
sergap.id, KUPANG – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual dilakukan oleh Bupati Kupang, Yos Lede, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Peningkatan status perkara yang dilaporkan RWM (21) itu dilakukan melalui gelar perkara khusus oleh Tim Join Investigasi Polda NTT, Kamis (19/11/2026), pukul 16.00 WITA.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima saksi tambahan. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban, pemeriksaan psikologis, serta meminta keterangan ahli psikologi, medis dan pidana.
Proses penyidikan menggunakan pendekatan scientific investigation atau penyidikan berbasis bukti ilmiah, dengan mengandalkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), barang bukti, serta keterangan saksi dan ahli.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 6 huruf C UU TPKS mengatur tindak pidana seksual yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan maupun ketergantungan seseorang untuk melakukan atau membiarkan terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul.
Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda Rp300 juta. Ancaman pidana dapat diperberat sepertiga apabila memenuhi ketentuan Pasal 15 UU TPKS.
Sementara Pasal 473 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana perkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
Henry mengatakan, penyidik masih menguji kecukupan alat bukti, melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk terlapor.
Pemeriksaan terhadap terlapor akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk setelah memperoleh izin yang diperlukan dari pengadilan.
Henry menegaskan proses hukum tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, serta asas praduga tak bersalah. (sc/sc)





























