sergap.id, ATA KORE – 54 tukang dan buruh bangunan asal Kabupaten Alor yang dikoordinir oleh Meki Duli mengancam akan menyegel 4 gedung SD di Kecamatan Atadei dan Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata.
“Besok (Senin 15 November 2021) kami pergi segel”, ujar Meki kepada SERGAP di Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata, Minggu (14/11/21) sore.
Meki menjelaskan, penyegelan dilakukan lantaran PT Brand Mandiri Jaya Sentosa (BMJS) sebagai kontraktor pelaksana, belum membayar sisa upah kerja pembangunan dan rehab gedung SDI Ilekimok, SDI Paulolo, SDI Atalojo di Kecamatan Atadei, dan SDN Wulandoni di Kecamatan Wulandoni sebesar Rp 327.300.000.
Meki merinci, upah tukang/buruh di SDI Ilekimok yang belum dibayar sebesar Rp 137 juta, SDI Paulolo Rp 90 juta, SDI Atalojo Rp 57 juta, dan SDN Wulandoni Rp 45,3 juta.
“Kita mulai kerja tanggal 10 Agustus 2020, dan kita selesai kerja pada bulan Mei 2021 kemarin. Sudah 6 bulan ini kita tunggu, tapi belum dibayar juga. Kita tagih di Kapro, tapi hanya janji-janji saja. Kita ini mau pulang kampung pak, tapi karena uang belum dibayar, bikin kami belum bisa pulang”, beber Meki.
Informasi yang dihimpun SERGAP, menyebutkan, proyek yang dikerjakan Meki cs itu bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Kita kurang tahu pak sumbernya darimana. Karena selama kami kerja, kami tidak pernah lihat adanya papan informasi di lokasi proyek”, ungkap Meki.
Meki berharap sisa upah segera dibayar agar ia dan teman-temannya segera bisa pulang ke kampung halaman mereka di Pulau Pantar, Alor.
“Kami sangat berharap pak. Bahkan akibat keterlambatan ini, anak-anak dari beberapa tukang kami tidak bisa sekolah lagi, karena belum bayar uang sekolah”, pintanya.
Hal yang sama disampaikan Yulius Dollu, tukang bangunan proyek SDI Atalojo.
“Kami sangat berharap pak. Jangan bikin kami susah begini. Kami sudah hubungi Pak Nasir subkon proyek. Tapi upah kami belum dibayar juga. Mudah-mudahan informasi ini diketahui oleh Pak Menteri PUPR agar hak-hak kami segera dibayar”, ucapnya. (reds/reds)
