Catatan pinggir Mus Muliadi dalam meluruskan penggunaan dana desa di Desa Nen Bura, Kabupaten Sikka.
Catatan pinggir Mus Muliadi dalam meluruskan penggunaan dana desa di Desa Nen Bura, Kabupaten Sikka.

sergap.id, OPINI – Sejak reformasi digulirkan tahun 1998, system pemerintahan dan pola pendekatan pembangunan berubah, bandul pendekatan program yang semula bersifat Top Down menjadi Bottom Up.

Pola pendekatan program ini semula hanya sebagai pemanis mimpi Reformasi, karena dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat masih sangat kuat menentukan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, hal ini juga didukung dengan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemerintahan di Tingkat Daerah yang belum siap dalam memformulasikan Program/Kegiatan dalam rangka pengentasan persoalan masyarakat.

Kita bersyukur sering perjalanan waktu, dan pergantian Pemerintahan, semua penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat berubah, sebuah evolusi yang baik dan menuju keparipurnaan.

Pola pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat Bottom up sangat dirasakan pada Pemerintahan Jokowi. Pendekatan perencanaan pembangunan pada masa pemerintahan ini tidak saja dijalankan berdasarkan usulan dari tingkatan pemerintahan terendah, tetapi juga disiasati dengan sebuah kegiatan yang dalam bahasa silam disebut Turba, Inspeksi, Safari Pembangunan, dan pada masa Pemerintahan ini dikenal dengan Blusukan.

Blusukan sebagai cara pemimpin untuk mendengar, meilihat dan langsung merasakan serta mengambil tindakan yang cepat, tepat dan sgrategis dalam rangka percepatan pembangunan, serta dan percepatan pengentasan masalah pokok dan rill masyarakat.

  • Bukti Keberpiahakan Pemerintah

Keseriusan Pemerintah Pusat, sebagai manifsetasi keseriusan Dwi Tunggal Pemimpin Bangsa Jokowi-Ma’ruf Amin dalam upaya menjawabi dan mendistribusi kue pembangunan, dibuktikan dengan semakin meningkatnya Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya.

ADD menjadi salah satu komponen anggaran disamping dukungan lainnya yang dilaksanakan oleh lintas Kementerian/Lembaga. Keseriusan pemerintan Pusat dalam pemerataan pembangunan khususnya Upaya Membangun Dari Desa ini juga ditunjukan dengan pola perencanaan yang secara standard wajib mencantumkan Lokus/Lokasi terkecil yakni Desa/Kelurahan.

Bahasa/menu program yang demikian ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa Pemerintah Pusat sangat menyadari bahwa selama ini Pembangunan yang dilaksakan cenderung berada di wilayah perkotaan.

Desa dan masyarakat desa menjadi wilayah dan bagian yang terlupakan, sehingga tidak mengherankan jika pada waktu-waktu itu Kota menjadi magnet yang begitu kuat menarik kaum muda, potensial dan para professional untuk melakukan eksodus ke kota dan meninggalkan desa dengan semua keterbatasan Sumber Dayanya.

Menjadikan Desa sebagai pusat-pusat pembangunan melalui peningkatan alokasi dana desa tentunya dilakukan dengan  tujuan utamanya adalah memberikan martabat yang layak bagi semua warga Negara termasuk yang berada pada wilayah paling pinggir dari bangunan Republik ini.

Pembangunan dengan perpektif Desa juga dilakukan dalam kerangka menjadikan Desa sebagai magnit baru bagi kaum muda dan terdidik negeri ini agar betah dan berniat menetap, berusaha dan ikut membantu percepatan pembangunan di semua wilayah NKRI.

Disadari atau tidak saat ini, desa secara perlahan mulai bangkit dan bergeliat, hadirnya kaum muda dengan pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mampu merubah wajah daesa, dari semula terkesan kuno, miskin, dekat dengan semua masalah, kini menjadi bergairah.

Desa berbenah kini dapat dilihat dari hadirnya beberapa desa model di tingkat Nasional, seperti Desa Penting Sari, sebagai Desa Wisata Terbaik, Desa Ponggok di Kabupaten Klaten sebagai desa dengan pengelolaan keuangan terbaik, mampu memberdayakan Bumdesnya dan muaranya adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Nusa Tenggara Timur kita mengenal beberapa desa yang juga mampu bersinar di Tingkat Nasional antara lain Desa Uma Uta dan Kojadoi di Sikka, Desa Watu Raka di Kabupaten Ende, adalah sedikit dari banyaknya model desa yang berhasil dikelola memanfaatkan dana desa, dengan pola pengembangan menggali dan memberdayakan potensi Desa.

Tidak terpungkiri bahwa jika Desa dikelola secara baik, jujur, ada kemauan yang tulus, ada komitmen kebersamaan, serta terbuka terhadap semua masukan dan adanya dukungan dari kaum muda yang cerdik, cendekiawan, kita yakin Desa-desa kita akan menjadi desa yang hidup dan ketakutan akut kita pada masa lampau bahwa desa-desa kita akan kosong dan ditinggalkan, desa-desa kita hanya akan diisi oleh golongan renta karena ditinggal oleh penghuni usia prodiktif memilih mencari rejeki di perkotaan kini tidak menjadi kenyataan.

  • Modusta Pengelolaan Dana Desa

Kita layak bermimpi, kita layak berharap, bahkan kita boleh mengisi ruang optimis kita dengan ambisi terhadap kemungkinan kemajuan dan kesejahteraan yang akan kita gapai. Namun di balik asa, mimpi, harap, optimis dan ambisi ini, Penulis dan juga kita semua tentunya tidak boleh hilang kewaspadaan terhadap sikap Modusta Pengelolaan Dana Desa.

Modusta adalah frasa yang sengaja Penulis pilih untuk menggambarkan Modus Dusta yang sedang didramakan oleh banyak Pengelola Desa kita, karena tidak terpungkiri bahwa dibalik gemerlapnya perkembangan kemajuan desa-desa di banyak wilayah di Negeri ini, masih banyak juga Desa-desa kita yang justeru mangkrak, mati dan tidak berdaya akibat keserakahan Aparatur Pengelola Desa kita yang justeru menumpuk kekeyaan dari Dana Desa, dan cenderung bermain bebas karena Kemungkinan Telah Berkolaborasi Dengan Semua Pemangku Kepentingan, memanfaatkan Ketidakberdayaan Masyarakat.

Banyaknya  Kepala Desa yang terjerat hukum mungkin adalah bagian dari kekuatan masyarakat melakukan kontrol, namun di banyak tempat, justru kerja kolaborasi antara Pemangku Kepentingan menjadikan kontrol masyarakat tidak berdampak, Nyaringya teriakan aktivis yang berupaya membongkar Modus Dusta Pengelola Desa menjadi kecil bahkan tidak terdengar.

Penulis meyakini bahwa perkembangan penegakan hukum tanah air turut memicu evolusi perkembangan kejahatan itu sendiri, Lambat laun berbagai jurus menghindar mulai digunakan, entalah kerjasama para pihak sebagai pelaku pengamanan dana desa mungkin saja terjadi disana demi memuluskan niat buruk ini.

Bagaimana tidak, begitu banyak kasus dana desa yang ‘gantung’ alias tidak ada titik penyelesaian yang tegas secara hukum.

Jika kita telaten mengikuti pemberitaan media local kita akhir-akhir ini, dapat dilihat bahwa hampir semua kasus korupsi dana desa didominasi karena tiga hal: Pertama, aparat desanya adalah penjudi; Kedua, aparat desanya adalah terpedaya oleh kebiasaan amoral (kecanduan seks); dan Ketiga, adanya aparat desa ikut menginvestasikan usahanya dalam pembangunan sehingga motif pembangunan diarahkan kepada upaya memperkaya diri.

  • Potret Buram di Desa Nen Bura

Sebagai salah satu Pelaku dalam meluruskan jalannya pengelolaan Desa, yakni di Desa Nen Bura, Kabupaten Sikka, Penulis pernah secara serius, melibatkan Media, bersama masyarakat, dan beberapa teman melakukan advokasi terhadap masyarakat yang merasa pembangunan dan  hasil-hasil pembangunan di Desa Nen Bura terkesan tidak ada, mubazir, dan ada indikasi penyelewangan dana, Malaperencanaan Program/Kegiatan, Maladminstrasi Pelaksanan dan evaluasi harus merasakan kekecewaan karena keadilan yang dituntut tak kunjung tiba.

Kontrol masyarakat desa terkesan disepelehkan, Penulis dan  warga desa yang sempat bertemu Bupati Sikka hanya menerima janji Bupati yang akan segera mengirim pihak inspektorat untuk melakukan audit uji petik terhadap pengelolaan keuangan desa Nen Bura.

Namun hingga saat ini tidak ada sinyal terang dari pemerintah kabupaten terhadap pengaduan masyarakat.

Selain Malaperencanaan dan adminiistrasi tersebut di atas, Penulis juga berkeyakinan bahwa masih kuat dalam memori koletif kita terkait pemberitaan kasus pencurian dana desa sebesar 84 juta.

Meski pemerintah desa Nen Bura berdalih telah mengembalikan uang yang hilang, namun Penulis dan semua kita tentunya bersepakat bahwa teka- teki raibnya dana dimaksud harus terungkap tuntas dan terjelaskan secara transparan oleh Pengelola Desa maupun Pihak Kepolisian.

Terhadap kasus pencurian tersebut yang akhirnya tidak terungkap dengan berbagai alasan, setidaknya memberikan keluasaan kepada pelaku untuk nyaman menggunakan modus yang sama dalam penggelapan dana desa.

Penulis dan masyarakat Desa Nen Bura kemudian beropini bahwa Delik Pencurian menjadi MODUS AMPUH DALAM MENGGELAPKAN DANA DESA, entah karena PENCURIAN MENJADI KEJAHATAN YANG MEMANG SUSAH DIUNGKAP, ATAU KARENA PIHAK BERWAJIB SEDANG BANYAK URUSAN YANG LEBIH BONAFID DARI SEKEDAR MENANGANI KASUS PENCURIAN, ATAU ADA SIKAP SALING MENGERTI ANTARA PENGELOLA PEMERINTAHAN.

Pertanyaan dan kecurigaan ini menjadi hal yang tidak terbendung setelah melihat semua kejanggalan yang ada.

Akhirnya Penulis dan semua kita berkesimpulan bahwa, mimpi besar Indonesia tentang Pembangunan Desa, Optimisme masyarakat tentang Kesejahteraan hanya mungkin menjadi sebuah jalan panjang dan gelap bagi Masyarakat Desa Nen Bura dan masyarakat lainnya, yang dibuat tidak berdaya oleh sebuah system Korupt yang bekerja secara kolaborasi memberangus fungsi dengan kekuatan kontrol masyarakat.

*) Penulis: Mus Muliadi/ Pemerhati Masalah Desa tinggal di Desa Nen Bura, Kabupaten Sikka.

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here