Operasi Militer 1907: Cara Belanda Taklukkan dan Membentuk Ngada

sergap.id, KISAH – Catatan sejarah resmi kerap menampilkan terbentuknya wilayah administratif Ngada seolah sebagai proses tertib dan alamiah. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, konstruksi itu berdiri di atas fondasi yang jauh lebih kompleks dan tak jarang, berdarah.

Sebelum intervensi kolonial, wilayah yang kini dikenal sebagai Ngada sesungguhnya adalah mosaik entitas etnis yang hidup dengan sistemnya sendiri: Ngadha, Riung (Tadho, Toring, Riung), serta Nage dan Keo. Masing-masing memiliki struktur kepemimpinan lokal, simbol kekuasaan, dan mekanisme sosial yang otonom. Tidak ada satu pusat kuasa tunggal, yang ada adalah keseimbangan antar komunitas.

Tahun 1907 menjadi titik balik. Ekspedisi militer Belanda di bawah komando Christoffel bukan sekadar perjalanan administratif, melainkan operasi penaklukan yang terencana. Meski kolonialisme Belanda di Nusantara sering disebut berlangsung selama ±350 tahun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Flores, termasuk Ngada, baru benar-benar diduduki pada tahun 1907.

Langkah awal Belanda dimulai dari penguasaan wilayah pesisir seperti Larantuka dan Sikka. Namun ambisi mereka tidak berhenti di sana. Ende menjadi target berikutnya. Pada 10 Agustus 1907, pasukan Christoffel mendarat di Ende. Dalam waktu kurang dari dua minggu, perlawanan lokal dipatahkan. Dua tokoh penting, Rape Oja dari Woloare dan Marilonga dari Watunggere, ditumbangkan. Ende jatuh, dan jalan menuju wilayah barat terbuka lebar.

Masuknya Belanda ke Ngada bukan tanpa perlawanan. Di Rowa dan Sara, mereka berhadapan dengan figur legendaris: Dama Seku. Sosok ini bukan sekadar pemimpin perang, melainkan simbol perlawanan berbasis identitas lokal. Semboyannya menggambarkan filosofi hidup sekaligus kesiapsiagaan:

• Maku Ja’o Dama Seku (Saya Dama Seku)
• Ja’o Da Bedu Pu’u Sarasedu (Saya Dama Seku, dari Sarasedu)
• Ne’’e Su’a Wunga Telu (Saya punya tiga alat perang)
• Sewunga Ja’o Kema Uma (satu untuk kerja kebun)
• Sewunga Ja’o Kasa Tua (satu untuk iris tuak/moke)
• Sewung Ja’o Usu Nua (satu untuk menjaga kampung)

Namun di balik narasi heroik itu, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan kekuatan. Persenjataan tradisional berhadapan langsung dengan teknologi militer modern. Hasilnya bisa ditebak: perlawanan dipatahkan.

Pergerakan Belanda berlanjut tanpa banyak hambatan berarti. Di Wogo, pasukan Righo Lejo mencoba menghadang. Nasibnya serupa, ditaklukkan. Rentetan penyerahan terjadi cepat: Mangulewa, Rakalaba, hingga Bajawa jatuh pada 12 September 1907.

Di Bajawa, jejak pendudukan itu masih bisa ditelusuri. Pasukan Belanda memilih Waewoki sebagai basis, bukan tanpa alasan. Kedekatannya dengan Mata Air Waemude menjadikannya titik strategis, air bersih adalah logistik vital dalam operasi militer.

Hanya dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, seluruh wilayah Ngada berhasil dikuasai. Ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga awal dari restrukturisasi kekuasaan. Belanda segera menerapkan sistem administrasi kolonial: Gouvernement, Afdeling, Onder Afdeling, hingga pengangkatan kepala kampung. Struktur ini menggantikan atau lebih tepatnya, menundukkan sistem kepemimpinan lokal yang telah ada sebelumnya.

Agresi kemudian berlanjut ke Manggarai. Pada 10 Desember 1907, wilayah itu resmi berada di bawah kendali Belanda. Dengan demikian, seluruh Flores jatuh ke tangan kolonial. Perlawanan yang tersisa perlahan meredup hingga sekitar tahun 1910.

Di balik arsip-arsip kolonial yang rapi, tersimpan cerita tentang bagaimana sebuah wilayah dibentuk bukan hanya oleh garis peta, tetapi oleh benturan kepentingan, perlawanan lokal, dan dominasi kekuatan asing.

Ngada, dalam konteks ini, bukan sekadar entitas administrative, melainkan hasil dari sebuah operasi penaklukan yang jejaknya masih terasa hingga hari ini.

• Dari Senapan ke Stempel

Jika fase pertama penaklukan di Ngada ditandai oleh dentuman senapan dan gerak cepat ekspedisi militer, maka fase berikutnya berlangsung lebih senyap, namun tak kalah menentukan. Setelah Ngada jatuh, Belanda segera mengganti wajah kekuasaannya: dari agresi terbuka menjadi kontrol administratif yang sistematis.

Awalnya, pemerintahan dijalankan dalam kerangka militer. Jabatan “Controleur” muncul sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, dengan Christoffel sebagai figur sentral. Namun struktur ini tidak statis. Peralihan kekuasaan berlangsung cepat dan berlapis: Kapiten Spruijit diangkat menjadi Gezaghebber Ende, Van Suchtelen mengendalikan wilayah Lio, sementara Couver memegang kendali luas dari Nangapenda hingga Manggarai. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan penataan ulang kendali atas wilayah yang baru saja ditaklukkan.

Tujuannya jelas: menciptakan sistem yang memungkinkan pengawasan, pemungutan pajak, dan mobilisasi tenaga kerja secara teratur. Hal-hal yang sebelumnya asing bagi masyarakat Ngada, seperti pajak dan kerja rodi, kini dipaksakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, Belanda tidak sekadar memerintah, mereka merombak struktur sosial dari akarnya.

Padahal sebelum kolonialisme, masyarakat Ngada hidup dalam unit-unit otonom, yakni Ulu Eka atau Ulu Lean, One Nua (juga dikenal sebagai Nggolo, Golo, atau Wongko), serta Woe atau suku. Tidak ada hirarki tunggal yang mengikat semuanya. Kekuasaan bersifat lokal, cair, dan berbasis konsensus komunitas.

Sebagai gantinya, Belanda memperkenalkan sistem baru: Zelfbestuurde Landschap. Di atas kertas, ini tampak seperti bentuk “pemerintahan sendiri”. Namun dalam praktiknya, ini adalah mekanisme kontrol tidak langsung. Seorang Zelfbestuur (sering disebut raja) diangkat, tetapi legitimasi kekuasaannya bergantung pada pengakuan Belanda. Di bawahnya, Hamente bertugas menjalankan administrasi, sementara kepala kampung ditunjuk melalui jalur yang telah disaring oleh kekuasaan kolonial.

Pemilihan tokoh lokal, biasanya dari kalangan bangsawan, bukan tanpa tujuan. Ini adalah strategi klasik, menguasai melalui perantara. Dengan memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada, Belanda tidak perlu selalu hadir secara fisik, tetapi tetap mengendalikan arah kebijakan.

Di titik inilah perubahan paling mendalam terjadi. Ngada tidak lagi sekadar ruang hidup komunitas-komunitas otonom. Ia diubah menjadi unit administratif yang terukur, terdata, dan yang paling penting, terkendali. Dari luar, sistem ini tampak rapi. Namun di dalamnya, tersimpan proses panjang penyesuaian paksa, negosiasi diam-diam, dan hilangnya sebagian kedaulatan lokal.

Sejarah fase ini jarang diwarnai oleh pertempuran besar. Tapi justru di sinilah kekuasaan bekerja paling efektif, bukan dengan menghancurkan secara langsung, melainkan dengan membentuk ulang cara sebuah masyarakat hidup, memimpin, dan memahami dirinya sendiri.

• Dari Enam Landschap ke Tiga Poros Kendali

Setelah fase penaklukan militer berakhir, Belanda tidak membiarkan wilayah Ngada berjalan dengan logika lama. Yang terjadi justru sebaliknya: sebuah rekayasa kekuasaan yang rapi, bertahap, dan penuh perhitungan mulai diterapkan. Ngada tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup komunitas adat, melainkan sebagai wilayah administratif yang bisa dipecah, digabung, dan dikendalikan sesuai kepentingan kolonial.

Pada periode 1912–1917, Belanda membangun enam unit kekuasaan yang disebut Landschap Bestuur. Di atas kertas, ini tampak sebagai pengakuan terhadap identitas lokal. Namun dalam praktiknya, ini adalah langkah awal fragmentasi.

Ngadha dipimpin secara bergantian oleh Sebo Bhoki, Toere Waroe, dan Djawa Tay. Nage berada di bawah Roga Ngole. Keo dipimpin Muwa Tunga. Riung oleh Sila. Sementara Tadho dan Toring masing-masing berada di bawah Nggoti dan Adhang Pawo, yang dikenal pula dengan nama Jago.

Enam wilayah, enam pemimpin, enam titik kendali. Namun struktur ini tidak bertahan lama.

Memasuki periode 1917–1930, terjadi penyederhanaan. Dari enam menjadi empat. Ngadha tetap berdiri, yang kemudian dipimpin Djawa Tay, lalu Pea Mole. Nage masih di bawah garis kepemimpinan Roga Ngole yang kemudian dilanjutkan Juwa Dobe Ngole. Keo tetap bertahan dengan Muwa Tunga dan Goa Tunga. Sementara Riung mengalami penggabungan: Riung, Tadho, dan Toring dilebur menjadi satu di bawah Petor Sila, yang dikenal sebagai Pua Mimak.

Penggabungan ini bukan sekadar efisiensi administratif. Ini adalah strategi: semakin sedikit titik kekuasaan, semakin mudah dikendalikan.

Pola ini berlanjut lebih jauh. Pada periode 1931–1962, struktur kembali dipadatkan menjadi hanya tiga Landschap. Ngadha dipimpin oleh Pea Mole, kemudian dilanjutkan Arnoldus Y. Siwemole dan Herman Y. Siwemole. Nage, Keo, dan Toto Wolowae dilebur menjadi satu entitas besar: Nagekeo, di bawah Juwa Dobe Ngole. Riung tetap sebagai wilayah gabungan, dipimpin berturut-turut oleh Petor Sila (Pua Mimak), Bestur Kaunang, Abdullah Petor Sila, hingga Mustafa Petor Sila.

Dari enam menjadi empat, lalu tiga, ini bukan sekadar perubahan jumlah. Ini adalah jejak bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan secara sistematis.

• Ketika Kekuasaan Diatur, Tradisi Dinegosiasikan

Pembentukan wilayah swapraja di Ngada bukanlah langkah administratif yang netral. Itu adalah bagian dari desain besar kolonial menciptakan sistem yang efisien untuk mengontrol, memungut, dan memastikan stabilitas kekuasaan. Di balik istilah Zelfbesturende Landschap, yang terdengar seolah memberi otonomi, tersimpan satu kenyataan, kendali tetap berada di tangan Belanda.

Para pemimpin yang diangkat sebagai Zelfbestuur atau Raja bukan dipilih secara bebas oleh rakyat, melainkan disaring dari kalangan tertentu: kaum Gae (bangsawan, pemilik tanah, figur berpengaruh yang dianggap mampu menjaga ketertiban sekaligus menjalankan kepentingan kolonial). Mereka berdiri di dua dunia, sebagai penjaga adat, sekaligus pelaksana sistem yang datang dari luar.

• Awal yang Singkat, Tarik Ulur yang Nyata

Sebo Bhoki Adalah raja pertama dalam struktur swapraja Ngadha, hanya memerintah selama sembilan bulan pada tahun 1912. Waktu yang singkat, tetapi cukup untuk memperlihatkan satu hal penting, bahkan dalam sistem yang dirancang kolonial, suara lokal tidak sepenuhnya bisa dibungkam.

Ia menghendaki pusat pemerintahan berada di Aimere, wilayah pesisir yang strategis dalam perspektif kolonial. Namun keputusan ini mendapat penolakan dari para tokoh adat. Alasannya sederhana,  terlalu jauh dari pusat kehidupan masyarakat Ngadha.

Akhirnya, kompromi tercapai. Pusat pemerintahan sementara ditetapkan di Bei Poso.

Di sana, jejak Sebo Bhoki masih terasa di Sa’o Tolo Poso, di simbol-simbol seperti Gala Ga’e dan Sau Ga’e, serta dalam ritus Liko Ngawo yang menegaskan posisinya sebagai tuan tanah dan penjaga siklus agraris.

Pesan moralnya singkat, tetapi mencerminkan akar kepemimpinannya:

“Modhe nee hoga woe, meku nee doa delu”,  yang artinya “Hidup dalam damai dan berbuat baik kepada sesama”.

Namun di balik pesan itu, ia tetap menjalankan fungsi kolonial, menarik pajak, mengatur masyarakat, dan memastikan sistem berjalan.

Ia wafat pada tahun yang sama, 1912. Cepat datang, cepat pergi. Tapi jejak tarik ulur antara adat dan kolonial terlihat jelas.

• Kekuasaan Absolut, Perlawanan Diam

Pengganti Sebo Bhoki  adalah Toere Waroe (1913–1915). Raja ini mengambil langkah yang lebih tegas, bahkan cenderung absolut. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Aimere, keputusan yang sebelumnya telah ditolak.

Kali ini tanpa kompromi. Reaksi pun muncul, bukan dalam bentuk perang terbuka, tetapi melalui penolakan kolektif. Sepuluh Gemente menentang. Pajak tidak dibayar. Kerja rodi untuk pembangunan jalan berhenti total. Sistem lumpuh dari dalam. Namun di sisi lain, Toere Waroe meninggalkan nilai-nilai yang justru berpihak pada keadilan sosial, melindungi fakir miskin dan kaum marjinal, menjunjung kepemilikan yang sah, tidak merampas hak orang lain, dan menghormati sesama manusia.

Kontradiksi ini tidak bisa diabaikan. Ia adalah pemimpin yang berbicara tentang keadilan, tetapi beroperasi dalam sistem yang sering kali menekan.

Ia dimakamkan di Tologo, Beiposo. Tahun wafatnya tidak pasti, seperti banyak kisah lokal yang tenggelam di balik arsip kolonial.

• Konsolidasi dan Kompromi Terstruktur

Pengganti Toere Waroe adalah Djawa Tay (1915–1925). Ia membawa stabilitas baru. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga mediator antara kepentingan adat dan kolonial.

Langkahnya tegas,  pusat pemerintahan dipindahkan ke Bajawa. Secara geografis lebih strategis, secara politis lebih mudah dikendalikan.

Di tangannya, struktur kekuasaan menjadi lebih rapi.

Ia melindungi kelompok rentan, menetapkan batas wilayah dengan Nage, Keo, Riung, dan Manggarai, serta yang paling krusial adalah menyerahkan tanah adat untuk kepentingan pembangunan kolonial.

Di sinilah kompromi mencapai titik paling nyata. Tanah yang dalam adat adalah identitas dan warisan, berubah menjadi objek administrasi dan pembangunan. Dan Djawa Tay menjadi figur yang menjembatani atau mungkin memediasi perubahan itu.

Belanda memberinya kepercayaan lebih, mengoordinasikan para raja di wilayah Ngada, memastikan pajak (blasteng) berjalan, dan mendukung proyek kolonial.

Tahun meninggalnya Djawa Tay tidak diketahui, namun makamnya berada di Kampung Bajawa.

• Stabilitas Panjang dalam Sistem yang Mengakar

Pengganti Djawa Tay Adalah Pea Mole (1925–1953). Di era ini sistem kolonial telah mapan. Ia tidak lagi menghadapi gejolak seperti pendahulunya. Justru di sinilah kekuasaan bekerja paling efektif ketika tidak lagi terlihat sebagai paksaan.

Sebagai bagian dari lingkaran keluarga Djawa Tay, ia melanjutkan kesinambungan kekuasaan lokal yang sudah terintegrasi dalam sistem kolonial. Masa pemerintahannya panjang. Stabil. Terstruktur.

Pesan moralnya tetap konsisten: melindungi yang lemah, hidup rukun, dan mencintai generasi muda. Namun di balik itu, roda kolonial tetap berputar: pajak, kerja rodi, administrasi, semuanya berjalan tanpa banyak gangguan.

Ia wafat pada 1977, jauh setelah kolonialisme berakhir. Jasadnya dimakamkan di TPU Bajawa.

• Dari Raja ke Birokrat

Pengganti Pea Mole adalah Arnoldus Y. Siwemole (1953–1960). Perubahan paling signifikan terjadi di masanya. Ia bukan raja dalam pengertian klasik. Ia adalah administrator.

Awalnya hanya seorang Schryver, sekretaris yang mengurus administrasi kerajaan di bawah kepemimpinan Pea Mole. Namun justru dari posisi inilah ia naik menjadi Kepala Swapraja Ngadha. Kekuasaan tidak lagi berbasis simbol adat semata, tetapi pada kemampuan mengelola sistem pemerintahan modern.

Setelah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Swapraja Ngada, Arnoldus melanjutkan tugas ganda, menjalankan sistem kolonial sebelum kemerdekaan, dan kemudian beradaptasi dengan struktur negara Republik Indonesia setelahnya.

Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Herman Y. Siwemole (1960–1962), menandai fase akhir dari sistem swapraja.

Di titik ini, transformasi hampir selesai. Ngada telah bergerak dari komunitas adat otonom, ke sistem kolonial terstruktur, hingga akhirnya masuk ke dalam kerangka negara modern.

Arnoldus wafat pada 2 April 1985 di Bajawa. Ia dimakamkan di TPU Bajawa, sebuah penutup dari perjalanan panjang seorang figur yang berdiri di persimpangan dua era.

1. Bupati dari Masa ke Masa

Walau masa tugas Herman Y Siwemole belum berakhir, namun Pemerintah Pusat telah menunjuk Don J.D da Silva sebagai Bupati Ngada pertama (1961-1966). Selanjutnya Ngada dipimpin oleh Bupati Yan Yos Botha (1967-1981), Matheus Djhon Bey (1978-1986), Cornelis Tapatap (Pj 1986-1989), Yoachim Reo (1989-1994), Yohanes Samping Aoh (1994-1999), Albertus Botha (1999-2004), Simon David Bola (Pj 2004-2005), Piet Jos Nuwa Wea (2005-2010), Marianus Sae (2010-2015), Yohanis Tay Ruba (Pj 2015), Marianus Sae (2015-2018), Paulus Soliwoa (2018-2020), Andreas Paru (2020-2025), Raymundus Bena (2025-2030). (Disadur oleh Chris Parera dari situs scribd.com)