Lurah Nangaroro, Yoseph Mosa
Lurah Nangaroro, Yosef Mosa

sergap.id, NANGARORO- Pungutan Liar atau Pungli merupakan salah satu modus korupsi yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Namun warning UU ini rupanya tidak berlaku bagi Lurah Nangaroro, Yoseph Mosa.

Lurah di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo ini dilaporkan melakukan Pungli dari masyarakatnya sebesar Rp 10 ribu sampai 20 ribu rupiah per Kepala Keluarga (KK). Untuk memuluskan aksinya, Mosa memanfaatkan para Ketua RT untuk menagih ke masyarakat.

Informasi yang dihimpun SERGAP menyebutkan, uang tersebut akan diberikan kepasa tokoh adat (Mosalaki) sebagai uang sirih pinang, karena mosalaki telah menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan Kantor Lurah Nangaroro.

Mosa yang dihubungi SERGAP per telepon Senin (19/9/22), membenarkan informasi tersebut.

“Apa yang saya lakukan itu berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat dan tokoh-tokoh, melalui ketua-ketua RT, pada saat Musrenbangkel. Itu semua tidak ada unsur paksaan. Uang itu kita gunakan sebagai bentuk penghargaan kita kepada Tokoh Adat yang telah menghibahkan tanah untuk kepentingan umum”, ungkapnya.

Menurut dia, pungutan yang dilakukan masuk dalam kategori sumbangan pihak ketiga.

“Sekalipun sudah ada kesepakatan, tapi tidak semuanya terealisasi. Ada yang bayar, ada juga yang belum bayar”, katanya.

Sementara itu, Ketua RT 18 Konge, Kelurahan Nangaroro, Wirnus Turbi, mengatakan, dirinya tidak sepakat dengan printah lurah itu.

“Saya satu orang paling tidak setuju dengan kebijakan Lurah. Ini tanah untuk bangun Kantor Lurah dihibahkan oleh tuan tanah kepada Pemerintah. Hibah artinya dikasih gratis. Terus kenapa suruh masyarakat kumpul uang dengan alasan untuk uang sirih pinang. Itu tanah untuk masyarakat atau untuk pemerintah? Ini yang buat saya kesal. Tanah untuk Pemerintah  koq masyarakat yang harus siapkan uang sirih pinang? Koneknya dimana”, ujarnya.

“Kalau masyarakat dilibatkan secara fisik untuk bantu kerja bakti di Kantor Lurah, itu saya setuju. Tapi kalau suruh kumpul uang? Itu yang saya lawan. Karena menurut Lurah bahwa ini sudah ada kesepakatan, jadi saya terpaksa kumpul, tapi hanya Rp 100 ribu. Penggunaan uang yang kita kumpul juga tidak jelas arahnya kemana”, bebernya.

Terpisah, Camat Nangaroro, Gaspar Taka, mengaku, dirinya juga telah mendapat informasi pungli dari masyarakat.

“Kalau omong (soal) Lurah Nangaroro, itu orang paling kepala batu. Soal pungli, sebagai Camat, saya sudah dapat informasi dari masyarakat. Yang saya mau itu, masyarakat buat laporan resmi dan sertakan data-data yang valid. Jika memang terbukti, ya kita serahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk diproses lebih lanjut”, tegasnya. (sg/sg)