Kapal Pinisi Aku Lembata di Pelabunan Laut Lewoleba
Kapal Pinisi Aku Lembata di Pelabunan Laut Lewoleba.

sergap.id, LEWOLEBA – Kamis (21/4/22) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lambata menyita kapal Pinisi “Aku Lembata” milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata yang sejak dibeli dari Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dilabuhkan di Pelabuhan Laut Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata.

Penyitaan barang bukti kasus dugaan korupsi ini dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Arianto, SH, MH dibantu 12 orang penyidik Kejari Lembata.

Kepada wartawan di atas kapal Aku Lembata, Kasi Intel Kejari Lembata, Teddy Valentino, menjelaskan, pengadaan kapal ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) senilai Rp Rp.2.495.900.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dalam kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali yang kini menjabat Sekda Kabupaten Lembata, serta Fajar Pureklolon selaku PPK waktu itu, yang kini menjabat sebagai Kadis Perhubungan Kabupaten Lembata.

Tapobali yang dihubungi SERGAP terkait kasus ini enggan berkomentar banyak. “Dengan Pak Kadis Hub (Fajar Pureklolon) saja ya”, ujarnya, singkat, via WhatsApp.

Informasi yang dihimpun SERGAP, menyebutkan, pengadaan kapal ini dilakukan pada tahun 2019 dengan sistem tender. Kapal ini kemudian mulai dibangun pada Juli 2019 di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

September 2019, PPK melihat langsung proses pengerjaannya. Saat itu kondisi kapal sudah sekitar 25 persen dan mesin kapal sudah Delivery Order atau DO. Pembuat kapal lantas meminta uang muka sebesar Rp 600 juta yang berkas permintaan uang muka ini diberikan kepada PPK.

PPK kemudian meneruskan berkas permintaan uang tersebut kepada Paskalis Ola Tapobali. Namun saat imput berkas pencairan dana, sistem keuangan Kemendes PDTT menolak. Sebab pemberlakuan pengadaan kapal saat itu sama dengan pengadaan mobil, yakni barang dibeli dan dibayar sekaligus.

Karena sistem tolak, atas kebijakan mantan Bupati Lembata, Almarhum Eliazer Yentji Sunur dan Paskalis Ola Tapobali tetap membayar uang muka itu menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di kas APBD II Lembata.

Maret 2020 kapal tiba di Lembata dan dilabuhkan di Pelabuhan Laut Lewoleba. Saat itu langsung dilakukan PHO dan pembayaran 90 persen dari total pagu kepada pembuat kapal. Sisa 10 persennya ditahan atau belum dibayarkan, yakni 5 persen jaminan pemeliharaan, dan 5 persen jaminan proses dokumen kapal.

Fajar Pureklolon yang ditemui SERGAP di Lewoleba, mengakui, dirinya yang meneruskan permintaan uang muka dari pembuat kapal kepada Paskalis Ola Tapobali.

“Kebijakan mencairkan uang muka dan pembayaran terakhir itu ada di Pengguna Anggaran (Paskalis Ola Tapobali dan Bupati Lembata Eliazer Yenjti Sunur)”, ucapnya.

“Biaya dokumen kapal di RAB saat itu sebesar Rp 27 juta. Tapi total uang yang ditahan atau belum dibayar ke pembuat kapal sebesar Rp 370 juta lebih”, bebernya.

Sejumlah sumber yang ditemui SERGAP secara terpisah di Lewoleba, mengatakan, pengadaan kapal ini bertujuan untuk mendukung dunia pariwisata di Lembata. Namun sejak tiba di Lembata, kapal ini hanya berlayar 3 kali, yakni pertama berlayar ke Pantai Pasir Putih Meko. Kedua, tabur bunga yang dilakukan oleh Almarhum Yentji Sunur bersama Mantan Kapolres dan Mantan Kejari Lembata, serta ketiga berlayar menuju perairan dekat kediaman Almarhum Yentji Sunur di Kuma Resort yang dipimpin oleh Yenji Sunur ditemani mantan Kapolres dan mantan Kejari Lembata untuk santai-santai sambil karoke lagu-lagu nostalgia. Selebihnya kapal dilabuhkan di Pelabuhan Lewoleba hingga disita oleh Kejari Lembata. (red/cis)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here