Kalaupun UN dilaksanakan secara online, belum tentu secara infrastruktur siap digunakan. Pengawasan guru terhadap murid saat sedang menjalankan ujian pun memiliki kendala.

sergap.id, JAKARTA – Guna mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat meniadakan Ujian Nasional (UN) tahun ini.

“Pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini ditiadakan untuk melindungi siswa dari penyebaran Covid-19,” ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.

Syaiful mengatakan, DPR dan Kemendikbud telah bersepakat mempercepat penghapusan ujian nasional yang sedianya dilakukan mulai tahun depan.

Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif.

UN untuk siswa SMA semula dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2020, sementara ujian nasional bagi siswa SMP dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” tegas Huda seperti dilansir kantor berita Antara.

Anggota Komisi X DPR, Putra Nababan, mengamini pernyataan Syaiful Huda.

Menurut dia, rapat dengan Kemendikbud kemarin sepakat meniadakan UN.

“Ujian Nasional untuk murid-murid SD, SMP, dan SMA jika dilaksanakan tahun ini dapat membahayakan kesehatan jutaan murid, para guru dan keluarga mereka semua,” kata Putra Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan kepada BBC News Indonesia, Selasa (24/03/20).

Kalaupun UN dilaksanakan secara online, Putra Nababan menilai belum tentu secara infrastruktur fasilitasnya siap untuk digunakan. Pengawasan guru terhadap murid saat sedang menjalankan ujian pun memiliki kendala.

“Sehingga menurut saya memang sudah tepat jika UN ditiadakan. Kita fokuskan anak didik dan para guru untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar secara online hingga akhir semester ini,” katanya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan, informasi resmi terkait pelaksanaan ujian nasional akan disampaikan setelah rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka.

“Saat ini kami masih terus berkoordinasi mengenai hal ini, informasi resmi akan kami sampaikan sesuai dengan perkembangan pembahasan. Prioritas kami adalah memastikan proses pembelajaran terbaik terus terlaksana bagi siswa,” sebutnya kepada BBC News Indonesia melalui pesan singkat. (res/res)