sergap.id, MBAY – Gelombang penolakan terhadap rencana kehadiran Brigif dan Batalyon di Kabupaten Nagekeo kembali menguat. Jumat (5/6/2026), sekitar 300 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FORKASI) memadati pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo dalam sebuah aksi damai yang tidak hanya menyoal tanah, tetapi juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintah pusat terkait ruang hidup masyarakat dan kehadiran kekuatan militer di wilayah tersebut.
Massa yang berasal dari berbagai paroki di Kevikepan Mbay, tokoh agama, biarawan-biarawati, serta warga Tonggurambang yang terdampak langsung, memulai aksi dari Gereja Centrum Danga sekitar pukul 09.00 Wita. Di bawah pengawalan aparat kepolisian dan unsur intelijen TNI, mereka bergerak menuju Kantor DPRD Nagekeo untuk menyampaikan aspirasi.
Di balik suasana aksi yang berlangsung tertib, tersimpan kegelisahan yang selama beberapa waktu terakhir berkembang di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan alasan, dasar hukum, serta dampak kehadiran satuan militer berupa Brigif dan Batalyon yang dinilai berpotensi mengubah tata ruang, penggunaan lahan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Nagekeo, suara keberatan itu disampaikan melalui orasi publik yang dibacakan oleh Pater Feliks Baghi. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak dapat dipersempit menjadi sekadar sengketa lahan.
“Hari ini kami datang bukan dengan batu, bukan dengan api, dan bukan dengan kebencian. Kami datang membawa suara rakyat yang sudah terlalu lama menunggu untuk didengar,” tegasnya di hadapan ratusan peserta aksi.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan yang dipersoalkan warga menyangkut hak hidup, identitas budaya, dan masa depan generasi Nagekeo. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi yang dapat dipindahkan atau dialihkan melalui keputusan administratif. Tanah merupakan ruang hidup yang menyimpan sejarah leluhur, sumber pangan, sekaligus identitas komunitas.
FORKASI menilai setiap kebijakan yang berpotensi mengubah fungsi ruang hidup masyarakat harus dilakukan secara transparan dan melibatkan warga secara penuh. Karena itu, mereka mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan rencana pembangunan, termasuk perizinan, peta wilayah terdampak, serta kajian dampak lingkungan dan sosial.
Dalam orasi tersebut, perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan. Menurut FORKASI, kelompok perempuan sering menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi konflik agraria atau perubahan penguasaan ruang hidup. Namun dalam banyak kasus, suara mereka justru minim dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Sorotan paling tajam diarahkan pada kehadiran satuan militer di wilayah Nagekeo. Massa meminta pemerintah daerah dan pihak terkait menjelaskan secara terbuka tujuan, kewenangan, serta dasar hukum penempatan Brigif dan Batalyon. Ketidakjelasan informasi dinilai telah memicu berbagai spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
VIDEONYA KLIK DISINI
Usai menyampaikan tuntutan, massa diterima Wakil Ketua DPRD Nagekeo, John Boleng, bersama sejumlah anggota dewan dalam dialog tertutup di ruang paripurna yang berlangsung sekitar satu jam. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi dan keberatan masyarakat dibahas secara langsung.
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Bupati Nagekeo. Di lokasi itu, perwakilan massa diterima oleh Wakil Bupati, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh rangkaian aksi dipimpin oleh Vikaris Episkopal Mbay, RD. Asterius Lado.
Pantauan Sergap di lapangan menunjukkan aksi berlangsung kondusif tanpa insiden berarti. Namun di balik ketertiban tersebut, tersirat pesan kuat bahwa sebagian masyarakat Nagekeo masih menunggu jawaban yang lebih terbuka dari pemerintah terkait masa depan wilayah mereka.
Hingga berita ini diturunkan, dialog antara perwakilan FORKASI dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo masih berlangsung di Aula Kantor Bupati. Pertemuan itu menjadi ruang penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana kehadiran Brigif dan Batalion di Kabupaten Nagekeo. (sg/sg)
