sergap.id, WAIKABUBAK – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Sairo Umbu Awang, berharap DPRD menyetujui usulan dana untuk peningkatan literasi dan numerasi bagi siswa sekolah dasar, terutama kelas awal.
Harapan ini sampaikan Sairo kepada Komisi C DPRD, Sekda dan pejabat Bappeda yang hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik Hasil Analisis Dana Fungsi Pendidikan di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, 27 Juli 2018.
Total APBD Sumba Barat pada tahun 2018 adalah Rp 840 milyar. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 70 milyar dari tahun 2017 yang hanya Rp 779 milyar.
Dari total APBD itu, dana yang dialokasikan untuk pendidikan 2018 mencapai Rp 169 milyar atau 20,2 persen. Alokasi ini merupakan kedua terbesar di bawah bidang kesehatan sebesar Rp 189 milyar.
Hanya saja, dana tersebut masih disedot lagi untuk membayar gaji non PNS sebesar Rp 18 milyar dan PNS Rp 11 milyar.
Sementara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan hanya Rp 29 milyar, serta biaya untuk peningkatan mutu pembelajaran cuma senilai Rp 1,6 milyar atau 0,19 % dari total APBD.
Rendahnya alokasi dana untuk peningkatan mutu pembelajaran ini tidak menjawab persoalan yang sedang terjadi. Sebab, tingkat literasi siswa masih rendah, bahkan tergolong tertinggal atau illiterasi cukup tinggi.
Berdasarkan hasil uji kemampuan membaca di 12 sekolah di Sumba Barat (riset ACDP Indonesia 2016) diperoleh fakta bahwa hanya sepertiga siswa kelas 2 yang sudah berada pada akhir tahun ajaran yang mampu membaca sesuai dengan yang diharapkan.
Padahal standarnya, anak kelas 2, harusnya sudah mampu membaca nyaring 15-20 kalimat dengan pengucapan dan intonasi yang benar. Ketidakmampuan membaca inilah yang sebenarnya menjadi akar permasalahan mengapa terjadi kesulitan komunikasi dan kesulitan siswa dalam memahami sebuah pesan/informasi.
Sekretaris Komisi C DPRD Sumba Barat, Kedu Wawo yang terkejut dengan data di atas, spontan meminta Pemda Sumba Barat untuk berupaya keras mengatasinya.
Keinginan tersebut ditanggapi antusias oleh Sairo yang langsung meminta adanya meningkatkan alokasi APBD untuk program literasi dan numerasi terutama bagi siswa pendidikan dasar.
“Kalau dulu alokasinya lebih mengarah ke pembangunan fisik, kedepan (dengan dasar hasil analisis dan pertemuan Konsultasi Publik Hasil Analisis Dana Fungsi Pendidikan ini) harus diubah ke peningkatan literasi dan numerasi siswa,” pintanya.
Saran agar program literasi menjadi fokus untuk kegiatan pendidikan di Sumba Barat disetujui oleh semua peserta pertemuan, baik pemerintah, DPRD, perwakilan Save The Children, INOVASI dan lain-lain.
Di forum tersebut, peserta kegiatan bahkan mengusulkan agar Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan INOVASI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, selain bisa memfasilitasi reviu rencana kerja sekolah dan analisis keuangan sekolah, juga memfasilitasi proses penyusunan peraturan bupati tentang Literasi dan Numerasi.
Usulan ini akan disampaikan segera dalam bentuk tertulis oleh Pemda Sumba Barat ke Pemerintah Pusat.
“Kita berharap usulan ini diterima. Dengan Peraturan Bupati, kita memiliki payung hukum yang jelas tentang program literasi yang bisa mengarahkan kabupaten ini suatu saat menjadi Kabupaten Literasi,” ujar Sekda Sumba Barat, Umbu Dingu Dedi.
Kegiatan Analisis APBD yang dilakukan pemangku kepentingan seluruh kabupaten di Daratan Sumba dengan INOVASI ini dimulai di Sumba Timur pada tanggal 17 Juli 2018 dan akan berakhir pada bulan Agustus di Sumba Barat Daya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pertemuan Forum Solidaritas Peduli Pendidikan se-Daratan Sumba yang diadakan sebelumnya.
“Hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan diskusi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dalam rangka merumuskan kebijakan yang strategis dan tepat guna terkait literasi,” ujar Hironimus Sugi, Provincial Manager INOVASI untuk Sumba. (Red/Mustajib)
