Aliansi Rakyat Lembata Bersatu
Massa Aliansi Rakyat Lembata Bersatu saat unjukrasa di Lewoleba, Kamis (20/5/21).

sergap.id, LEWOLEBA – Siang tadi, Kamis (20/5/21), Aliansi Rakyat Lembata Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kota Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata.

Sekitar pukul 9 pagi, ratusan massa mulai bergerak dari Taman Kota Swaolsa Titen Lewoleba menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata.

Selain ke Kantor Kejari, massa yang menggunakan belasan truk dan sepeda motor itu juga berdemo di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lembata.

Massa yang dikoordinir oleh Kanisius Soge itu menuntut agar Bupati Lembata segera diberhentikan, dan mendesak aparat penegak hukum segera tuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi di Lembata.

“Tidak sedikit proyek-proyek fiktif dan proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat Lembata. Hukum yang tumpul ke atas (namun) tajam ke bawah menghiasi wajah Lembata,” beber Soge seperti yang tertera dalam pernyataan sikapnya yang copyannya diterima SERGAP pada Kamis (20/5/21) malam.

Menurut Soge cs, sejak memimpin Lembata tahun 2012 hingga 2021 ini, Bupati Lembata, Eliatzer Yantji Sunur, telah banyak bikin masalah yang diduga melanggar hukum dan Sunur juga diduga pula telah melakukan tindak pidana korupsi.

Fenomena tidak sedap ini mendapat predikat dari Wartawan, Penulis, hingga Rohaniwan P. Steph Tupeng Witin, SVD.

Sunur disebut-sebut sebagai Bupati yang memimpin “dari atas pesawat”.

Terbaru, Sunur kembali berulah. Ia pergi meninggalkan Kabupaten Lembata yang sedang dalam proses pemulihan bencana banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang pasang.

Hingga hari ini sudah 24 hari atau hampir sebulan, Sunur tak kelihatan batang hidungnya di Lembata.

Ironisnya lagi, kepergiannya yang entah kemana itu, tak diketahui oleh DPRD Lembata.

Selain fakta-fakta di atas, Aliansi Rakyat Bersatu Lembata juga membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi, diantaranya:

  1. Bahwa tahun 2018 ada proses pembangunan Jeti Kolam Apung dan Pusat Kuliner di Pulau Siput Awololong senilai Rp 6,8 miliar. Ada kerugiaan keuangan Negara Rp 1,4 miliar. 3 orang telah bersatus tersangka, namun belum ditahan, bahkan salah satu tersangkanya masih dipercaya menjabat Kepala Dinas Pendidikan.
  2. Bahwa tahun 2018 ada proses hibah tanah di Desa Merdeka oleh Kepala Desa Merdeka kepada Penguasa atas nama Benediktus Ole Ona untuk menjadi hak milik pribadi dan digunakan sebagai lahan budidaya lobster. Kini berstatus penyidikan ditangani Kejaksaan Negeri Lembata.
  3. Bahwa pada tahun 2017 ada proses pembangunan Jembatan Waima dengan pagu dana Rp 1,6 miliar. Ada dugaan kerugiaan Negara sebesar Rp 300 juta. Ada laporan dugaan tipikor ke Kejaksaan Negeri Lembata oleh masyarakat.
  4. Bahwa pada tahun 2014 ada proses pembangunan SPAM Wailein di Kecamatan Omesuri dengan pagu Rp 20,5 miliar. Ada dugaan kerugian keuangan Negara dan mubasirnya pemanfaatan fasilitas SPAM. Telah ada laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
  5. Bahwa pada tahun 2015 ada proses pembangunan fasilitas kantor camat Buyasuri dengan pagu Rp 5 miliar. Ada dugaan kerugiaan keuangan Negara dan tidak ada pemanfaatan oleh masyarakat.
  6. Bahwa pada tahun 2016 ada proses pembangunan rumah sakit penyangga Balauring dengan pagu Rp 4,2 miliar. Ada dugaan kerugiaan Negara dan bangunan tidak dimanfaatkan.
  7. Bahwa pada tahun 2019 ada proses pembangunan gendung Pasar Pada dengan pagu Rp 15 miliar. Ada dugaan kerugiaan Negara dan terjadi mangkraknya proses pemanfaatan gedung Pasar Pada. Kerugiaan negara sudah dikembalikan tetapi belum ada proses hukum.
  8. Bahwa ada pembiaran atau penelantaran rumah jabatan (Rujab) Bupati tanpa dimanfaatkan dan dialihkan ke Kuma Resort milik pribadi untuk dijadikan Rujab sejak 2017 sampai saat ini.
  9. Bahwa belum ada pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana Erupsi Gunung Ile Lewotolok yang bersumber dari Kementerian Sosial sejumlah Rp 500 juta, BNPB Rp 1 miliar.
  10. Bahwa belum ada laporan pertanggungjawaban dana penaggulangan Covid-19. Pagu Rp 12 miliar. Ada dugaan penyalahgunaan pemanfaatan anggaran tersebut.
  11. Bahwa ada proses pengadaan kapal rakyat “Aku Lembata” dengan pagu Rp 2.495.900.000yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. Tidak dimanfaatkan karena belum memiliki surat-surat operasional karena masih utang di pihak pembuat kapal.
  12. Bahwa telah terjadi pelayanan yang tidak berdasarkan regulasi terhadap korban dan penyintas Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Gelombang Pasang di Kabupaten Lembata.
  13. Bahwa pada tahun 2019 ada proses pembangunan gedung Puskesmas Omesuri dan Buyasuri. Disinyalir masyarakat dan terindikasi korupsi.

Oleh sebab itu, lanjut Soge, Aliansi Rakjat Bersatu Lembata menuntut agar:

  1. DPRD Lembata secara kelembagaan bersikap tegas dalam mengkawal dugaan korupsi proyek Awololong dengan membuat rekomendasi ke Polda NTT untuk menanggkap aktor intelektual proyek Awololong;
  2. Mendorong Kejaksaan Negeri Lembata untuk memproses dugaan mafia tanah di desa Merdeka Kecamatan Lebatukan;
  3. Mendesak DPRD Lembata untuk menyikapi keberadaan Bupati Lembata yang meninggalkan Kabupaten Lembata terhitung sampai hari ini, Kamis, 20 Mei 2021 (sudah 24 hari).
  4. Mendesak DPRD Lembata melakukan sidang Paripurna untuk MEMBERHENTIKAN Bupati Lembata.

“Jika point 1, 3, 4 tidak dijalankan, (maka) Anggota DPRD yang berjumlah 25 orang mengundurkan diri, karena gagal memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Soge.

Sebelumnya, Anggota DPRD Lembata, Gabriel Raring, membenarkan jika Sunur menghilang dari Lembata sejak 25 April 2021.

“Apakah jalan dinas atau cuti e?,” tulis Raring di beranda FBnya yang di share ke SERGAP, Minggu (9/5/21) sore.

“Jika Perjalanan Dinas, maka seberapa penting dan mendesakkah kegiatan/urusan, sehingga Bupati harus/wajib melakukan Perjalanan Dinas di tengah masyarakat yang masih dalam situasi bencana, di pengusian dan masih ada pula korban yang belum ditemukan serta banyak sekali tanggungjawab pasca bencana yang belum ada simpul penyelesaian secara transparan,” tanya Raring.

“Kegiatan/urusan seperti apakah, sehingga memakan waktu sekian lama, per hari ini, belum terhitung besok dan seterusnya, jika Bupati belum kembali juga ke Lembata. Apakah Bupati masih punya nurani untuk memimpin Lembata, tersisa 1 tahun kepemimpinan sebagai Bupati, yang akan berakhir per bulan Mei 2022? Pertanyaan ini menjadi penting karena terlalu banyak soal yang belum ada simpul penyelesaiannya, diantaranya infrastruktur yang Mangkrak atau bermasalah, Covid 19, Virus babi, Bencana Erupsi, Bencana Banjir Bandang, Hutang pihak ke 3 dan lain2. Berapakah biaya Perjalanan Dinas yang harus ditanggung rakyat Lembata untuk membiayai Perjalanan Dinas Bupati?”.

“Disisi lain banyak biaya yang dibutuhkan dan dipandang penting serta mendesak (untuk rakyat), tapi selalu saja ada alasan terkait kondisi keuangan. Kapan e kira2 Bupati kembali ke Lembata? Bapak Presiden JOKOWI tau tidak e, kalau Bupati ada di luar Lembata?,” pungkas Raring. (king/red)

KOMENTAR ANDA?

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini