Koordinator Flobamora Corruption Watch, Herman Seran.

APAKAH tersangka dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah hanya delapan orang yang sudah ditahan itu? Jawabannya mungkin! Tetapi peluang bertambahnya tersangka sangatlah besar. Apalagi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan polisi itu hingga kini belum lengkap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Toh jika kasus ini sampai di Pengadilan Tipikor, para tersangka akan memberikan kesaksian dan pembelaan diri yang bisa saja berujung pada penemuan alat bukti baru dan tersangka baru.

Setidaknya ada empat alasan untuk mengatakan bahwa kemungkinan tersangka kasus dugaan korupsi bibit bawang merah akan bertambah, laksana mesin yang makin tinggi RPM-nya semakin panas jadinya.

Pertama adalah melihat klaim Bupati Malaka yang mengatakan tidak ada korupsi di Malaka tetapi tiba-tiba delapan orang ditahan.

Kedua, tersangka yang begitu banyak tidak mungkin tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang mengaturnya, apa lagi dari Rp 4,9 M yang dirampok masih belum diketahui dimana rimba Rp3Mnya.

Ketiga, teriakan para politisi senayan adalah dukungan moril yang kuat bagi penegak hukum.

Keempat, ini penetapan tersangka mega korupsi perdana di Malaka yang seperti mesin mobil, yang pindah gigi dari satu ke dua atau tiga butuh putaran RPM yang mumpuni.

Penulis akan mengulas keempatnya untuk mendukung klaim bahwa tersangka baru masih akan bertambah tanpa menafikan prinsip praduga tak bersalah.

Pertama, jika Malaka ini bersih tidaklah mungkin sekali penetapan tersangka korupsi langsung delapan orang. Klaim bersih tidaklah selalu berarti bersih, seperti saat penulis diajari filsafat terbalik dalam memahami pernyataan pejabat jaman Soeharto dulu.

Bahwa banyak kasus hukum yang mentok tidak proses dengan berbagai alasan tidak sama dengan tidak ada korupsi. Misalnya, kasus pembangunan sekolah di Wederok yang sampai hari ini entah seperti apa. Atau juga kasus pembangunan tembok penahan Naimana, kasus konstruksi kantor DPRD yang mangkrak, dan konstruksi Puskesmas Weliman yang cuma fondasi.

Apa lagi baru dilaporkan lagi kasus korupsi pengadaan itik, saudara seprogramnya benih bawang merah, dengan estimasi kerugian sekitar Rp2,7M.

Artinya, klaim Bupati Malaka adalah pepesan kosong yang dikangkangi fakta penetapan delapan tersangka yang sementara terkurung di tahanan polisi saat orang lain menikmati kebersamaan dengan keluarga lantaran adanya teror virus corona.

Kalau menggunakan prinsip 80/20 maka lima kasus itu akan menghasilkan setidaknya beberapa tersangka dari setidaknya salah satu kasus di atas. Tetapi apakah kasus korupsi hanya yang di atas itu?

Penetapan delapan tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 51% (Rp4.9M/9.7M) sangatlah naif kalau tidak ada orang kuat yang berada di belakang itu.

Bagaimana mungkin anggaran sebesar itu disalahgunakan tanpa ada pengawasan yang memadai sehingga terindentifikasi sejak awal? Dimana fungsi kontrol Bupati dan DPRD? Mereka harus bertanggung jawab setidaknya karena lalai sehingga uang negara ditilep oleh para maling itu.

Istilah hukumnya, delict by omission. Pemimpin lalai membiarkan anak buahnya merampok kalau tidak berarti ikut merampok. Nah, kalau delapan tersangka ini ada yang meniup peluit bahwa ada aktor lain yang terlibat maka pindahlah akselerasi dari gigi satu ke gigi dua alias lingkaran tersangka berikutnya.

Karena jaksa dan penegak hukum lain akan mencari tahu dimana uang yang belum diselamatkan itu berada. Maka, tanpa menafikan presumption of innocence percayalah bahwa ibarat bawang merah, penetapan tersangka saat ini baru mengupas kulit arinya, belum menyentuh bagian yang membuat perih mata.

Kita lihat saja satu dua bulan ke depan, mungkin sudah mulai perih di mata.

Ketiga, saat para politisi mulai ikut berteriak maka penegak hukum mendapatkan energi tambahan untuk bertindak tanpa ragu.

Politisi senior PDIP, Herman Herry dan sejawat mudanya, Ansi Lema adalah dua politisi yang getol berteriak untuk diusut tuntas kasus korupsi di Malaka.

Penegak hukum memang independen tetapi tekanan politik dan sosial menjadi kekuatan moril untuk lebih bersemangat dalam penegakan hukum. Apa lagi para politisi itu mendorong untuk menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan mencari tahu aliran dananya dinikmati siapa saja.

Jika ini terjadi maka peluang penetapan tersangka baru sangatlah besar. Jangan-jangan RP3M yang belum ditemukan itu benar ngendon di lima rekening yang diberitakan di media belakangan ini? Who knows!

Keempat, penetapan kedelapan tersangka saat ini adalah kasus perdana megakorupsi di Malaka. Kata syair lagu, “jalan masih Panjang”. Biarkanlah penegak hukum menelisik lebih jauh seperti mengupas kulit si bawang merah satu persatu.

Karena penulis percaya, penegak hukum memiliki strategi yang efektif untuk menciduk dan memiskinkan para perampok uang rakyat. Maka bukanlah suatu yang mengherankan kalau ada penetapan tersangka korupsi baru terutama kasus pengadaan benih bawang merah.

Jadi, penulis berpendapat bahwa masih akan ada tersangka untuk korupsi RPM. Alasannya, karena ada banyak kasus dugaan korupsi di Malaka yang belum tuntas diungkap. Di samping itu juga karena delapan orang tersangka terlalu banyak untuk tidak menambah tersangka baru alias mati satu, mati semua (tijitibeh).

Penerapan UU TPPU memungkinkan penegak hukum menelusuri transaksi keuangan untuk membuktikan aliran uang kepada para penikmat, setidaknya ke mana Rp3M yang belum ditemukan.

Yang terakhir, penegak hukum sangatlah ahli memberi efek jerah kepada para pengemplang uang rakyat, apa lagi didukung oleh rakyat lewat para politisinya. Maka, bersabarlah karena pedihnya bawang merah RPM belumlah tiba!

  • Penulis: Koordinator Flobamora Corruption Watch, Herman Seran

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.