sergap.id, KUPANG – Rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai respons keras dari sejumlah kader senior PDI Perjuangan. Mereka mempertanyakan urgensi kedatangan Jokowi di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang tidak baik.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Viktor Madowatan, secara terbuka mempertanyakan tujuan kunjungan mantan kepala negara tersebut.
“Untuk apa Jokowi datang ke NTT? Negara sedang tidak baik-baik saja. Lakon apa lagi yang mau dimainkan di NTT?” kata Viktor, Rabu (29/6/26) siang.
Viktor juga menanggapi pernyataan Ketua PSI NTT, Christian Widodo, yang sebelumnya menyebut masyarakat NTT merindukan kehadiran Jokowi.
“Rakyat yang mana? Jangan jadikan rakyat sebagai komoditas politik. Hari ini masyarakat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Situasi nasional juga tidak baik-baik saja. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum terus tergerus. Jadi, Jokowi datang ke NTT untuk apa? Membawa sukacita, membawa mata air, atau justru membawa air mata? Atau ada sandiwara politik apa lagi yang ingin dimainkan?” ujarnya.
Menurut Viktor, masyarakat NTT saat ini lebih membutuhkan solusi nyata atas persoalan ekonomi dibandingkan kunjungan yang dinilai hanya bermuatan simbolik dan politis.
sebelumnya, Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira juga melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan. Ia menyarankan agar Jokowi membawa ijazah aslinya jika benar berkunjung ke NTT.
“Kalau Jokowi datang ke NTT, mestinya bawa ijazah asli supaya ditunjukkan kepada masyarakat NTT,” kata Andreas.
Menurut Andreas, masyarakat NTT dikenal sangat menghargai pendidikan, kejujuran, dan integritas akademik. Karena itu, ia menilai polemik mengenai ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik akan lebih baik dijawab secara terbuka apabila ada warga yang mempertanyakannya secara langsung.
Andreas menegaskan, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyebut berbagai media nasional masih memberitakan polemik tersebut sehingga dinilai perlu ada klarifikasi langsung apabila Jokowi melakukan safari politik ke NTT.
Pernyataan dua kader senior PDI Perjuangan itu menambah dinamika politik menjelang agenda kunjungan Jokowi ke NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Di satu sisi, ada pihak yang menyambut kedatangannya, namun di sisi lain muncul kritik tajam yang mempertanyakan manfaat kunjungan tersebut bagi masyarakat NTT. (cis/wjr)
