proyek pembangunan irigasi perpipaan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ndora.
proyek pembangunan irigasi perpipaan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ndora.

sergap.id, NDORA – Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi kembali terjadi di lingkup Pemkab Nagekeo. Kali ini pada proyek pembangunan irigasi perpipaan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ndora, Kecamatan Nangaroro.

Diduga telah terjadi kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia jasa, CV Agape.

Pasalnya, penyelesaian pekerejaan proyek milik Dinas Pertanian Nagekeo itu hingga kini belum selesai, namun sudah dilakukan serah terima pekerjaan atau Provesion Heand Over (PHO).

Dugaan ini terkuak setelah beberapa anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 melakukan uji petik terhadap sejumlah pekerjaan fisik Tahun Anggaran (TA) 2019.

Pantaun SERGAP pada Senin (16/9/20), jaringan perpipaan yang rencananya mengairi areal lahan BPP sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Yang ada di lokasi hanya bak penampung berukuran kurang lebih 3×3 meter dan tumpukan potongan pipa paralon yang sebagian besarnya sudah rusak.

Salah satu petugas BPP Ndora, mengatakan, kontraktor yang mengerjakan proyek senilai Rp 178.500.000,00 ini hanya menyelesaikan pembangunan bak penampung dan instalasi pipa asal-asalan. Bahkan sejak awal proses pengerjaan tidak dipasang papan informasi proyek.

“Terakhir mereka (rekanan) datang waktu bongkar pipa yang ditumpuk itu. Pasang instalasi hanya satu bedeng, itupun tidak pakai lem. Sampai sekarang sudah tidak pernah datang lagi. Tidak tahu orang dari mana yang kerja, soalnya tidak pasang dengan papan proyek,” ungkap petugas BPP asal Desa Pagomogo itu.

Pemerintah melalui Dinas Pertanian dalam sidang paripurna tentang jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pekan lalu mengakui kasus proyek perpipaan BPP Ndora adalah kesalahan dan kelalaian pemerintah.

Pemerintah mengakui ada kesalahan yang dilakukan PPK, yakni PPK tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, namun langsung menandatangani dokumen PHO.

Plh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, saat dimintai tanggapannya atas persoalan tersebut, menyampaikan, dirinya sudah memanggil PPK untuk mendesak kontrakor agar segera merampungkan pekerjaan yang tersisa.

“Sudah informasi ke PPK, dan PPK sudah minta rekanan untuk menindaklanjuti pekerjaan yang sisa,” ucapnya, singkat.

Dihubungi terpisah, Basilius Landa, PPK yang menangani proyek itu, mengaku, proyek tersebut sudah dilakukan PHO meski belum selesai.

Kendati demikian, ia mengatakan, sudah menghubungi kontrakor dan pihak kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.

“Itu kemarin kan sudah dipasang tapi dibuka lagi, kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak rekanan supaya dipasang kembali to..,” ungkapnya saat dihubungi  per telepon pada Senin (14/09/2020) malam.

Berkaitan dengan penggunaan pipa paralon yang dilobangi menggunakan bor untuk mengairi lahan, sambung Basilius, sudah memenuhi spesifikasi dan sudah sesuai dengan perencanaan.

“Itu nomenklaturnya irigasi perpipaan, kalau irigasi tetes lain lagi. Saya sudah komunikasi rekanan supaya selesaikan itu, mungkin minggu-minggu ini,” pungkasnya. (sevrin/sevrin)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.