sergap.id, BETUN – Alokasi bantuan hibah 13 unit mobil senilai Rp 4,15 miliar kepada tokoh agama di Kabupaten Malaka telah terjadi pro kontra sejak pembahasan anggaran di DPRD tahun 2019 lalu. Saat itu 22 anggota dewan setuju, sementara 3 lainnya menolak.
Namun bantuan yang bersumber dari APBD Malaka ini akhirnya disetujui dan rencananya akan dieksekusi pada tahun 2020 ini, jelang Pilkada Malaka yang awalnya dijadwalkan 23 September 2020, namun diundur ke Desember 2020, karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda tanah air.
Apakah tokoh agama menerima? Tidak!
“Apalagi Gereja tidak (pernah) mengajukan proposal permohonan bantuan (itu),” ujar Pimpinan Dekenat Malaka, Romo Edmundus Sako Pr kepada wartawan, Jumat (1/5/20) lalu.
Selain karena tidak pernah memohon bantuan kepada pemerintah, kata Romo Edmundus, bantuan tersebut juga tidak tepat diberikan tokoh agama disaat negeri ini sedang dilanda Covid-19.
Menurut dia, yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah saat ini adalah masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Karena itu, ia menyarankan agar anggaran bantuan mobil itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak.
Sikap Romo Edmundus didukung oleh para pastor dan pendeta di Malaka. Mereka menduga pemberian mobil itu memiliki kaitan erat dengan kepentingan Pilkada Malaka 2020.
Selain Romo Edmundus, bantuan yang sama juga ditolak oleh Ketua MUI Malaka, Ustad Zaenal Mutakin.
Ustad Zaenal berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka mempertimbangkan secara baik apakah bantuan tersebut sesuai regulasi dan sesuai dengan kemaslahatan hidup banyak orang atau tidak?
Sebab saat ini negeri ini sedang diperhadapkan dengan ancaman wabah Covid-19. Karena itu, semua pihak perlu menaruh perhatian agar mampu mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Protes pemberian bantuan mobil kepada tokoh agama dilontakan juga oleh Ketua DPC Partai Gerindra Malaka, Benny Chandradinata.
Dalam sidang APBD 2020, kata Benny, Fraksi Gerindra sudah menolak alokasi mobil hibah kepada para tokoh agama. Selain bukan karena kebutuhan nmendesak, bantuan ini juga telah menyedot banyak anggaran yang membuat APBD Makala mengalami defisit.
Penolakan juga datang dari Anggota DPRD Malaka asal Fraksi Gerindra, Yulius Krisantus Seran.
Menurut dia, bantuan hibah yang diberikan harus memenuhi tuntutan regulasi dan kebutuhan. Apalagi tokoh agama tidak pernah mengajukan proposal meminta mobil.
Dukungan terhadap sikap gereja dan tokoh muslim di Malaka disampaikan juga oleh Ketua DPD Perindo Malaka Yulius Klau, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Malaka Marianus Fatin, dan Ketua DPC PKB Malaka Simon Seran Fahik.
“Yah, PKB menolak. Kami menolak karena program (bantuan ini) punya kepentingan penguasa,” tegas Simon Seran Fahik, Rabu (6/5/20).
Sekretaris DPC Partai Hanura Malaka, Petrus Tey Seran, mengatakan, realisasi bantuan tersebut sangat tergantung pada sikap dan hati nurani tokoh agama di tengah serangan wabah Covid-19 saat ini. (sel/sel)
