Lapangan Futsal Desa lamatuka. Gambar Diambil Jumat (19/11/21) siang.
Lapangan Futsal Desa lamatuka. Gambar Diambil Jumat (19/11/21) siang.

sergap.id, LAMATUKA – Tahun 2017 lalu, Pemerintah Desa (Pemdes) Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, mengalokasikan dana desa sebesar Rp 151 juta lebih untuk pembuatan lapangan futsal. Namun dana tersebut hanya dipakai untuk pengerjaan talud dan penimbunan lapangan seluas 42 x 25 meter yang diperkirakan hanya menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.

“Karena tanahnya tidak terlalu miring. Penimbunan pakai tanah urukan lokal dan pasir laut. Kalau ditambah dengan dinding penahan tanah (talud) yang panjangnya hanya 40an meter itu, maka hitungan kami, dana desa yang terpakai hanya Rp 50an juta. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, uangnya terpakai habis. Ini yang bikin kami tidak masuk akal”, ungkap warga Lamatuka yang meminta namanya tidak dipublikasi saat bersama SERGAP melihat dari dekat kondisi Lapangan Futsal Lamatuka, Jumat (19/11/21) siang.

Menurut dia, saat pengerjaan talud dan penimbunan lapangan sedang berlangsung, Desa Lamatuka kembali mendapat alokasi dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 170 juta.

“Pengerjaan lapangan itu pakai dua sumber anggaran. Totalnya mencapai Rp 290 juta lebih. Tapi kualitas lapangannya buruk. Padahal umur lapangan itu baru 3 tahun. Lantainya sudah pecah-pecah”, ujar sumber itu.

Selain itu, lanjut dia, tiang pagar lapangan tersebut menggunakan pipa air milik desa.

“Karena itu, kami minta penyidik usut kasus ini. Kami tidak mau ditipu terus. Mudah-mudahan pengeluhan kami ini segera direspon oleh bapak-bapak penyidik”, pintanya.

Terpisah, Kepala Desa Lamatuka, Kletus Belida Lasar, membantah semua tudingan itu. Dia mengaku telah menggunakan dana desa sesuai peruntukannya, termasuk untuk proyek lapangan futsal.

“Dana desa itu kita pakai untuk sewa eksa untuk garuk, pembuatan talud, dan timbunan”, katanya.

“Kalau soal dana Kementerian Pemuda dan Olahraga itu, awalnya dana itu ditolak oleh Desa Baopana. Saya kemudian dipanggil ke Kupang dan diminta bawa serta proposal. Waktu itu saya bawa proposal ke GOR (Oepoi) Kupang. Beberapa bulan kemudian saya dipanggil ke Jakarta untuk tandatangan MoU di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu uang ditransfer dan laporan terakhirnya kami diharuskan, termasuk dari Manado, Papua, melapor ke KONI Makasar untuk diteruskan ke Dirjen”, bebernya.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lamatuka, Yulius Fransiskus Miku, mengatakan, selain Rp 151 juta lebih, Pemerintah Desa menambah lagi dana untuk pemasangan lampu.

“Ketebalan lantai lapangannya 10 centi meter. Selain lantai, dana dari kementerian itu kita pakai untuk pagar kawat keliling dan dua mistar gawang. Sementara tiang dan lampu bersumber dari dana lain yang juga dari dana desa”, paparnya.

Di tempat yang sama di Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata, Konsultan Perencana Anggaran Desa Lamatuka, Fajar, menjelaskan, ukuran lapangan futsal Lamatuka berstandar nasional 42 x 25 meter.

“Waktu itu saya telepon Menteri (Imam Nahrawi), saya minta bantuan untuk lapangan sepak bola mini untuk Desa Baopana. Tapi saya diusir oleh Kepala Desa Baopana. Saya diusir loh… Karena itu saya telepon Menteri, akhirnya dana itu dialihkan ke Lamatuka. Lalu Menteri berjanji lagi, jika lapangan sudah selesai, dia akan tambah lagi dana Rp 3 M untuk gedung (lapangan futsal Lamatuka). Tapi saya gak berani pertanggungjawabkan uang sebanyak itu”, ujarnya.

“Total dana dari Kementerian itu adalah Rp 170 juta. Dipotong pajak Rp 30 juta, maka yang kita pakai untuk lapangan futsal itu Rp 140 juta. Semua itu, waktu itu, sudah diaudit oleh Inspektorat (Lembata) dan tidak ada temuan”, pungkasnya. (reds/reds)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here