Kantor Gubernur NTT
Kantor Gubernur NTT di jalan El tari, Kota Kupang.

sergap.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah IV, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempublikasikan kegiatan perizinan dan pengelolaan Dana Desa di daerah masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Nana Mulyana, dalam rapat koordinasi melalui video telekonferensi, Selasa, 2 Juni 2020.

Nana mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota di NTT menyediakan media publikasi, secara online atau offline, mengenai informasi perizinan dan non-perizinan.

“Media publikasi tersebut paling tidak memuat informasi tentang jenis-jenis perizinan yang dilayani oleh DPM/DPMPTSP, persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon, biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon, tata cara penanganan perizinan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan permohonan izin,” ujar Nana seperti disampaikan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, kepada SERGAP via WhatsApp, Selasa (2/6/20) malam.

Bersamaan dengan penyediaan media publikasi, kata Nana, Pemda NTT juga perlu membangun media pengaduan, sebagai wadah bagi pemohon untuk menyampaikan ketidakpuasannya atas layanan perizinan.

Serupa dengan perizinan, Nana meminta Pemda NTT mengadakan media publikasi untuk pengelolaan Dana Desa, baik publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maupun pemberitahuan kepada publik mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

“Dinas Penanaman Modal Daerah (PMD) wilayah NTT harus mendorong publikasi Dana Desa, baik publikasi APBDes maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh masing-masing desa. Selain itu, Dinas PMD perlu menyusun satu laporan yang memuat semua pelaksanaan publikasi Dana Desa oleh masing-masing desa bersangkutan,” tegas Nana.

Pemda NTT, khususnya Pemerintah Kabupaten, secara umum masih mengeluhkan infrastruktur jaringan internet yang lambat atau belum terbangun di daerahnya. Pemda Kabupaten di NTT menyampaikan hal ini di tengah permintaan Pemerintah Pusat agar tiap Pemerintah Daerah menerapkan aplikasi on-line dalam proses perizinan.

Menanggapi keluhan itu, Nana menyatakan yang urgen sebetulnya adalah bagaimana agar prinsip-prinsip pengendalian internal dapat diatur dengan tepat, serta dijalankan dengan benar di lapangan. Sedangkan untuk penerapan aplikasi online, Nana mendorong Pemda untuk mengoptimalkan dahulu apa yang tersedia saat ini, meskipun masih ada kendala teknis, seperti jaringan internet yang belum bisa sepenuhnya diandalkan.

Sementara itu, perwakilan Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Noldy, menyampaikan masukannya kepada KPK agar Inspektorat Pemprov NTT dilibatkan dalam kegiatan pembinaan desa dan audit Dana Desa di Pemerintah Kabupaten.

“Selama ini Pemerintah Provinsi NTT sudah melakukan quality assurance (QA) terhadap pengelolaan Dana Desa, tapi Inspektorat Provinsi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, termasuk dalam audit oleh Inspektorat Kabupaten”, ujar Noldy.

Untuk pendampingan pengelolaan Dana Desa, KPK menggunakan empat kriteria.

Pertama, ketersediaan publikasi Dana Desa, yang terdiri atas publikasi APBDesa dan ublikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Kedua, pengadaan Sitem Keuangan Desa (Siskeudes), yang meliputi implementasi Siskeudes, pelaporan keuangan melalui Siskeudes, dan penyampaian Rencana APBDes lewat Siskeudes.

Ketiga, penerapan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Keempat, soal pengawasan, yang mencakup adanya Perkada Tata Kelola Dana Desa, pelaporan kepada Dinas Pemerintah Desa, pelaporan kepada inspektorat kabupaten, dan audit Dana Desa.

Sementara itu, untuk pengawalan proses perizinan di daerah, KPK memakai empat indikator keberhasilan.

Pertama, ketersediaan regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Pendelegasian Kewenangan perizinan, Perkada Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), SK Kada SOP Perizinan, SK Kada Kode Etik, dan SK Kada Tim Teknis.

Kedua, keberadaan infrastruktur, seperti sistem perizinan on-line, lokasi dan tempat layanan, dan media publikasi.

Ketiga, terkait proses penanganan perizinan, yang meliputi pendelegasian kewenangan, rekomendasi teknis, konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, tracking system, e-signature, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Keempat, soal pengendalian dan pengawasan, yang terdiri atas ketersediaan media penanganan pengaduan dan audit kepatuhan.

Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan DPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemda Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas terkait dari Pemda Provinsi dan Kabupaten di wilayah NTT, yang terdiri atas Kabupaten Lembata, Malaka, Sumba Timur, Alor, Sumba Tengah, Rote, Flores Timur, Manggarai Barat, Sikka, Belu, Ende, Sumba Barat Daya, dan Nagekeo. (cis/cis)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.