sergap.id, JAKARTA – Sejumlah pengurus DPD dan DPW Partai Perindo NTT melakukan protes ke DPP Perindo lantaran DPP memberikan rekomendasi kepada Johanes Don Bosco Do dan Warianus Waja atau Paket YES Jilis 2 sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2024-2029.
Protes yang dipimpin Hans Gore, Ketua Kader dan Simpatisan Perindo NTT ini, disampaikan kepada Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar di Kantor DPP Perindo di Jakarta, Senin 12 Agustus 2024.
Sianipar pun memberi garansi bahwa rekomendasi kepada Paket YES itu bisa dicabut asal ada pernyataan dukungan dari DPC, DPD, dan tiga Anggota DPRD Nagekeo terpilih asal Perindo kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan DPD, yakni Simplisius Donatus Mosa dan Gonzalo Gratianus Muga Sada.
Sianipar juga memberi alasan kenapa DPP memberi rekomendasi kepada Paket Yes, yakni hasil survei Charta Politika yang menempatkan Johanes Don Bosco berada di nomor satu dengan nilai survei 63 persen atau unggul jauh dari calon-calon lain.
“Sesuai SOP, kita buka pendaftaran dari bawah. tapi di SOP itu tidak menutup kemungkinan DPP menerima dari luar yang tidak mendaftar di DPD. Ini kita antisipasi jika tidak ada yang mendaftar. Tapi apakah dengan mendaftar dari bawah itu cukup? Nggak juga! Makanya di SOP itu kita tegaskan harus ada data, dan data yang paling penting adalah hasil survei dan rekomendasi dari partai lain. Jika dua itu tidak ada, maka DPP jadi ragu-ragu untuk memberi dukungan. Prinsip Perindo adalah kita harus menang. Kalau tidak ada hasil survei, kita susah ambil keputusan”, tegas Sianipar kepada Hans Gore cs.
Terpisah, kepada SERGAP per telepon Jumat (16/8/24), Gonzalo Gratianus Muga Sada, menjelaskan, protes yang dilayangkan DPD itu karena Paket Yes tidak pernah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di DPD dan tidak pernah mengikuti fit and proper test di DPW Perindo NTT, tetapi tiba-tiba mendapat rekomendasi dari DPP.
“Ini kan aneh?”, timpalnya.
Menanggapi permintaan Michael bahwa harus ada pernyataan dukungan dari DPC, DPD dan Anggota DPRD terpilih agar rekomendasi yang diberikan kepada Paket Yes bisa dicabut oleh DPP, Gonzalo mengatakan, permintaan Michael itu di luar aturan partai.
Sebab sesuai aturan di Perindo, hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap bakal calon bupati atau wakil bupati adalah mendaftar di DPD. Jika masih ada berkas pendaftaran yang kurang, maka harus dilengkapi. Setelah itu DPD ajukan ke DPW, dan DPW teruskan ke DPP.
“Tidak ada lagi surat pernyataan pribadi dari Ketua DPD, apalagi dari Anggota DPRD terpilih. Ini aneh! Sehingga menurut saya, permintaan dari pak Michael itu adalah permintaan yang mengada-ada. Karena dari aspek aturan, itu tidak ada!”, tegasnya.
Menurut Gonzalo, soal hasil survei yang diminta Michael sudah dijelaskan oleh Ketua DPW di DPP. Sebab hasil suvei Paket Yes yang ditunjukan ke DPP itu pun masih dipertanyakan, kapan surveinya? Siapa yang membiayainya?
“Karena hasil survei itu lalu kita kasi rekomendasi ke Don Bosco Do? Sementara dia adalah Ketua Partai Nasdem. Kalau kita jadikan Pilkada ini sebagai batu loncatan untuk mengamankan hasil Pemilu 2029, apakah keputusan itu tidak rugi? Kongkritnya begini, yakinkah saat Pemilu 2029 nanti, Don yang berdiri sebagai Ketua Nasdem akan kampanye minta masyarakat pilih Perindo? Kira-kira begitu logikanya. Kan tidak mungkin! Yang terjadi justru kita akan perang berhadap-hadapan untuk memenangkan masing-masing partai di Pemilu nanti”.
“Karena itu tidak tepat hanya dengan alasan elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei, lalu rekomendasi diberikan ke Don. Mendingan dikasi ke kader, walaupun kalah, tapi suara kalah itu masih bisa kita pertahankan dan tingkatkan untuk kepentingan Pemilu 2029. Don tidak mungkin omong pilih Perindo di panggung kampanye, itu bisa membuat dia dipecat oleh DPP Nasdem”.
“Michael bilang di Pilkada 2024 Perindo mau menang, memangnya kalau menang lu dapat apa?. Lembaga survei itu tidak bisa dibayar pribadi-pribadi. Misalnya saya pakai sebuah lembaga survei untuk survei saya, ya otoimatis hasil survei akan menampatkan saya nomor satu. Bayangkan saja kalau masing-masing kader partai melakukan survei sendiri-sendiri? Hasilnya pasti masing-masing memiliki poin survei tertinggi. Karena itu sejak awal kita inginkan adalah partai menunjuk lembaga survei untuk melakukan survei dengan sumber dana yang terkumpul dari semua kandidat yang mendaftar di Perindo. Tapi ini tidak terjadi. Tentang harus ada hasil survei, saya tidak keberatan, tapi model survei itu yang saya protes”.
“Don dapat rekomendasi dari Perindo, ya kita juga dapat rekomemndasi dari partai lain, seperti Hanura dan PAN. Tetapi tidak diteruskan dengan SK. Rekomendasi itu ada 3 tugas penting, yakni membentuk koalisi, membangun komunikasi dengan calon wakil, dan berkoordinasi dengan struktur partai sekaligus membentuk tim pemenang. Nah ini dia (Don Bosco Do) tidak pernah lakukan. Tapi tiba-tiba dia dapat rekomendasi. Kan aneh? Jika dilihat dari tugas-tugas rekomendasi itu maka dia (Don Bosco Do) sudah gugur dengan sendirinya”. (red/red)
