Kepala BPN Flotim, Ludgardis Blitanagy.

sergap.id, LARANTUKA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur (Flotim) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menargetkan 3000 pemetaan tanah dan sertifikasi tanah di tahun 2020.

“Ada dua wilayah kecamatan yang dilakukan pemetaan tanah dan sertifikasi tanah. Kedua wilayah itu adalah Desa Ratulodong di Kecamatan Tanjung Bunga dan Kelurahan Lewolere di Kecamatan Larantuka,” ujar Kepala BPN Flotim, Ludgardis Blitanagy, kepada SERGAP, Kamis (5/3/20).

Blitanagy menjelaskan, untuk Desa Ratulodong target pemetaan bidang tanah sebanyak 1500 bidang.

“Kemarin data yang masuk sudah 344 bidang tanah yang telah diukur, sementara berkas yang sudah di lengkapi sebagai sarat sertifikasi tanah sudah 337 berkas,” bebernya.

Sementara target pemetaan tanah di Kelurahan Lewolere sebanyak 1500 bidang dan yang telah diukur sebanyak 731 bidang tanah, serta berkas yang telah diselesaikan sebanyak 510.

Sehingga total pemetaan atau pengukuran yang telah dilakukan di dua lokasi tersebut sampai saat ini mencapai 1075 bidang tanah.

“Jadi, kami masih harus melaksanakan pemetaan atau pengukuran sebanyak 2025 bidang tanah,” tuturnya.

Menurut Blitanagy, BPN Provinsi NTT dan BPN Pusat memberi batas waktu pemetaan atau pengukuran hingga sertifikasi tanah hingga Mei 2020.

“Partisipasi masyarakat Desa Ratulodong dan Kelurahan Lewolere cukup tinggi tapi ada juga kendala yang ditemukan dilapangan. Namun kami  terus berupaya untuk menyelesaikannya, sehingga target waktu yang telah ditetapkan dapat tepati,” tegasnya.

Dia mengaku, dalam tiga tahun trerakhir, kegiatan seperti ini selalu berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang ditentukan.

“Jika tidak sesuai target tentu berdampak pada penilaian kinerja, sehingga kami  terus selalu melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyelesaian sertifikasi tanah dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan,” katanya.

Blitanagy menambahkan, pelaksanaan program PTSL diawali dengan sosialisai. Jika dalam perjalanan ada masyarakat yang kurang pro aktif, misalnya dalam pengukuran tanah hanya satu atau dua orang yang datang, maka petugas BPN langsung turun ke lapangan untuk melakukan koordnasi dengan permerintah desa.

”Kami berharap program ini dapat di laksanakan, diselesaikan, dan dituntaskan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kiranya sertifikat tanah yang diterbitkan nanti dapat membantu masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat, juga mengurangi masalah tanah. Dan, masyarakat pun sudah tahu secara jelas batas-batas bidang tanahnya serta kejelasan status kepemilikan tanah dan juga memberikan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat,” pungkasnya. (eman koten)