Kapolres Nagekeo, AKBP Agustinus Hendrik Fai, SH, M.Hum
Kapolres Nagekeo, AKBP Agustinus Hendrik Fai, SH, M.Hum.

sergap.id, MBAY – Kapolres Nagekeo, AKBP Agustinus Hendrik Fai, SH, M.Hum, mengatakan, Polres Ngada telah melimpahkan berbagai kasus pidana umum dan pidana korupsi yang pernah ditangani Polres Ngada ke Polres Nagekeo.

Saat ini, kata Agustinus, pihaknya sedang mempelajari dan akan dilakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

Kepada wartawan di ruang kerjanya pada Kamis 1 April 2021, Agustinus, menjelaskan, pihaknya akan fokus pada kasus-kasus yang telah dilimpahkan, terutama kasus dugaan korupsi yang merugikan negara, diantaranya PLTS dan Pokir DPRD Nagekeo yang diduga melibatkan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Nagekeo.

Informasi yang dihimpun SERGAP, menyebutkan, pelaksanaan proyek PLTS di Nagekeo pada tahun anggaran 2011 ini menelan biaya Rp 2.198.022.428 dan telah merugikan negara sebesar Rp 359.450.000.

Gagalnya proyek ini diduga karena adanya konspirasi antara kontraktor dengan panitia proyek.

Oktovianus Selan selaku kontraktor telah divonis penjara selama 4,6 tahun dan Silvadus Ceme selaku Ketua Panitia telah divonis 1,8 tahun penjara pada tahun 2016.

Sedangkan 8 orang lainnya , yakni MMAB, PD, OBW, AJ, STS (Panitia Pengadaan), dan DB,DA, SYW (Panitia PHO) belum tersentuh hukum.

Selain PLTS , kasus Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Nagekeo juga menjadi prioritas Polres Nagekeo. Kasus yang terjadi pada tahun anggaran 2014-2019 di Dinas Perikanan Nagekeo itu diduga telah merugikan negara.

Dalam pelaksanaannya, Pokir senilai Rp 2,5 miliar itu diduga fiktif alias ada anggarannya, namun pelaksanaannya nol.

Pada catatan administrasi dinas, proyek Pokir ini terbagi pada kelompok usaha masyarakat yang ada di berbagai Kecamatan di Nagekeo, yakni:

  1. Untuk pembukaan kolam air payau milik kelompok usaha bersama (KUB) Nanga Yewa, Desa Tenda Kinde, Wolowae (tanpa proposal) sebesar Rp 200 juta.
  2. Pembukaan kolam air payau untuk Mose Mar di Desa Tonggurambang, Aesesa (tanpa proposal) Rp 200 juta.
  3. Pembukaan kolam air payau milik kelompok Mose Susa, Desa Marapokot, Aesesa (tanpa proposal) Rp 200 juta.

4 . Pengadaan rumpon (tanpa proposal) untuk kelompok Berkat Orde, Tenda Kinde, Wolowae Rp 100 juta.

  1. Pengadaan Freezer (tanpa Proposal) Rp 150 juta di Kecamatan Boawae.
  2. Pengadaan 4 unit Rumpon (tanpa proposal) Rp 200 juta di Tonggurambang, Aesesa.
  3. Lanjutan rehabilitas tambak ikan air payau Rp 150 juta (tanpa proposal) di Marapokot, Aesesa.
  4. Penggalian tambak ikan Rp 200 juta untuk kelompok Trustam di Desa Aeramo, Aesesa.
  5. Pengadaan 2 unit Rumpon untuk kelompok Susama dan Satu Hati di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro senilai Rp 100 juta (tanpa proposal).
  6. Penggalian tambak ikan untuk kelompok Kema Sama dan Kaju Mata wilayah di desa Aeramo Rp 200 juta (tanpa proposal).
  7. Penggalian tambak ikan bandeng milik kelompok Mina Tani di Desa Nangadhero Rp 200 juta (ada proposal).
  8. Penggalian kolam ikan air payau milik kelompok Malo Oloo di Desa Toto Mala, Wolowae (tanpa Proposal) sebesar Rp 200 juta.

“Kita prioritas kasus korupsi, karena ini menyangkut kerugian negara. Tapi  ini butuh waktu, karena semua berkas yang sudah dilimpahkan tersebut, harus kita pelajari satu persatu. Apakah berkas-berkas tersebut tahapannya masih dalam penyelidikan atau sudah masuk pada proses penyidikan,” tegas AKBP Agustinus.

“Kalau tahapannya masih penyelidikan, kita akan dalami lagi, agar kasus tersebut bisa dinaikan statusnya ke tahap penyidikan. Sedangkan berkas yang sudah naik ke tahap penyidikan, kasusnya terus kita usut biar jadi terang benderang. Saya pastikan kasus-kasus ini akan kita usut sampai tuntas,” pungkasnya. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here