sergap.id, KISAH – Sore itu, langit Mbay menggantung rendah. Debu-debu halus beterbangan di sela-sela kandang penampungan, tempat puluhan ternak berdiri, sebagian mengunyah jerami, sebagian lagi hanya diam, menunggu nasibnya ditentukan oleh sistem yang tak sepenuhnya mereka pahami.
Di sudut kandang, seorang pria paruh baya, Udin, tampak sibuk mengatur tumpukan pakan. Tangannya cekatan, namun sorot matanya menyimpan sesuatu—antara pasrah dan sadar bahwa dirinya berada di simpul persoalan yang lebih besar dari sekadar urusan pakan ternak.
“Sore, Om,” sapa saya membuka percakapan.
Ia mengangguk pelan.
Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa Udin adalah salah satu pemasok utama pakan bagi para pengusaha ternak yang membeli hewan di Mbay. Dalam situasi normal, peran itu tentu biasa saja. Namun, dalam kondisi di mana kebijakan karantina menjadi simpang siur, peran itu tiba-tiba menjadi krusial—bahkan menguntungkan.
Saya langsung menyinggung keluhan para pedagang.
Tentang hewan-hewan yang sudah dikarantina di Mbay, tetapi belum diakui secara resmi, sehingga harus kembali menjalani karantina di Ende. Tentang biaya yang berlipat. Tentang waktu yang terbuang.
Udin menarik napas.
“Kalau karantina dilakukan di Ende, biayanya jadi dobel,” katanya datar. “Seharusnya cukup dua kali perjalanan di sini. Tapi kalau di Ende, sekali jalan, tapi ongkosnya lebih tinggi.”
Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan.
“Kalau di sini, ongkos pakannya lebih minim. Tapi kalau di Ende, biaya pasti membengkak.”
Di titik ini, garis persoalan mulai terlihat jelas. Ketika karantina tidak diakui di satu titik, maka seluruh rantai distribusi ikut terganggu. Biaya bukan lagi soal pilihan, tetapi keterpaksaan.
Saya mencoba menggali lebih dalam.
“Dengan kondisi seperti ini, Om diuntungkan?”
Udin tidak mengelak.
“Iya, saya merasa diuntungkan.”
Jawaban itu meluncur tanpa beban. Jujur. Tapi juga menyiratkan ironi: di tengah kerugian para pedagang, selalu ada pihak yang secara tidak langsung mendapat keuntungan.
Namun, Udin bukan aktor utama. Ia lebih seperti penumpang yang ikut bergerak mengikuti arus kebijakan.
“Kalau lapangan pekerjaan kurang, mereka bisa beralih ke tempat lain,” katanya ketika ditanya apakah para pedagang berhenti membeli karena regulasi. “Tapi untuk ternak, tidak terlalu berpengaruh.”
Artinya, permintaan tetap ada. Yang berubah hanyalah jalurnya—dan biayanya.
Dalam satu kali pengiriman, biaya pakan bisa mencapai Rp700 ribu. Jumlah itu ditanggung oleh pengusaha. Dan frekuensinya tidak sedikit.
“Kalau 30 ekor, satu kali sehari. Kalau 60 ekor, dua kali,” jelas Udin. “Tergantung jumlah hewan.”
Di atas kertas, angka-angka itu mungkin terlihat biasa. Tapi di lapangan, itu adalah akumulasi beban yang terus menekan para pelaku usaha kecil.
Saya memandang sekeliling. Tumpukan jerami, rumput hijau, dan kandang yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya—kecuali satu hal: kepastian.
“Ini milik siapa, Om?” tanya saya.
“Om Sur. Sur Karengaseng,” jawabnya singkat.
Nama itu mengendap di kepala saya.
Percakapan kemudian mengarah pada inti persoalan: proses karantina.
“Kita menunggu konfirmasi dari kantor karantina,” kata Udin. “Biasanya hewan langsung dibawa ke Ende.”
Ia mengakui bahwa sebenarnya ada kantor karantina resmi di wilayah ini. Namun, keberadaannya tidak selalu diikuti dengan fungsi yang maksimal.
“Kadang tidak berfungsi,” ujarnya pelan.
Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luas.
Ketika sebuah fasilitas resmi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka ruang kosong itu akan diisi oleh praktik-praktik yang tidak efisien—bahkan merugikan.
“Kasihan pedagangnya,” tambah Udin. “Padahal kalau karantina di sini, biaya lebih minim.”
Di sinilah ironi itu mencapai puncaknya.
Di satu sisi, ada infrastruktur yang seharusnya mempermudah. Di sisi lain, realitas di lapangan justru memaksa para pelaku usaha untuk mengambil jalur yang lebih mahal.
Bagi Udin, ini mungkin berarti peningkatan permintaan pakan. Tapi bagi para pedagang, ini adalah tekanan yang terus bertambah.
Langit mulai gelap ketika wawancara berakhir. Ternak-ternak itu masih di sana, mengunyah perlahan, seolah tak peduli pada sistem yang mengatur hidup mereka.
Namun bagi manusia yang menggantungkan hidup dari mereka, setiap kebijakan yang tidak sinkron adalah beban nyata.
Dan di antara jerami yang kering, terselip satu pertanyaan yang belum terjawab:
Jika fasilitas sudah ada, mengapa harus dipersulit? (Sherif Goa)
