sergap.id, KUPANG — Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji non subsidi di Kota Kupang melonjak tak terkendali. Elpiji 12 kilogram yang harga resminya untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dipatok Pertamina sekitar Rp228 ribu per tabung, justru dijual hingga Rp475 ribu di tingkat pengecer di Kota Kupang atau melonjak sekitar 108,3 persen.
Temuan itu didapati SERGAP di toko CV GSJ di Jalan Soeharto, Kelurahan Oepura, Kota Kupang. Kondisi ini memicu keresahan warga yang menilai distribusi gas non subsidi di daerah ini mulai meresahkan.
“Kita baru beli. Kita minta bayar pakai transfer bank, pemilik toko tidak mau. Mereka hanya mau bayar kontan. Kita juga minta kwitansi print kasir tapi tidak dikasi, hanya nota tulis tangan,” ujar Mis (40), warga Kupang, kepada SERGAP, Minggu (17/5/2026).
Lonjakan harga terjadi di tengah tekanan ekonomi masyarakat akibat naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Warga menilai pemerintah daerah dan instansi pengawas terkesan membiarkan harga elpiji bergerak liar tanpa pengendalian di lapangan.
Tak hanya Elpiji 12 kilogram, harga Elpiji 5 kilogram juga melonjak drastis dari Rp130 ribu menjadi Rp250 ribu per tabung.
Warga mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota Kupang segera melakukan operasi pasar serta audit distribusi Elpiji non subsidi yang dinilai tidak transparan.
“Gubernur dan Wali Kota harus turun tangan. Kalau tidak, pengecer seenaknya naikkan harga,” tegas Mis.
Di sisi lain, pemilik toko GSJ membantah mengambil keuntungan besar. Ia mengaku hanya memperoleh margin sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per tabung karena pasokan diperoleh bukan dari agen resmi Pertamina, melainkan dari penjual keliling menggunakan mobil pikap.
“Kita ambil dari tangan kedua yang keliling jual pakai pickup. Kita mau ambil dari agen resmi tapi tidak dikasi. Itu pun barang yang kita dapat terbatas,” ujarnya kepada SERGAP, Senin (18/5/2026).
Pernyataannya itu membuka dugaan persoalan serius pada rantai distribusi Elpiji non subsidi di Kota Kupang. Pemilik toko bahkan mengaku tidak mengetahui secara pasti agen resmi yang ditunjuk Pertamina maupun jalur distribusi resmi gas non subsidi di Kota Kupang.
“Sekarang distribusinya tidak jelas. Pertamina kasi ke siapa dan siapa yang resmi jual di kita juga tidak jelas. Dari tangan ke tangan. Kalau saya ini sudah tangan terakhir,” katanya.
Menurutnya, salah satu agen resmi Elpiji di Kota Kupang adalah PT Timor Gas atau Toko Piet. Namun permintaan pasokan dari pihaknya disebut tidak pernah dipenuhi.
“Kita selalu minta dari Timor Gas, tapi tidak dikasi,” ungkapnya.
Akibatnya, pengecer terpaksa membeli dari pedagang perantara dengan harga sudah sangat tinggi, yakni Rp465 ribu hingga Rp470 ribu per tabung, sebelum dijual kembali ke masyarakat.
“Kita beli sudah mahal. Untung paling Rp5 ribu sampai Rp10 ribu saja. Yang penting pelanggan tidak putar-putar Kota Kupang cari gas,” ujarnya.
Ia juga menilai distribusi yang tidak merata menjadi penyebab utama harga Elpiji non subsidi di Kupang sulit dikendalikan.
“Kalau semua pangkalan gas dibagi adil, harga pasti stabil. Kita yang jual eceran ini setengah mati,” tutupnya. (cs/cs)
