sergap.id, JAKARTA – Tekanan publik di media sosial akhirnya memaksa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengambil langkah drastis. Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) resmi diputuskan untuk diulang setelah muncul gelombang kritik terkait dugaan ketidakobjektifan penilaian dewan juri.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan keputusan pengulangan final diambil setelah pimpinan MPR menerima berbagai kritik, sorotan publik, hingga tekanan netizen yang mempertanyakan integritas hasil lomba.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang menyampaikan pandangan, kritik, dan saran kepada kami. Kami terima itu sebagai sebuah pandangan yang positif untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan kami selanjutnya,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026).
Di balik pernyataan diplomatis tersebut, terselip fakta penting, yakni MPR mengakui adanya “kekurangan, keterbatasan, hingga kekhilafan” dalam pelaksanaan final LCC Kalbar.
Pernyataan itu muncul setelah video potongan final lomba viral di media sosial.
Dalam video tersebut, publik menyoroti keputusan juri yang dianggap memberikan nilai berbeda terhadap jawaban peserta yang dinilai memiliki substansi serupa.
Cuplikan video itu memicu kemarahan warganet dan memunculkan tudingan adanya inkonsistensi penilaian dalam lomba yang membawa nama lembaga tinggi negara.
Situasi makin memanas setelah sejumlah peserta dan pendamping sekolah menyuarakan keberatan mereka secara terbuka. Kritik publik kemudian meluas menjadi tuntutan evaluasi total terhadap sistem penjurian LCC Empat Pilar.
MPR RI akhirnya memilih jalan kompromi, yaitu final diulang.
“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani.
Namun, keputusan mengulang final justru memunculkan pertanyaan baru. Jika kesalahan penilaian memang terjadi, mengapa pengawasan internal MPR tidak mampu mendeteksi persoalan itu sejak awal?
MPR kini berupaya meredam krisis kepercayaan dengan menjanjikan penggunaan juri independen pada pelaksanaan ulang nanti. Bahkan, pimpinan MPR RI disebut akan turun langsung mengawasi jalannya lomba dari awal hingga akhir.
Langkah itu dinilai sebagai indikasi bahwa polemik yang muncul tidak lagi dianggap persoalan teknis biasa, melainkan telah menyentuh kredibilitas institusi.
Muzani sendiri mencoba membingkai protes peserta sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
Ia mengapresiasi keberanian peserta menyampaikan ketidakpuasan hasil lomba dan berjanji menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi.
Di sisi lain, viralnya kasus ini memperlihatkan bagaimana media sosial kini menjadi alat kontrol publik terhadap lembaga negara. Keputusan MPR mengulang final diduga kuat tidak lepas dari derasnya tekanan opini publik yang terus bergulir selama beberapa hari terakhir.
Padahal, LCC Empat Pilar selama ini diposisikan sebagai program strategis MPR untuk menanamkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda.
Ironisnya, lomba yang bertujuan menanamkan nilai keadilan dan demokrasi itu justru diterpa dugaan ketidakadilan dalam proses penilaian. (mes/mes)
