MAFIA tanah tidak pernah lahir sendirian. Mereka tumbuh ketika hukum kehilangan wibawa. Mereka berkembang ketika birokrasi membiarkan ketidakpastian. Dan mereka menjadi kuat ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru dipersepsikan publik tidak mampu – atau bahkan enggan – memutus mata rantai permainan.
Kasus Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo memperlihatkan gejala itu.
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam RPJMN 2025–2029 itu seharusnya menjadi simbol hadirnya negara. Bendungan dengan kapasitas puluhan juta meter kubik ini dirancang untuk mengairi ribuan hektare sawah, menyediakan air baku, mengurangi banjir, hingga membuka peluang energi dan pariwisata.
Namun di balik angka-angka besar itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa proyek sebesar ini dapat berulang kali tersendat oleh konflik yang melibatkan segelintir pihak?
-
Jejak Mafia Selalu Sama
Di berbagai daerah, pola mafia tanah hampir selalu identik.
Pertama, proyek diumumkan.
Kedua, nilai tanah melonjak.
Ketiga, bermunculan klaim kepemilikan.
Keempat, sengketa dipelihara selama mungkin.
Kelima, proyek tertunda.
Dan setiap hari keterlambatan berarti ada nilai ekonomi yang terus bertambah.
Maka pertanyaan sederhana: Siapa yang paling diuntungkan ketika Waduk Lambo terus tertunda?
Bukan petani.
Bukan masyarakat adat yang menunggu haknya.
Bukan negara.
Kalau begitu, siapa?
Pertanyaan itu semestinya dijawab melalui penyelidikan yang transparan, bukan dibiarkan menjadi ruang spekulasi.
-
Konflik atau Industri Konflik?
Sengketa tanah adalah hal yang lazim dalam pembangunan. Negara wajib menghormati hak setiap warga untuk menggugat melalui jalur hukum.
Tetapi ketika konflik terus dipelihara meskipun berbagai proses hukum dan administrasi berjalan, publik berhak bertanya apakah yang sedang berlangsung masih murni sengketa, atau telah berubah menjadi industri konflik.
Dalam industri konflik, penyelesaian justru menjadi ancaman.
Sebab selama konflik hidup, ruang negosiasi tetap terbuka.
Selama proyek berhenti, tekanan dapat terus dimainkan.
Selama ketidakpastian dipelihara, selalu ada pihak yang memiliki posisi tawar.
Inilah karakter klasik mafia.
Mereka tidak mencari kepastian.
Mereka mencari keuntungan dari ketidakpastian.
-
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Persepsi
Yang paling berbahaya bukan hanya dugaan adanya mafia.
Yang lebih berbahaya adalah ketika publik mulai percaya bahwa mafia lebih berpengaruh daripada negara.
Persepsi itu muncul ketika penegakan hukum terlihat lamban, sementara proyek terus tersendat.
Apabila ada pihak-pihak yang menghambat proyek melalui tindakan melawan hukum, maka aparat penegak hukum memiliki kewajiban bertindak berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tuduhan terhadap seseorang tidak memiliki dasar hukum yang cukup, negara juga wajib memberikan kepastian agar tidak terjadi penghakiman di ruang publik.
Kepastian hukum harus berlaku untuk semua pihak.
-
Mengikuti Jejak Uang
Dalam setiap proyek bernilai besar, pertanyaan paling penting selalu sama.
Follow the money.
Siapa memperoleh keuntungan dari keterlambatan?
Siapa yang memperoleh akses?
Siapa yang mendadak menjadi pemain ketika nilai tanah melonjak?
Siapa yang terus mendorong konflik tetap hidup?
Dan siapa yang memperoleh manfaat apabila pembayaran ganti rugi tidak pernah selesai?
Pertanyaan-pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui audit menyeluruh, penelusuran aliran kepentingan, serta investigasi aparat penegak hukum yang independen.
Tanpa itu, setiap dugaan hanya akan menjadi konsumsi publik tanpa kepastian.
-
Ujian Terbesar Negara
Waduk Lambo kini bukan lagi sekadar proyek bendungan.
Ia telah berubah menjadi ujian bagi integritas negara.
Apakah negara mampu melindungi hak masyarakat yang sah sekaligus menjamin proyek strategis berjalan sesuai hukum?
Ataukah negara akan terus membiarkan konflik menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kekacauan?
Sebab sejarah menunjukkan, mafia tidak pernah menang karena mereka kuat.
Mafia menang ketika negara memilih diam.
Dan apabila negara terus diam, yang tenggelam di Waduk Lambo bukan hanya ribuan hektare lahan.
Yang ikut tenggelam adalah kewibawaan hukum, kepercayaan publik, dan martabat negara itu sendiri. (edi tori)
