sergap.id, TAHERAN – Krisis ekonomi Iran kini tidak lagi sekadar soal pemadaman internet. Yang terjadi adalah keruntuhan berlapis, dampak perang, terganggunya perdagangan, lonjakan harga, serta hancurnya pasar tenaga kerja yang terjadi secara bersamaan. Beban dari kebijakan tersebut kini sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat biasa, yang tidak pernah memilih dan tidak mampu menghindarinya.
Salah satu indikator paling nyata dari skala krisis ini adalah pengakuan dari dalam negeri sendiri. Pimpinan serikat pekerja mengungkapkan bahwa konflik telah menghilangkan sekitar 130.000 pekerjaan langsung dan 600.000 pekerjaan tidak langsung. Bahkan, angka riil pengangguran diperkirakan jauh lebih tinggi dari itu.
Di saat yang sama, pembatasan internet telah berubah menjadi senjata ekonomi. Dampaknya meluas, tidak hanya membatasi akses informasi, tetapi juga mengganggu sistem penjualan, pembayaran, distribusi, komunikasi, hingga akses pelanggan. Di negara yang semakin bergantung pada ekonomi digital, kebijakan ini menjadi pemicu gelombang PHK dan hilangnya sumber penghasilan.
Dampak bukan hanya dirasakan oleh usaha kecil dan pedagang online. Namun krisis kini telah merambat ke perusahaan besar. Ketidakpastian akses internet membuat perencanaan bisnis nyaris mustahil, memaksa banyak pelaku usaha memangkas tenaga kerja demi bertahan.
Sektor yang paling terpukul adalah e-commerce, logistik, teknologi, media, pendidikan, dan jasa. Bagi pekerja, satu kali pemutusan jaringan berarti hilangnya satu kali penghasilan. Bagi usaha kecil, ini bisa berarti kebangkrutan permanen. Secara luas, kondisi ini menggerus kepercayaan pasar, investasi, dan kapasitas produksi nasional.
Padahal, sebelum gelombang krisis terbaru ini, pasar tenaga kerja Iran sudah rapuh. Tingkat kemiskinan tetap tinggi, sementara generasi muda menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan pekerjaan layak. Inflasi yang tinggi semakin mempersempit daya beli, sementara penciptaan lapangan kerja tertinggal jauh dari kebutuhan.
Krisis kini terasa langsung di dapur rumah tangga. Nilai mata uang rial terus melemah, dengan dolar mencapai sekitar 155.000 toman. Dampaknya, harga barang impor, makanan, transportasi, hingga obat-obatan melonjak tajam.
Inflasi resmi yang menyentuh sekitar 68 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan tekanan harian. Kenaikan harga yang cepat membuat upah tertinggal jauh. Bahkan kenaikan kecil pada harga kebutuhan pokok atau sewa sudah cukup untuk menguras anggaran keluarga, terutama bagi pekerja berpenghasilan tetap dan pensiunan.
Tekanan juga terlihat pada layanan dasar. Tarif transportasi di Teheran naik hingga 25 persen, memaksa masyarakat membayar lebih mahal hanya untuk bekerja. Sementara itu, biaya internet yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru semakin mahal dan tidak terjangkau bagi banyak keluarga.
Akibatnya, krisis terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Biaya hidup melonjak, akses digital menjadi barang mewah, dan nilai uang terus tergerus. Kebijakan negara sejauh ini gagal meredam tekanan tersebut, bahkan memperlebar jurang antara kebutuhan rakyat dan prioritas pemerintah.
-
Negara Fokus pada Kontrol, Rakyat Terabaikan
Masalah mendasar terletak pada arah kebijakan negara. Pemerintah terlihat lebih fokus pada kontrol internal, keamanan, dan konflik eksternal, sementara penderitaan ekonomi rakyat diposisikan sebagai isu sekunder.
Ketimpangan prioritas ini memperparah situasi sosial. Gelombang PHK tidak hanya menghilangkan pendapatan, tetapi juga merusak stabilitas keluarga dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat ratusan ribu pekerjaan hilang tanpa solusi nyata, rasa frustrasi dan ditinggalkan semakin menguat.
Krisis ekonomi Iran saat ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan reaksi berantai: perang menghantam lapangan kerja dan infrastruktur, pembatasan internet melumpuhkan bisnis, inflasi menghancurkan daya beli, dan kebijakan negara gagal memberikan pemulihan.
Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah akumulasi tekanan yang terus meningkat. Setiap hari tanpa konektivitas, setiap gelombang PHK, dan setiap kenaikan harga memperdalam kemarahan publik.
Iran kini tidak lagi menghadapi krisis sementara. Negara ini bergerak menuju titik kritis, di mana keruntuhan ekonomi berpotensi memicu ledakan sosial yang lebih luas, sebuah konsekuensi dari kebijakan yang dinilai lebih mengutamakan kelangsungan kekuasaan dibanding kesejahteraan rakyat. (Anatiakos/National Council Of resistance of Iran atau Dewan Nasional Perlawanan Iran)
