Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo.
Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo.

sergap.id, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok protokol tatanan normal yang baru atau new normal di tengah pandemi virus Corona baru (COVID-19). Ada dua kriteria daerah yang akan menerapkan new normal.

Saat konferensi pers di YouTube Setpres, Rabu (27/5/20), Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan, dua kriteria yang dimaksud adalah Pertama, daerah-daerah yang sama sekali belum ada kasus Corona.

Tercatat ada 110 kabupaten/kota yang terdiri dari 87 di wilayah daratan, dan 23 di wilayah kepulauan, kecuali Papua.

Doni menjelaskan, daerah-daerah yang akan dibuka atau dilonggarkan aktivitasnya adalah daerah yang nyaris steril. Meski begitu, dia meminta semua daerah tetap waspada terhadap Corona.

“Daerah-daerah ini nyaris steril dari ancaman COVID, tetapi belum tentu selamanya akan tetap aman,” ucapnya.

Alasan mengapa daerah itu nyaris steril dari kasus Corona adalah tingginya tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Daerah ini, kata Doni, juga daerah yang jarang dikunjungi wisatawan asing.

“Minggu lalu kami telah komunikasi dengan para bupati dan wali kota tentang kenapa daerah mereka aman COVID, setelah pemaparan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tinggi, kemudian kerja sama antar tokoh di daerah, baik pemerintah daerah maupun unsur tokoh non formal lainnya sampai tingkat RT dan RW,” jelasnya.

Kriteria kedua adalah daerah yang berwarna hijau di mana ada kasus setiap harinya, tapi mengalami penurunan. Serta, daerah yang lolos standar new normal dari WHO.

“Daerah berwarna hijau adalah daerah ada kasus, tetapi dalam beberapa minggu mengalami penurunan, sesuai standar yang ditentukan dari WHO antara lain kriterianya adalah masalah kesehatan masyarakat yang meliputi epidemiologi surveillance kesehatan masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan, kemudian ada 10 indikator dari 3 kriteria tersebut yang direkomendasikan oleh WHO,” katanya.

Adapun kriteria WHO yang dimaksud Doni adalah penurunan jumlah kasus positif 2 minggu lebih dari 50 persen, penurunan jumlah kasus ODP PDP 2 minggu lebih dari 50 persen, penurunan jumlah meninggal kasus ODP PDP, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS, penurunan jumlah kasus ODP PDP dirawat di RS.

Kriteria lainnya adalah kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif, kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP, lalu R0 kurang dari 1, terakhir jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dalam 2 minggu.

“Ini adalah poin rujukan dari kami, kami akan konsultasikan dengan Menteri Bapennas dan Perekonomian sehingga daerah yang akan diberikan pelonggaran, atau ditawarkan lakukan aktivitas lebih luas itu juga berdasarkan kesanggupan daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan data untuk bisa dibuka, tetapi apakah itu langsung dibuka atau tidak, itu sangat ditentukan kesanggupan daerah, terutama oleh bupati, wali kota, dan gubernur,” ujar Doni.

Menurut Doni, pemerintah akan melihat kesiapan kepala daerah sebelum memberi izin apakah akan membuka kembali roda sosial dan perekonomian di wilayah tersebut. Sebab selain memenuhi kriteria new normal, kesiapan kepala daerah juga menjadi salah satu syarat yang penting.

“Sehingga pemerintah pusat memberikan sebuah data untuk bisa dibuka tetapi apakah itu langsung dibuka atau tidak, itu sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, terutama kesanggupan dari bupati/wali kota dan juga gubernur,” katanya.

Berikut persiapan new normal di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota yang diminta Presiden Joko Widodo.

  • PROVINSI
  1. DKI Jakarta,
  2. Jawa Barat,
  3. Sumatera Barat,
  4. Gorontalo.
  • KABUPATEN/KOTA
  1. Kota Pekanbaru,
  2. Kota Dumai,
  3. Kabupaten Kampar,
  4. Kabupaten Pelalawan,
  5. Kabupaten Siak,
  6. Kabupaten Bengkalis,
  7. Kota Palembang,
  8. Kota Prabumulih,
  9. Kota Tangerang,
  10. Kota Tangerang Selatan,
  11. Kabupaten Tangerang,
  12. Kota Tegal,
  13. Kota Surabaya,
  14. Kota Malang,
  15. Kota Batu,
  16. Kabupaten Sidoharjo,
  17. Kabupaten Gresik,
  18. Kabupaten Malang,
  19. Kota Palangkaraya,
  20. Kota Tarakan,
  21. Kota Banjarmasin,
  22. Kota Banjar Baru,
  23. Kabupaten Banjar,
  24. Kabupaten Barito Kuala, dan
  25. Kabupaten Buol.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengatakan ingin memperluas pelaksanaan ‘new normal’ jika dirasa efektif.

“Apabila ini nanti efektif, kita akan gelar, kita perluas lagi, kita lebarkan lagi ke provinsi yang lain, dan kabupaten dan kota yang lain,” kata Jokowi dalam rapat terbatas ‘Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19’ di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020).

Aparat TNI dan Polri dilibatkan dalam persiapan pelaksanaan ‘new normal’. ‘New normal’ diberlakukan di stasiun hingga pusat niaga.

Masyarakat diminta selalu menjalankan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

Kebijakan ini akan dievaluasi dalam seminggu ke depan. Jokowi mengatakan ada rencana pendisiplinan dilakukan ke semua wilayah di Indonesia.

Jokowi berharap, dengan pendisiplinan oleh TNI dan Polri itu, laju penyebaran kasus virus Corona (COVID-19) akan terus menurun.

“Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, ke tatanan baru. Dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul kedisiplinan yang kuat, sehingga R0-nya bisa terus kita tekan di bawah 1,” kata Jokowi. (ple/ple)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.