang berperan resmi membantu gubernur.

• Bertemu Tokoh Agama

Sekda Provinsi NTT, Kosmas Lana, mengaku, Penjabat Gubernur telah mengagendakan kegiatan pada hari-hari awal kehadirannya di NTT. Ia akan mengunjungi sejumlah tokoh agama, yang diawali kunjungan ke Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Pdt Mery Kolimon STh, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT Mohammad Wongso, dan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang RD Agus Duka Pr.

”Tentu Penjabat ingin bersilaturahmi, juga mendengarkan masukan-masukan dari para tokoh agama ini untuk kepemimpinan satu tahun ke depan. Kita sudah koordinasikan dengan mereka. Mereka setuju. Waktunya akan disesuaikan karena ini pesan dan kerinduan Pak Penjabat,” kata Kosmas.

Ia mengatakan, Penjabat Gubernur juga ingin memanfaatkan rumah jabatan gubernur sebagai tempat tinggal. Rumah itu selama ini tidak ditempati gubernur sebelumnya, Viktor Laiskodat. Awalnya, pemprov menyiapkan hotel untuk tempat tinggal Penjabat Gubernur, tetapi ditolak dengan alasan rumah dinas kosong dan harus ditempati.

Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur NTT.

Kalake adalah putra berdarah Adonara, Flores Timur. Ia lahir di Jakarta, 18 November 1966, dari pasangan H Khaji Kalake (alm) asal Adonara Timur dan Hj Lili dari Bandung, Jawa Barat. (red/kornelis kewa ama/kompas.id)