sergap.id, MBAY – Keluhan serius terhadap pelayanan karantina hewan di Pelabuhan Ende kembali mencuat. Sistem yang dinilai berbelit dan tidak efisien disebut-sebut membuat biaya operasional pengusaha sapi melonjak hingga puluhan juta rupiah.
Sahrul, pengusaha sapi asal Jawa Barat, mengungkapkan bahwa mekanisme karantina berlapis menjadi persoalan utama. Hewan ternak yang telah menjalani karantina di Mbay, Kabupaten Nagekeo, masih diwajibkan kembali menjalani proses serupa di Pelabuhan Ende.
“Kalau di Mbay sudah dikarantina, kenapa harus ulang lagi di Ende? Ini yang membuat biaya operasional membengkak,” tegas Sahrul kepada Sergap, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, pengulangan prosedur tersebut tidak hanya memperpanjang waktu distribusi, tetapi juga menambah beban biaya secara signifikan. Salah satu komponen terbesar adalah penyediaan pakan selama masa tunggu karantina di Ende.
“Untuk pakan saja bisa tembus Rp19 juta dalam 10 hari. Itu belum termasuk biaya tenaga kerja dan transportasi harian kirim pakan dari Mbay ke Ende,” ungkapnya.
Sahrul juga menyoroti adanya pengambilan sampel darah ulang di karantina Ende, meskipun sebelumnya sapi telah diperiksa oleh Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo. Ia menilai prosedur tersebut tidak efisien dan memperlihatkan lemahnya sinkronisasi antarinstansi.
“Kalau karantina di Mbay dioptimalkan, seharusnya tidak perlu ada proses ulang di Ende,” katanya.
Sejak November 2025, Sahrul telah tujuh kali mengirim sapi dari Flores ke Pulau Jawa. Namun dalam beberapa pengiriman terakhir, terutama selama bulan puasa, lonjakan biaya semakin terasa dan dinilai tidak rasional.
BACA JUGA: Di Antara Jerami dan Regulasi yang Timpang
Keluhan senada disampaikan Mashuri Karengaseng, penyedia jasa pengiriman ternak. Ia menilai sistem karantina saat ini tidak hanya membebani pelaku usaha, tetapi juga menunjukkan ketimpangan biaya antara Instalasi Karantina Hewan (IKH) Mbay dan Ende.
“Kalau di IKH Mbay biayanya relatif ringan. Tapi di Ende jauh lebih besar. Pakan saja bisa belasan juta, belum biaya lain,” jelas Mashuri.
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas IKH di Ende yang dinilai tidak memadai untuk menampung volume ternak dari berbagai daerah. Kondisi ini memicu antrean panjang hingga satu sampai dua minggu.
“Kami harus antre lama karena kapasitas terbatas. Ini jelas merugikan,” ujarnya.
Akibatnya, para pelaku usaha terpaksa menyewa lahan milik warga sebagai tempat penampungan sementara. Solusi darurat ini justru menambah beban biaya baru di luar perhitungan awal.
“Kami terpaksa sewa lahan sambil menunggu giliran karantina. Artinya, biaya terus bertambah,” katanya.
Mashuri pun mengingatkan agar kebijakan karantina tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.
“Jangan hanya mengejar PAD, tapi kami pelaku usaha terus dirugikan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Penanggung Jawab Pos Pelayanan Karantina Pelabuhan Ende, drh. Elen, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan melalui pesan WhatsApp.
Keluhan para pelaku usaha ini menjadi alarm bagi pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan karantina di wilayah tersebut. Tanpa perbaikan konkret, distribusi ternak antar daerah berpotensi terus tersendat, sementara beban ekonomi pelaku usaha kian tak terkendali. (sg/sg)
