sergap.id, BETUN – Proyek pengadaan itik betina dan itik jantan Tahun Anggaran (TA) 2018 di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka diduga sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Selain itu, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) tentang proyek tersebut juga diduga fiktif.
Pasalnya, pada web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malaka, proyek yang dikerjakan CV Putri Tunggal (beralamat di jalan Kirab Remaja Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU) dengan tanggal kontrak 29 Agustus 2018 ini tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp 550.000.000.
Namun dalam LKPj 2018 yang kopiannya diterima SERGAP, Kamis (13/6/19), tercatat CV Putri Tunggal bekerja dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar dan mulai teken kontrak pada tanggal 28 Agustus 2018.
Dana tersebut dipakai untuk pengadaan itik sesuai spesifikasi yang diminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Herman Klau S.Pi, yakni itik petelur jenis Mojosari atau Alabio sebanyak 5.000 ekor itik jantan yang berumur 3 hingga 5 bulan, dan itik betina sebanyak 4.500 ekor dengan umur 2,5 hingga 4 bulan.
Namun dalam pelaksanaannya itik-itik tersebut tidak sesuai spek, dan diduga terjadi mark up harga.
Adiel Fernandes, warga Kecamatan Malaka Tengah, kepada SERGAP via phone, mengaku, proyek pengadaan itik tersebut terjadi kecurangan, serta mark up harga secara besar-besaran.
“CV Putri Tunggal berhasil menang paket proyek ini, akan tetapi realisasinya bukan itik dewasa, tetapi anak itik. Diduga itik itu sudah mati semua. Masyarakat memang terima itu itik, tetapi sudah mati semua, hanya tersisa satu dua kelompok saja, dan jumlahnya tidak mencapai ribuan ekor lagi,” beber Adiel.
“Diduga waktu itu dipaksakan untuk PHO pada Desember 2018. Kami masyarakat kecil tidak bisa banyak bicara, sebab jika banyak bicara, nanti keluarga kami yang PNS di non jobkan, bahkan dipindah jauhkan. Kami minta pihak penegak hukum segera usut tuntas masalah ini. Sebab pengadaan itik tahun anggaran 2017 juga demikian, terjadi mark up harga dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Kami minta tipikor Polda dan KPK turun periksa, sebab banyak kasus dugaan korupsi mandek di tangan Tipikor Polres Belu dan Kejari,” kata Adiel.
Sementara itu, Kepala Desa Fafoe (Kecamatan Malaka Barat), Yosef Seran Klau, kepada SERGAP, Kamis (13/6/19), menjelaskan, dirinya bukan Ketua Kelompok Ternak Itik, namun dirinya paham soal budidaya itik. Sebab ia pernah mengikuti studi banding tentang budi daya itik di Bantul, Jogyakarta pada tahun 2017 lalu. Karena itu lokasi kandang itik milik kelompok ditempatkan di rumahnya.
Dia mengaku, kelompok itik yang ia bimbing sebanyak 10 orang. Kelompok ini dinamakan Kelompok Taroman.
“Waktu itu tanggal 11 Desember 2018, kelompok ini menerima anakan itik. Yah diperkirakan umur itik waktu itu satu bulan lebih,” ujar Yosef.
Selain pengadaan itik, TA 2018 juga ada Pengadaan Pakan Itik Dewasa sebanyak dua tahap.
Tahap pertama dengan anggaran Rp 510.000.000 dikerjakan oleh CV Yustina Tuto beralamat di jalan Uyelewun, Rt 023, Rw 009, Maulafa, Kota Kupang.
Tahap Rp 510.000.000 dikerjakan oleh CV Restu Boemial beralamat di Perumahan Pitoby Blok B III No. 27 Kelurahan Penkase, Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
“Waktu itu kelompok kami hanya menerima 4 karung pakan itik, selanjutnya kami gunakan pakan lokal, seperti batang pisang dan jagung. Sekarang ini itik kami masih 200 lebih. Tapi untuk kebutuhan pakan, kelompok kami terpaksa mengunakan uang pribadi sebanyak Rp 5 hingga 6 juta untuk pengadaan tambahan pakan,” ucap Yosef.
Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Dr. Yohanes Bernando Seran, SH, M.Hum, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mapun PPK Herman Klau SPi belum berhasil dimintai keterangannya oleh SERGAP.
Herman sempat dihubungi SERGAP via handphone, namun dirinya mengaku sedang sibuk di Kantor Bupati. (sel/sel)
