Massa FPLK saat demo di depan gedung DPRD Malaka, Selasa (16/2/21).
Massa FPLK saat demo di depan gedung DPRD Malaka, Selasa (16/2/21).

sergap.id, BETUN – Pemuda Kateri yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Kateri (FPLK) menggelar aksi demo di Dinas Kehutanan, Dinas PUPR dan DPRD Kabupaten Malaka pada Selasa (16/2/21).

Demonstran menuntut Dinas PUPR segera mengangkut kembali sampah yang dibuang oleh mobil sampah Dinas PUPR dari hutan Kateri, Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah, Malaka. Sebab, Sabtu (13/2) siang, mobil sampah milik Dinas PUPR kepergok warga membuang sampah di hutan Kateri. Sampah tersebut diduga diangkut dari Betun, ibu kota Malaka.

Ady Bria, salah satu demonstran, dalam orasinya,  mengatakan, masalah sampah di Malaka tidak terurus dalam lima tahun teakhir.

“Ini kesengajaan Pemda (Pemerintah Daerah) dan DPR (D). Ini pemerintah sedang bodoh atau kata lainnya itu tolol. Pemda dan DPR itu masih bodoh. Orang bodoh itu adalah sudah tahu namun merasa tidak mau tahu. Dimana TPA untuk menampung sampah? Jangan jadikan hutan lindung sebagai tempat sampah. Dampaknya sangat berbahaya,” katanya.

“Sudah bodok, tolol lagi. Kalau sudah bodoh lalu tolol lagi, mau jadi apa? Ingat! Dalam tanda petik, dengar baik-baik. Kalau sudah jadi babi, jangan jadi babi lagi,” teriak Ady saat berorasi di depan gedung DPRD Malaka.

Ady menjelaskan, aksi turun ke jalan hari ini dilakukan karena FPLK prihatin dengan kondisi hutan lindung yang kini mulai rusak akibat dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS selama masa kepemimpinan Bupati Stef Bria Seran.

“Ini jelas, Pemda Malaka melalui Dinas PUPR telah melanggar undang-undang lingkungan hidup. Ini sangat bodoh dan tolol,” tohoknya.

Sementara itu, Koordinator FPLK, Marselus Seran, dalam orasinya, mengatakan, Dinas PUPR telah memberikan warna suram terhadap kesehatan lingkungan dan satwa di hutan Kateri.

“Oleh karena itu, kami datang kesini untuk menuntut Dinas PUPR segera membersihkan dan mengangkut kembali sampah yang dibuang di hutan itu,” tegasnya.

Seran juga peminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka segera menetapkan lokasi Tempat Pembuang Akhir (TPA), agar hutan Kateri tidak lagi dijadikan lokasi pembuangan sampah.

Karena berdasarkan keputusan ZB.BESL Nomor 5 tanggal 23 Juli 1931 dan RB nomor 140/LK tanggal 20 Agustus 1938, kawasan hutan Kateri adalah hutan tetap kelompok hutan Kateri (RTK 77) yang diwajibkan untuk konservasi secara bersama.

“Namun kenyataan sekarang berbalik , hutan Kateri sudah menjadi hutan sampah,” katanya.

“Sebelumnya hutan Kateri memberikan udara yang sangat segar, tapi sekarang yang kami nikmati adalah aroma busuk, bau dan menjijikan. Sejatinya kawasan itu harus dilindungi dan dijaga, tapi sekarang sudah terkontaminasi dengan aneka ragam sampah yang melilit pohon. Dinas PUPR harus segera atasi persoalan ini,” tegasnya.

Menurut Seran, karena hutan Kateri terancam rusak, maka FPLK bersama warga Kateri pernah melakukan pemagaran dan memasang plang “dilarang buang sampah” di sekitar lokasi yang sejak lima tahun terakhir menjadi TPA.

“Namun tidak diindahkan oleh oknum tertentu yang bermuara pada pengrusakan lingkungan sekitar. Lebih konyol lagi, mobil kebersihan PUPR menjadi pelaku pembuangan sampah,” sergahnya.

Kepala Dinas PUPR Malaka, Yohanes Nahak, berjanji segera mengangkut sampah dari hutan Kateri.

“Kabid kebersihan akan mengangkut balik sampah yang telah dibuang di hutan itu,” ujar Nahak.

“DPR juga mendesak Pemda Malaka segera menyiapkan lokasi TPA dalam waktu dekat,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPRD Malaka, Felix Bere Nahak, usai memediasi pendemo dan Dinas PUPR, mengatakan, pihaknya telah meminta Pemkab Malaka untuk segera menyiapkan TPA.

“Soal lahan TPA ini sudah kita ngotot sejak lama,” katanya.

“Tadi sudah kita (DPRD dan Dinas PUPR) sepakati dengan massa aksi, soal sampah yang dibuang pada hutan lindung, akan segera diangkut oleh Kabid Kebersihan bersama jajarannya,” tutup Felikx. (sb/sb)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here