sergap.id, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat serius menangani masalah peningkatan status gizi masyarakat, termasuk penurunan prevalensi balita pendek.

Keseriusan ini nampak dalam dokumen perencanaan pembangunan, bahkan menjadi prioritas pembangunan.

“Untuk itu dalam kebijakan RPJMD telah ditetapkan penanganan stunting sebagai quick win dan menjadi isu sentral penanganan lintas sektor, sub sektor oleh seluruh elemen pembangunan di daerah,” kata Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli, S.TP, M.Si di Kupang, Selasa (3/12/2019).

Pemerintah Provinsi NTT, lanjut dia, sangat menyadari bahwa masalah malnutrisi dalam seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) di NTT sangat penting, karena menentukan masa depan anak.

“Karena itu, masalah malnutrisi yang dapat ditanggulangi dengan praktek pemberian makan bagi bayi baduta berbasis masyarakat sampai tingkat rumah tangga memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh komponen pemerintah, non pemerintah, dan terutama masyarakat,” katanya.

Di titik inilah, kata Lecky Koli, pentingnya digelar kegiatan Semiloka Konvergensi Program Pengananan Stunting melalui Pelibatan Stakeholder Pusat dan Daerah di NTT yang digelar di Swissbellin Hotel Kupang selama dua hari, yakni mulai tanggal 4 hingga 5 Desember 2019.

“Ada upaya yang nyata dalam penanganan stunting dengan 5 (lima) pilar kovergensi, yaitu : Komitmen pimpinan; Kampanye Nasional; Kovergensi, koordianasi dan konsolidasi; Kebijakan Ketahanan Pangan; dan Pemantauan serta evaluasi,” tandasnya.

Menurut dia, ada delapan aksi konvergensi , yakni Analsis Situasi; Penyusunan Rencana Kegiatan; Rembuk Stunting; Peraturan Bupati tentang Peran Desa; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); Sistem Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data; serta Review Kinerja Tahunan).

Penilaian kinerja dilakukan untuk memperoleh informasi : (1) Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap Kabupaten; (2) Pembelajaran antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi (peer learning) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi; dan (3) Perbandingan kinerja Kabupaten dalam wilayah Provinsi.

Untuk tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan aksi, telah dilakukan kinerja konvergensi aksi 1 s/d aksi 4 bagi 21 Kabupaten prioritas, sedangkan aksi 5 s/d aksi 8 saat ini berada dalam tahapan pendampingan dan baru dilakukan penilaian pada Januari 2020.

Pelaksanaan aksi 1 s/d aksi 4 tahun kedua juga telah diinisiasi bersamaan dengan pelaksanaan aksi 5 s/d aksi 8 tahun pertama.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan setiap rencana kegiatan yang dirumuskan pada aksi 1-4  dapat menjadi prioritas usulan desa sasaran pada proses perencanaan musrenbang desa.

Pelaksaanaan aksi 1 s/d aksi 8 dilakukan pada 25 cakupan indikator meliputi kesehatan ibu dan anak (10 cakupan); Konseling Gizi, Kebersihan, Pengasuhan Orang Tua (2 cakupan); Kesehatan Pangan (1 cakupan); PAUD (2 cakupan); Perlindungan Sosial (3 cakupan); Ketahanan Pangan (1 cakupan); dan Indikator tambahan NTT (5 cakupan – Bayi yang mendapat ASI Eksklusif, Cakupan konseling MP ASI, Balita Gizi Buruk yang ditangani / mendapat perawatan Balita dengan Pneumonia, dan Bumil dengan Malaria). Melalui analisa situasi terhadap 25 cakupan intervensi maka akan diketahui permasalahan yang dihadapi di setiap desa sekaligus intervensi spesifik dan sensitif yang akan dilakukan.

Sebagai wujud tindak lanjut komitmen penanganan masalah stunting ini, maka Pemerintah Pusat melalui Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) pada Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan Semiloka Implementasi Kemitraan dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT dengan tujuan:

Pertama, mensosialisasi dan mengadvokasi program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting oleh berbagai stakeholder di lokasi sasaran di kabupaten terpilih.

Kedua, menciptakan model pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di tingkat desa.

Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan masalah kekurangan dalam penyiapan generasi masa depan yang unggul.

Sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten terpilih yaitu Kabupaten TTS (kasus terpilih), Kabupaten TTU (prevelensi tertinggi) dan Kabupaten Kupang. (SP/Valeri Guru)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.