Diharuskan Pakai Solar Non Subsidi, Puluhan Sopir Protes ke Kantor DPRD Nagekeo
Diharuskan Pakai Solar Non Subsidi, Puluhan Sopir Protes ke Kantor DPRD Nagekeo

sergap. id, MBAY – Puluhan sopir truck mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo, pada Senin (10/8/2020) Sore, untuk melakukan protes terhadap kebijakan Bupati Nagekeo yang mengharuskan pemilik dan sopir truck hanya boleh menggunakan Solar Non Subsidi.

“Surat edaran itu (salah satunya ditempel di SPBU Mbay) perlu di evaluasi, karena kami merasa dirugikan. Kami diharuskan menggunakan BBM non subsidi dengan harga Rp 9.500 per liter. Padahal sebelumnya kami pakai BBM Subsidi dengan harga Rp 5.150 per liter. Kenaikan 90 persen ini jelas merugikan kami,” ujar Koordinator Pemilik dan Pengemudi Dump Truck di Nagekeo, Hendrikus Weti.

Weti berharap Bupati Nagekeo mencabut kembali surat edarannya tersebut.

“Harapan kami, Pemda dan DPRD mencari solusi. Kalau harga BBM dinaikan, maka tarif angkutan kami juga harus dinaikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Nagekeo menerbitkan Surat Edaran Nomor: 500/EK-NKG/157/08/2020, tentang Pengaturan Penjualan Solar dan Premium, yang isinya antara lain:

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kabupaten Nagekeo diduga adahnya ketidakpatuhan dalam pejualan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/Subsidi (Minyak Solar dan Premium).

Kepada Konsumen  Pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribuasian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, maka sesuai hasil rapat koordinasi serta memperhatikan Surat Edaran Badan Hilir Pengatur Minyak dan Gas Bumi Nomor: 3865.E/ka  BPH/2019 tentang Pengendalian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 04/P3JBT/BPH  MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang diinstruksikan kepada Saudara/i untuk melaksanakan pengaturan pembelian jenis Baha  Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan Premium sebagai berikut:

  1. Dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan Premium bagi kendaraan bermotor pengangkutan perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam)  buah dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan;
  2. Maksimal pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu Jenis Minyak Solar dan Premium untuk Kendaraan Bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/ hari/ kendaraan, kendaraan bermotor umom angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atah barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200( dua retus) liter/hari/kendaraan;
  3. Dilarang Menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan Premium untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI/Polri, sarana trasportasi air milik pemerintah;
  4. Dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan Premium untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truck gendeng dan mobil molen (pengaduk semen);
  5. Dilarang melayani pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan Premium untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan Pelanyanan Umum tanpa menggunakan surat Rekomendasi dan Instansi Berwenang;
  6. Dilarang melanyani kerndaraan bermotor yang tidak menggunakan nomor polisi terkecuali kendaraan bermotor baru;
  7. Diwajibkan memasang label subsidi dan non-subsidi pada masing-masing nosel bahan bakar minyak;
  8. Wajib mencatat Nomor Polisi Kendaraan Konsumen pengguna trasportasi kendaraan bermotor angkutan orang atau barang setiap kali melakukan penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
  9. Wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu setiap 3(tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila di perlukan kepada Bupati CQ. Bagian Perekomendasian dan Sumber Daya Alam;
  10. Karyawan SPBU wajib mentaati jam operasional SPBU.

Kepada SERGAP usai menerima para sopir truck, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Kristianus Du’a, S. Fil, mengatakan, aspirasi yang disampaikan para sopir akan diteruskan ke pemerintah.

“Kita secara kelembagaan akan mengundang Pemda, dalam hal ini Bupati dan pemilik SPBU untuk secara bersama mencari jalan keluar terkait masalah ini. Hari Rabu 12 Agustus 2020 sudah kita agendakan. Besok (Selasa) kami akan mengirim surat secara resmi kepada Bupati Nagekeo dan pemilik SPBU,” ucap Du’a.

Salah satu pemilik dump truck, Darwin M. Tahir, yang juga warga Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Nagekeo, meminta pemerintah berlaku bijak.

“Kami ini orang susah. Jangan lihat kami dari luarnya saja. Kami utang banyak, untuk beli oto (truck), kami kredit. Kalau ini kebijakan tidak di ubah, bagaimana dengan hidup kami? Utang bank masih banyak, mana urus anak sekolah. Kasihan juga dengan kami,” pintanya. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.