sergap.id, JAKARTA – Yosef Lede alias Yos Lede kini menghadapi dua konsekuensi serius jika dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) terbukti, yakni kehilangan jabatan sebagai kepala daerah dan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun.

Peringatan datang dari dua arah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka kemungkinan pemberhentian Yos Lede apabila terbukti bersalah, sementara Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Tito mengaku telah meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri berkoordinasi dengan kepolisian untuk memantau penanganan laporan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

“Kalau mengenai masalah itu, saya sudah mendapat informasi,” kata Tito usai rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Tito, laporan polisi tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Kebenaran peristiwa harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian.

“Bisa saja itu terjadi, namanya laporan, bisa juga tidak,” ujarnya.

Meski demikian, Mendagri menegaskan tidak ada alasan untuk memberikan keistimewaan kepada seorang kepala daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau terjadi, ya sesuai aturan yang berlaku. Seperti kasus di Gowa, bisa saja nanti kalau bersalah ya di-impeach, bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan ikuti proses itu,” tegas Tito.

Tito pun meminta kepolisian bekerja serius mengungkap kebenaran laporan tersebut. Ia menegaskan, proses penegakan hukum harus menjadi pijakan sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kepala daerah yang bersangkutan.

“Silakan polisi membuktikan. Benarkah peristiwa itu terjadi atau tidak? Baru setelah itu kita proses sanksi,” imbuhnya.

Kapolda Irjen Pol. Reza Arief Dewanto juga memastikan bahwa Polda NTT tidak akan main-main dalam menangani perkara yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Kupang itu.

Dalam konferensi pers di Kupang, Senin, 16 November 2026, Reza menegaskan komitmen institusinya untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual tersebut secara profesional.

“Polda NTT komitmen penuh untuk menindaklanjuti (kasus ini) secara profesional,” tegasnya.

Kapolda menyebut penanganan perkara tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal kepada korban.

Penyelidikan hingga penyidikan, lanjutnya, akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ketentuan pidana yang disangkakan dalam perkara ini memiliki ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta. (sc/sc)