Kondradus Y. Klau/Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III.

KEMAJUAN teknologi dan informasi telah merambah sampai ke segenap pelosok dan penjuru wilayah Indonesia. Seiring berjalan, transparansi dan akuntabilitas pun mutlak perlu di era keterbukaan informasi.

Tidak ada lagi hal yang harus ditutupi, disembunyikan dari publik terutama berkaitan dengan segala bentuk pelayanan publik.

Kemajuan dan keterbukaan informasi pun menjadikan kabar persoalan korupsi makin sering nongol dan menjadi diskursus di ruang publik melalui berbagai media massa dan sosial. Mulai dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan oleh KPK, skandal-skandal korupsi baik kecil maupun besar yang sering melibatkan tokoh-tokoh penting, dan tidak terlupakan maraknya politik uang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) baik di level nasional, provinsi, maupun di kabupaten/kota.

Dan, korupsi selama gelaran hajatan demokrasi menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Berulang kali di hampir seantero jagat Indonesia money politic terus berulang.

Hal tersebut sebagai akibat dari sering munculnya paradigma berpikir naif yang berkembang di masyarakat bahwa pemilu dan pelaksanaannya serta dunia politik secara umum sarat dengan proses tukar-menukar jasa, politik transaksional.

Munculnya politik transaksional bisa karena mahalnya cost politic (biaya politik) atau juga karena mahar politik yang digelontorkan (bakal) calon. Konsekuensinya, ketika telah meraih kursi kekuasaan melalui pemilu, muncullah keinginan untuk segera mengembalikan uang yang telah dikucurkan di masa-masa menjelang dan saat pemilu. Salah satu cara paling mudah untuk mengembalikan modal adalah melakukan tindakan korupsi.

Tidak sebatas (bakal) calon yang telah memenangkan pemilu. Tim kerja dari unsur pemerintahan (ASN, dll) yang akan menempati kursi-kursi kekuasaan pun akan melakukan hal serupa. Sebab selama masa-masa kampanye pun telah mengorbankan banyak hal. Sehingga orientasi kerjanya tertuju pada bagaimana cara untuk dapat mengembalikan modal yang telah digelontorkan.

Potensi korupsi selalu ada pada momentum pemilu. Namun adakah pemerintah menyadari untuk melakukan tindakan pencegahan? Adakah tindakan penjatuhan sanksi pasca praktik politik uang membawa efek jera bagi para pelaku? Adakah regulasi konkret yang bisa menghantam perilaku koruptif demikian?

  • Mahar Politik dan Potensi Korupsi

Sebuah kelaziman yang hingga kini masih sering ditemukan adalah mahar politik. Biasanya hal ini terjadi ditandai dengan penyerahan sejumlah uang, bertujuan agar bakal calon dapat diusung oleh partai politik.

Mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang ditandai pemberian sejumlah besar dana dari calon untuk sebuah jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu, baik nasional maupun daerah kepada partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Mahar politik memungkinkan masyarakat menilai terakomodasinya calon hanya terjadi karena uang. Sehingga masyarakat, dalam segala situasi, menunggu cipratan uang sebagai stimulus dalam pelaksanaan pemilu. Pada saat yang sama masyarakat membiarkan diri terbelenggu untuk dibeli suaranya demi memilih atau tidak memilih seseorang dalam Pemilu.

Hal tersebut lantas menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat. Sehingga di setiap momentum pemilihan masyarakat menanti untuk menerima sejumlah uang dari peserta Pemilu. Bahkan sebagai konstituen, tidak jarang masyarakat sendiri secara sadar “menagih” sejumlah uang kepada individu maupun tim kampanye.

Akibat dari potensi praktik korupsi seperti ini adalah menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Pemilihan tidak lagi dilakukan dengan mempertimbangkan visi-misi yang ditawarkan calon (peserta pemilu). Masyarakat “dilatih” lebih mengharapkan diberikannya nominal uang sebelum dan pada hari pencoblosan.

Terkait praktik demikian, Febrinandez (2020) mengungkapkan, dampaknya akan terasa setelah pelaksanaan pemilu. Ketika praktisi politik uang menduduki kursi di lembaga eksekutif (juga legislatif), akan muncul upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikucurkan untuk “menyiram” konstituen.

Pilihan paling rasional bagi mereka adalah korupsi. Sebab gaji dan honor tidak cukup mengembalikan kerugian selama proses menuju pemilihan.

Potensi perilaku korupsi akan warnai pilkada serentak 2020? Pembaca bisa berpendapat..!

  • Penulis: Kondradus Y. Klau/Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III.

1 COMMENT

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.