NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota).

sergap.id, JAKARTA – Pemerintah Pusat (Pempus) memberi waktu hingga akhir tahun 2018 agar PNS atau ASN yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat.

Mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan, data BKN menyebut ada 2.357 orang PNS yang terbukti melakukan korupsi, diantaranya 5 orang yang berada di lingkup Pemprov NTT dan 178 orang tingkat kabupaten/kota.

Tjahjo menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ yang intinya memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terbukti korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota.

Selain itu, PNS korup yang belum dipecat juga ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang.

Berikut data rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah:

  1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
  2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
  3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)
  4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
  5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
  6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
  7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
  8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
  9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
  10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
  11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
  12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
  13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
  14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
  15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
  16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
  17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
  18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
  19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
  20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
  21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
  22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
  23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
  24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)
  25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
  26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
  27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
  28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
  29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
  30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
  31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
  32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
  33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
  34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)

Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat:

  1. Kementerian Perhubungan: 16 orang
  2. Kementerian Agama: 14 orang
  3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang
  4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang
  5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang
  6. Kementerian Keuangan: 6 orang
  7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang
  8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang
  9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang
  10. Kementerian Pertahanan: 3 orang
  11. Kementerian Pertanian: 3 orang
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang
  13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang
  14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang
  15. Kementerian Kesehatan: 1 orang
  16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang
  17. Kementerian Perindustrian: 1 orang
  18. Mahkamah Agung: 5 orang
  19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang
  20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang
  21. Badan Pusat Statistik: 1 orang
  22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang. (las/las)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.