Presiden Jokowi.

sergap.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan Pilkada serentak tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dalam perpu ini, tepatnya pada Pasal 201 A disebutkan Pilkada akan ditunda dan dilaksanakan pada Desember 2020 karena wabah Covid-19. Berikut isi lengkapnya:

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Perppu tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020.

”Perppu ini akan menjadi payung hukum penundaan dan pelaksanaan Pilkada yang bergeser dari bulan September ke Desember Tahun 2020,” kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar dalam rilisnya, Selasa (5/5/20).

Sebelumnya Kemendagri bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati untuk melakukan penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 Daerah akibat dampak pandemi Covid-19.

”Sebagaimana disebutkan dalam Perppu, tepatnya di Pasal 201 A, disebutkan Pilkada akan ditunda pada Desember karena wabah Covid-19. Mulainya kan kalau mengikuti tahapan, pencoblosan dilakukan 23 September, dengan demikian mundur 3 bulan dari jadwal,”  jelas Bahtiar.

Jovid-19 belum tuntas, maka dimungkinkan dilaksanakan penundaan kembali berdasarkan persetujuan bersama KPU, DPR dan Pemerintah, semua norma pengaturan yang telah diatur dalam Perpu Nomor 2 tahun 2020.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar tahapan Pilkada 2020 dimulai setelah Indonesia melewati fase puncak Covid-19.

”Sebaiknya penyelenggaraan dimulai setelah Covid-19 mereda,” katanya. (cf/cf)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.