Rapat di ruang kerja Gubernur NTT, Selasa (20/3/18).

sergap. Id, KUPANG – Selasa (20/3/18) pagi, sekitar pukul 10.00 Wita, Gubernur NTT Frans Lebu Raya (FLR) menerima kunjungan Konjen RI Penang, Malaysia, Irwansyah Wibisono dan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono.

Kedatangan dua petinggi itu untuk membahas penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang sering menjadi korban kekerasan di Malaysia lantaran keberangkatan sebagian dari mereka diketahui non prosedural atau ilegal dan tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja di Malaysia.

FLR kemudian menjamu Wibisono dan Hermono dalam sebuah rapat di ruang kerjanya bersama Forkompimda NTT, BP3TKI Kupang, Imigrasi Kupang, MUI NTT, Perwakilan Kajati NTT, Perwakilan Lanud El Tari, Lantamal, Polda NTT, Keuskupang Agung Kupang, Sinode GMIT, Pemberdayaan Perempuan, Kepala Pengadilan Tinggi NTT, peneliti, dan bidang terkait lainnya.

Dalam rapat itu, FLR mengatakan, persoalan TKI asal NTT di Malaysia adalah masalah kemanusiaan yang harus segera di atasi.

“Saya merasa tidak nyaman NTT dikirimi terus peti mayat TKI. Kenapa tidak dari daerah lain. Pertemuan ini saya ingin dengar masukan. Saya minta BP3TKI  untuk koordinasi dengan para kepala daerah,” pinta FLR.

FLR juga meminta semua elemen terkait untuk menyelamatkan TKI ilegal asal NTT di Malaysia.

“Ini yang rekrut ceritanya aneh-aneh. Saya ingin kumpulkan pengusaha itu untuk tahu sejauh mana tanggung jawab mereka. Kita komit untuk mencegah yang ilegal. Saya minta kita fokus menyelamatkan yang ilegal di Malaysia,” tegasnya.

FLR berharap aparat penegak hukum mampu bertindak tegas terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mengirim TKI secara ilegal.

“Yang paling menyakitkan adalah keluarga tidak tahu kemana anaknya pergi. Saya setuju jika Babinsa dan Babinkantibmas turut dilibatkan. Kita harus perketat pintu-pintu keluar. Kita harus punya mimpi untuk jangan lagi kirim yang ilegal dan tangkap yang kirim itu,” ucap FLR.

Di bagian akhir rapat, FLR meminta dilakukan kerja sama antar negara atau antara NTT dengan Malaysia.

“Supaya kita bisa tahu PJTKI yang nakal. Kita harus bersinergi. Kita boleh rapat berkali-kali tetapi kalau para Kepala Desa juga tidak peduli, maka ini tidak ada guna. Kasihan orang kita di sana. Ada yang datang berkedok Pendeta untuk rekrut orang kita agar mau kerja di sana. Saya sangat yakin ini ada oknum yang bermain. Kok bisa cari hidup dengan mengorbankan orang lain? Sangat memilukan kita terima peti mayat terus menerus. Saya berniat mengirim tim untuk data sendiri pekerja kita yang kerja di Malaysia,”  kata FLR.

Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono.

Sementara itu, Hermono, menjelaskan, ada 2,7 hingga 3 juta TKI asal Indonesia di Malaysia yang tidak punya dokumen resmi, dan di antaranya banyak yang berasal dari NTT, termasuk 18 jenasah TKI yang dikirim pulang ke NTT belum lama ini.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus melindungi. Dalam kajian kita, TKI non prosedural itu diberangkatkan oleh oknum. Tanggung jawab ini tidak hanya satu orang, tetapi melibatkan semua pihak. Komitmen stake holder di NTT mesti diperkuat. Data kami, 92 persen yang menghadapi masalah adalah yang non prosedural. Berarti hanya 8 persen yang aman. Martabat kita dipertaruhkan. Sebab mereka itu saudara kita,” ungkap Hermono.

Hal senada diutarakan oleh Wibisono. Menurut dia, ada dua cara mengatasi masalah TKI ilegal di Malaysia. Pertama, menyelamatkan TKI, dan Kedua, bagaimana mengirim TKI secara legal atau sesuai prosedur.

Konjen RI Penang, Malaysia, Irwansyah Wibisono.

“Saya perlu ingatkan bahwa kasus TKI yang meninggal sesuai data di KBRI, ada 68 jenasah pada tahun 2017 itu dari NTT,” bebernya.

Wibisono mengungkapkan, sekarang ini ada modus baru agar TKI ilegal bisa lolos ke luar negeri. Caranya, mereka menggunakan paspor turis.  Setelah 30 hari masa paspor selesai, para TKI ini ditakut-takuti oleh agen. Dan, ketika TKI ini diliputi ketakutan, maka TKI yang bersangkutan dengan mudah dikendalikan oleh agen TKI untuk terus bekerja secara ilegal.

“Yang lebih parah lagi paspor dari NTT tetapi dikeluarkan oleh pihak imigrasi Blitar. Ini jika diterapkan undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran hukumannya 10 tahun kurungan badan dan denda 15 miliar. Kalau tutup PJTKI yang nakal itu tidak serta merta mencegah rekrut non prosedural. Sebab mereka masih punya cara lain. Tugas kita berat. 54 persen tenaga kerja kita diarahkan untuk kerja di Malaysia. Pendapatan mereka 6 kali pendapatan domestik. Padahal kita chek 7 tahun tidak dibayar,” papar Wibisono. (fwl/fwl)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.