
sergap.id, BETUN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Donatus Bere, SH, menggelar rapat tertutup menyikapi pro kontra aksi demo yang dilakukan para tenaga kesehatan di Kantor DPRD Malaka pada Kamis (28/1/21) lalu.
Pelaksanaan rapat itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka pada Selasa (2/1/21) pagi, dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Awak media yang hadir sejak pukul 09.00 Wita tidak diperkenankan meliput rapat tersebut.
Usai rapat, kepada wartawan, Bere, mengatakan, rapat tertutup itu merupakan urusan internal aparat sipil negara atau ASN.
“Nanti hasilnya seperti apa, baru kita omong sama-sama,” katanya.
Sejumlah pimpinan OPD yang menghadiri rapat, diantaranya Asisten Administrasi Umum Setda Malaka Yoseph Parera, Inspektur Daerah Remigius Leki, Kadis Kesehatan Paskalia Florida Fahik, Kaban Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Aloysius Werang, Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Gabriel Seran, Kasat Pol PP Daniel Bria, serta Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Andreas Seran.
BACA JUGA: Tenaga Medis Ancam Mogok Kerja
Asal tahu saja, Kamis (28/1/21) siang, ratusan tenaga medis di Malaka menggelar aksi demo di Gedung DPRD Malaka lantaran dikatai “babu dan berijasah paket”.
Aksi demonstran yang terdiri dari para dokter, bidan, perawat, dan pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Malaka itu pun menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat, termasuk netizen.
Pasalnya, di tengah pandemi covid-19, pemerintah telah dengan tegas melarang masyarakat untuk berkumpul. Jika melawan, maka akan berakhir di bui seperti yang dialami eks pentolan FPI, Rizieg Sihab.
Namun apa yang dilakukan para tenaga kesehatan di Malaka itu justru jauh dari intimidasi hukum. Bahkan saat berdemo, mereka tidak dikawal aparat. Parahnya lagi, sebagian dari mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan saat berunjukrasa.
Apakah rapat tertutup itu bagian dari proses memberi sanksi kepada para pendemo?
“Nanti hasilnya seperti apa, baru kita omong,” ujar Bere. (sb/pc)