Kapolda NTT menemui massa demo di depan Polda NTT, Senin (16/11/26) siang.
Kapolda NTT menemui massa demo di depan Polda NTT, Senin (16/11/26) siang.

sergap.id, KUPANG – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penjabat Bermasalah menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/11/2026).

Massa mendesak Polda NTT mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos Lede. Mereka menuntut proses hukum berjalan transparan, profesional, tanpa intervensi dan tanpa kompromi terhadap siapa pun.

Dalam aksi tersebut, massa mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto. Sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung secara bergantian menyampaikan tuntutan sekaligus mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Massa menilai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Yos Lede merupakan persoalan serius. Mereka meminta kepolisian tidak membiarkan proses penyelidikan dan penyidikan berlarut-larut karena berpotensi menghilangkan barang bukti dan memperburuk kondisi korban.

“Kasus ini tidak boleh terlalu panjang prosesnya. Terlalu banyak yang bisa hilang kalau penanganannya berlarut-larut,” tegas salah seorang perwakilan massa.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pelopor Nusa Tenggara Timur, Melian Salopada, menegaskan bahwa pihaknya datang untuk memastikan komitmen Kapolda dalam menangani perkara tersebut.

Ia menyebut dugaan tindak pidana itu sebagai kejahatan serius yang membutuhkan keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban.

“Kami ingin memastikan kualitas alat bukti dan bukti permulaan yang sudah dimiliki penyidik. Kalau belum ada penetapan tersangka, jangan salahkan kami jika mahasiswa juga melakukan kajian kritis terhadap proses hukum ini,” ujarnya.

Massa juga mendesak agar Yos Lede segera diperiksa, tidak ada upaya menghambat penyidikan, dan seluruh perkembangan perkara disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Salah seorang perwakilan perempuan dalam aksi tersebut bahkan menyoroti persoalan relasi kuasa antara pejabat publik dan perempuan yang diduga menjadi korban.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, penggunaan jabatan, kekuasaan, maupun fasilitas negara untuk kepentingan pribadi harus menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum.

Massa juga meminta agar hak-hak korban, termasuk pemulihan dan restitusi, mendapat perhatian dalam proses hukum.

Menanggapi berbagai desakan tersebut, Kapolda NTT menyampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa dan masyarakat. Ia menegaskan tidak menganggap demonstrasi itu sebagai tekanan, melainkan dukungan terhadap kepolisian agar perkara ditangani sesuai ketentuan hukum.

Ia juga memastikan bahwa sejak laporan diterima pada 12 November 2026, dirinya tidak menerima intervensi untuk menghalangi proses penyelidikan.

“Justru saya mendapatkan perintah dan dukungan untuk menangani kasus ini secara profesional,” ungkapnya.

Kapolda menegaskan, penyidikan harus berjalan sesuai prosedur agar perkara tidak kandas di tengah jalan dan dapat diproses hingga ke pengadilan apabila unsur pidananya terpenuhi.

“Dengan segala dukungan yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya, tidak ada gigi mundur. Gas terus!” tandasnya disambut tepuk tangan massa.

Di hadapan demonstran, Kapolda juga membeberkan perkembangan penyidikan.

Ia mengatakan, sejak laporan diterima pada 12 November 2026, penyidik telah memeriksa lima orang saksi, termasuk korban, orang tua korban, saksi yang mengantar, serta orang-orang yang mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah kejadian.

Pada Senin (16/11/2026), penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pelaku yang mengantar korban ke Rumah Jabatan (Rujab) Bupati. Namun, karena keduanya belum memenuhi panggilan hingga siang hari, penyidik melakukan penelusuran dan mendatangi tempat mereka untuk pemeriksaan.

Kapolda turut mengungkapkan bahwa hasil visum et repertum telah keluar pada Senin sore. Selain itu, penyidik telah meminta pemeriksaan psikoforensik dan surat keterangannya juga telah diterima.

“Jadi tinggal kita menunggu pemeriksaan dua saksi. Berikutnya kita akan melakukan gelar untuk menentukan apakah perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak,” jelasnya.

Terkait pemeriksaan terhadap Yos Lede, Kapolda mengatakan pihaknya harus mengikuti prosedur administratif dengan menyampaikan surat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak terkait dan berharap proses administrasi tersebut dapat berjalan dalam waktu sesingkat mungkin sehingga pemeriksaan terhadap terlapor dapat dilaksanakan.

Dan, untuk mempercepat penanganan perkara, Kapolda mengungkapkan telah membentuk tim khusus guna memperkuat kerja unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). 

Tim tersebut akan memberikan dukungan tambahan, termasuk asistensi dari sejumlah direktorat terkait agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan cepat, tepat, serta tidak mengabaikan tahapan hukum.

“Kita cepat, tetapi tidak boleh ada yang terlewat. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar maksimal sesuai undang-undang,” tegasnya.

Kapolda juga membuka akses bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memantau perkembangan perkara melalui unit PPA, Humas Polda NTT, maupun komunikasi langsung dengannya.

Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi perkembangan penanganan kasus, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk materi penyidikan yang wajib dirahasiakan.

“Saya akan memastikan dan mengamankan apa yang rekan-rekan lakukan untuk menyampaikan aspirasi, selama tidak merusak dan merugikan orang lain. Kalau ingin bertemu dan berdiskusi, saya pasti datang lagi,” katanya. (sc/sc)