sergap.id, MBAY — Uskup Agung Ende, Mgr. Pualus Budi Kleden, SVD menghadiri Dialog Publik dan Focus Group Discussion (FGD) Bersama Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Yayasan Plan International Indonesia di aula Setda Nagekeo, Senin (15/3/2026.
Dialog dengan tema: Darurat Kekerasan pada Anak dan Perempuan: Saatnya Nagekeo Bergerak, Bukan Diam ini merespons meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Nagekeo, sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
Peserta dialog menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan di daerah, antara lain mencakup upaya mencegah dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, memperkuat sistem perlindungan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan agar korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan layanan yang layak.
Selain itu, para pihak juga bersepakat mencegah praktik pernikahan anak dan kehamilan remaja yang tidak diinginkan melalui edukasi, penguatan peran keluarga, dan keterlibatan komunitas.
Keterlibatan anak dan kaum muda, serta penguatan kepemimpinan perempuan juga dipandang penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
Tidak kalah penting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari komitmen bersama, melalui pelatihan terkait perspektif gender, perlindungan korban, serta penanganan kasus kekerasan secara komprehensif dan profesional.
Dengan komitmen tersebut, semua pihak sepakat bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak boleh lagi dihadapi dengan sikap diam. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bergerak bersama mewujudkan Kabupaten Nagekeo yang aman, ramah, dan melindungi setiap anak serta perempuan.
Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, SH, mengatakan, kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani bersama.
Sebab, sejak tahun 2021 hingga 2025 tercatat sebanyak 72 kasus kekerasan terhadap anak dan 21 kasus kekerasan terhadap perempuan di Nagekeo. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi kasus yang paling dominan.
Angka ini diyakini masih jauh dari kondisi sebenarnya, karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan.
“Masih banyak kasus yang tidak terungkap karena berbagai alasan, mulai dari rasa takut, stigma sosial, hingga minimnya akses pelaporan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka kehamilan remaja. Kondisi ini membawa berbagai dampak serius, baik terhadap kesehatan, pendidikan, maupun masa depan generasi muda.
Jika tidak segera ditangani, maka persoalan tersebut berpotensi memperkuat siklus kemiskinan, putus sekolah, dan kerentanan sosial di masyarakat.
“Anak-anak adalah masa depan Nagekeo, perempuan adalah tiang keluarga dan masyarakat. Tidak ada pembangunan yang berhasil jika mereka masih hidup dalam ketakutan dan kekerasan,” ucapnya.
Bupati berharap forum tersebut menjadi momentum untuk membangun gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya bagi anak dan perempuan di Nagekeo. (sg/sg)
