Rakor Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau dan Daerah di Aula Rapat Setda Nagekeo pada Selasa (16/6/20).
Rakor Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau dan Daerah di Aula Rapat Setda Nagekeo pada Selasa (16/6/20).

sergap.id , MBAY – Maraknya penyelundupan hewan melalui Pelabuhan Marapokot, Mbay, Kabupaten Nagekeo, tujuan Jeneponto, Sulawesi Selatan, membuat Bupati Nagekeo, dr. Don Bosco Do, geram.

Apalagi hewan produktif seperti induk kerbau, induk sapi, dan induk kambing, juga ikut diselundukan hingga membuat populasi hewan di Nagekeo terancam punah.

Karena itu, Bupati Don menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Nagekeo, Lukas Mere, dan Plt Kepala Dinas Peternakan Nagekeo, Apollynaris Meo Una, segera membentuk tim anti penyelundupan hewan.

Menindaklanjuti perintah Bupati itu, Meo Una menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Lukas Mere di Aula Rapat Setda Nagekeo pada Selasa (16/6/20) pagi hingga siang.

Rakor dengan tema Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau dan Daerah ini dihadiri oleh unsur TNI AD dan TNI AL, Polres Nagekeo, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Plt UPT Pelabuhan Kelas II Marapokot, Dinas Pol PP Nagekeo, dan para pengusaha ternak.

Rakor tersebut membuahkan 10 kesepakatan bersama, yakni:

  1. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan harus segera membuat regulasi penerbitan kartu ternak.
  2. Untuk sementara para pelaku usaha peternakan wajib melampirkan surat keterangan asal ternak dari Desa atau Kelurahan.
  3. Dinas Peternakan akan merencanakan pembangunan holding ground untuk penampungan ternak yang akan di antarpulaukan yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo. Untuk sementara penampungan ternak yang akan diantarpulaukan menggunakan Instalasi Karantina Hewan di Kelurahan Mbay ll.
  4. Meningkatkan koordinasi antara tim terpadu dalam rangka pengawasan pengeluaran ternak, baik antar pulau maupun antar daerah melalui WhatsApp Group tim pengawasan lalu lintas ternak.
  5. Mengaktifkan kembali pos pengawasan di daerah perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular.
  6. Pengawasan pengeluaran ternak antar pulau dilaksanakan di pos KP3 Laut dan Syahbandar di Pelabuhan Marapokot.
  7. Bagi pelaku usaha peternakan yang melanggar aturan pengeluaran ternak akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
  8. Dinas Peternakan wajib melakukan Rapat Koordinasi pengawasan lalu lintas ternak di tingkat kecamatan.
  9. Pengeluaran atau pemasukan ternak dan bahan ikutannya mengacu pada peraturan Gubernur NTT.
  10. Dinas Peternakan wajib membuat Peraturan Daerah terkait Peternakan dan Kesehatan hewan.

Usai menandatangani berita acara kesepakatan tersebut, Lukas Mere, mengatakan, tujuan dari pembentukan tim anti penyelundupan hewan adalah untuk memutus mata rantai penyelundupan hewan melalui Pelabuhan Marapokot.

“Selama ini saya banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait praktek-praktek ilegal di Pelabuhan Marapokot, terutama soal ternak. Karena itu, dengan adanya kerjasama lintas sektor ini, mudah-mudahan bisa mencegah penyelundupan ternak dari dan ke Nagekeo,” katanya. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.