Habiburokhman
Habiburokhman

sergap.id, KUPANG – Seberapa tajam hukum ketika berhadapan dengan seorang penguasa? Pertanyaan itu kini mengarah ke Polda NTT setelah Bupati Kupang, Yosef (Yos) Lede, terseret dalam laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.

Kasus yang dilaporkan terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang itu kini mendapat perhatian hingga ke Senayan. Ketua Komisi III DPR RI periode 2024–2029, Habiburokhman, bahkan mengaku telah menelepon Kapolda NTT untuk meminta kepolisian bergerak cepat, proaktif, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Yos Lede

Pesannya keras dan tidak berbelit-belit: jangan biarkan jabatan menjadi tameng untuk menghindari hukum. Jika bukti permulaan cukup dan syarat penahanan terpenuhi, maka Yos Lede harus segera ditahan.

“Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” tegas Habiburokhman, Sabtu (14/11/26).

Habiburokhman meminta Polda NTT tidak sekadar menerima laporan, mencatat keterangan, lalu membiarkan perkara berjalan tanpa kejelasan. Setiap petunjuk harus ditelusuri, saksi diperiksa, bukti dikumpulkan, dan seluruh pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Bahkan, ia secara terbuka meminta Yos Lede segera ditahan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan,” tegasnya.

Habiburokhman juga menegaskan, jika dugaan pemerkosaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, pelakunya harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang.

Tekanan tidak berhenti pada proses pidana. Ia menyatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Bupati Kupang apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

“Kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” tandasnya.

Sementara itu, Yos Lede melalui sebuah video yang beredar di media sosial, menyatakan ia menghormati laporan polisi yang telah disampaikan ke Polda NTT dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada kepolisian.

“Ya, sebagai orang yang taat hukum, kita menghormati laporan itu,” ujar Yos Lede.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga menyatakan menghormati independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum.

“Kita menghormati independensinya kepolisian dan kita menghormati profesionalismenya kepolisian,” katanya.

Yos Lede berharap persoalan tersebut segera memperoleh titik terang sehingga tidak terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.

“Kita hormati prosesnya yang ada di Polda biar jalan dengan baik, tanpa ada intervensi apa pun, sehingga proses ini bisa terang,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari laporan seorang ibu berinisial FMT (42), ibu kandung perempuan berinisial RWM (21), ke SPKT Polda NTT.

Dalam laporan tersebut, rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, disebut sebagai lokasi terjadinya dugaan tindak pidana seksual.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam laporan polisi, peristiwa itu berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 20.00 Wita hingga dini hari berikutnya.

RWM diduga dijebak seorang perempuan berinisial EK ke rumah jabatan tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan. Namun, pertemuan itu justru berujung pada dugaan kekerasan seksual. (el/se)