sergap.id, LEWOLEBA – Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur mengaku kaget dengan adanya wacana pemakzulan dirinya dari kepala daerah dalam aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Lembata Bersatu (ARLB) pada Kamis (20/5/21) lalu.
Sunur mempertanyakan alasan dirinya didesak untuk turun tahta dari jabatannya sebagai Bupati Lembata.
“Isu pemakzulan karena apa saya sendiri bingung. Saya tidak tahu itu apa maksudnya”, tanya Sunur usai mengikuti acara deklarasi organisasi Anak Muda Adonara (AMA) Lembata, Selasa (1/6/21).
Menurutnya, ada prosedur hukum untuk menurunkan seorang kepala daerah dari jabatannya, dan itu menurut Sunur sangat tidak gampang.
Sunur pun menilai desakan pendemo kepada DPRD agar dirinya mundur dari jabatan adalah tidak berdasar dan prematur.
Dia menilai pendemo menjadikan isu proyek mangkrak sebagai alasan untuk menjatuhkan dirinya adalah cara tidak masuk akal.
“Proyek-proyek yang katanya menurut mereka bermasalah itu apa saya yang kerjakan? Saya kan urus di tataran kebijakan, tapi untuk teknis pengerjaan di bawah kan bukan bupati, saya masih terus membangun daerah, salah saya ada dimana”, klaim Sunur.
Walau demikian, Bupati dua periode ini mengapresiasi aksi demo ARLB 20 Mei 2021.
“Untuk demo kemarin kita tidak larang orang lakukan itu, kita hanya mau yang santun dan etis supaya enak”, pungkas Sunur.
Menanggapi komentar Sunur tersebut, Koordinator Umum ARLB, Kanis Soge menyatakan prihatin.
“Segala keputusan ada di tangan bupati, kalau ada proyek mangkrak harus ada pertanggungjawaban dan harus diketahui oleh bupati sebagai otoritas anggaran. Masa seorang kepala daerah tidak tahu, orang bisa saja nilai itu upaya cuci tangan”, ujar Kanis Soge, Rabu (2/6/21).
“Jika ada proyek yang berkaitan dengan adanya dugaan kerugian negara maka Bupati memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak. Kami rakyat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lembata Bersatu menuntut adanya pertanggungjawaban dari bupati atas beberapa proyek yang mubasir”, tegasnya.
Sebelumnya, massa ARBL melayangkan sedikitnya 13 poin tuntutan kepada DPRD Lembata agar lembaga yang kini dipimpin oleh Petrus Gero itu segera menggelar rapat paripurna istimewa menurunkan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. (king/king)
 pada Kamis (20/5/21) lalu.){kind=link}