Memikirkan Ulang Budaya Lokal

(Catatan atas debat perdana Cabup Kabupaten Malaka 2020)

Debat publik cabup Malaka yang diwartakan lewat jejaring maya (Rabu, 4 November 2020) menguntungkan publik dalam dua hal. Pertama, siarannya menjangkau lebih banyak orang karena melintasi batas geografis; Kedua, visi-misi para cabup punya jejak digital yang suatu waktu bisa dipakai untuk menagih janji kepada para calon pemimpin.

Mengemuka dalam debat tersebut tema tentang dialog antara budaya lokal dan nilai-nilai humanisme global dewasa ini. Tentang budaya, kedua cabup punya wawasan yang relatif sama. SN mereduksi budaya lokal ke dalam soal Sabete saladi tanpa melihat relasi dialogis antara nilai-nilai lokal dan global (bdk. 1:09:07 dst. dalam Youtube RRI ATAMBUA OFFICIAL), sedangkan SBS terkurung dalam nostalgia tentang pertunjukan bidu massal dalam El Tari Cup 2019. Malah pada paslon No.2 tampak gejala fanatisme terhadap budaya lokal (bdk. 1:29:00 dst.).

Hemat saya, tendensi reduksionis dalam memahami budaya perlu diwaspadai apalagi gagasan tentangnya diajukan oleh para calon pemimpin masa depan Malaka. Tema ini perlu didiskusikan lebih jauh supaya pembicaraan kita tentang budaya lokal tidak mengambang sebagai nostalgia yang melankolis semata.

• Dua jejak

Pada intinya budaya adalah jejak akal budi manusia yang diekspresikan melalui karya seni, bahasa, tarian, adat-istiadat dll. Dalam berbagai ekspresi budaya tersebut kita bisa melihat kemampuan manusia untuk berkreasi dan menggunakan akal budinya. Konon, sejarah dimulai ketika manusia mulai mengenal budaya tulisan. Artinya, ada proses kreatif di mana manusia menggunakan akal budinya untuk mentrasnliterasikan bunyi ke dalam simbol, gambar atau karakter tertentu.

Selain jejak intelektual, budaya juga menyimpan jejak perjumpaan. Para antropolog dewasa ini tiba pada satu kesimpulan bahwa tidak ada satu budaya pun yang benar-benar asli. Semua budaya adalah hasil perjumpaan dan dialog dengan budaya-budaya lain. Tidak ada “budaya asli” sebab yang ada hanyalah – maafkanlah kata-kata ini – “oplosan”. Artinya, apa yang hari ini kita pahami atau hidupi sebagai “budaya lokal” sebetulnya merupakan hasil dari interaksi dengan berbagai budaya lain.

Mari kita tunjukkan satu contoh. Dalam lagu Elele yang sering diputar untuk menyambut para calon Bupati dalam setiap hajatan kampanye terbatas biasanya diirningi dengan ukulele dan biola. Dua intrumen tersebut masuk ke Indonesia pada abad ke-16 lewat para pedagang Eropa. Sebelum itu orang-orang di pedalaman Timor menggunakan alat yang lebih sederhana. Sama halnya dengan tradisi menenun dalam masyrakat kita. Kenyataan bahwa kerajinan ini ditekuni baik oleh ibu-ibu di Tiongkok, para wanita suku Aimara di puncak Bolivia dan mama-mama di Malaka mengandaikan perjumpaan dan interaksi budaya di masa lalu.

Dengan demikian, poinnya adalah budaya lokal selalu kita bicarakan dengan kesadaran bahwa di dalam ekspresi budaya ada jejak intelektual di dalamnya dan juga pada saat yang sama ada jejak perjumpaan dan dialog dengan orang dan budaya lain. Dalam perjumpaan tersebut diandaikan ada saling belajar dan saling memperkaya.

• Sikap kritis

Satu hal mesti kita tegaskan di sini yaitu bahwa globalisasi dan dampaknya adalah satu proses yang nyaris tidak bisa dihindari dalam dunia dewasa ini. Dia memang mempunyai satu karakter yang relatif destruktif yakni penyeragaman. Ada tendensi untuk menyingkirkan yang lemah. Filosofi di balik globalisasi adalah persaingan dan penaklukkan. Budaya yang kuatlah yang bertahan sedangkan yang lemah tereliminasi.

Pembicaraan tentang budaya lokal dewasa ini muncul sebagai reaksi terhadap masifnya proses globalisasi. Ada tendensi untuk menggali kembali budaya-budaya lokal untuk dipromosikan dan dapat bersanding dengan budaya-budaya dominan. Dalam Gereja sendiri, kita tahu, konsep inkulturasi dalam Konsili Vatikan II lahir dari kesadaran baru tersebut.

Dalam dunia filsafat kecenderungan ini ditemukan dalam arus pemikiran postmodern yang mempertanyakan narasi-narasi besar dari Barat dengan berupaya menghidupkan narasi-narasi kecil dalam budaya lokal. Dampak buruk teknologi pada alam dan manusia sendiri membuat orang berpaling pada kearifan-kearifan lokal. Orang hendak menemukan di sana berbagai kebijaksanaan yang memberi landasan etis tertentu pada relasi manusia dengan sesama dan lingkungannya.

Namun segera perlu disadari bahwa apa “yang lokal” tidak dengan sendirinya arif. Pemujaan berlebihan terhadap “yang lokal” juga adalah tendensi yang perlu diwaspadai. Seolah-olah semua yang berasal dari daerah pasti baik dan layak dipromosikan sekalipun itu mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Sikap seperti ini justru bertentangan dengan karakter dasar dari budaya itu sendiri yang selalu terbuka, berubah dan dinamis.

Kita tentu tetap bisa membicarakan tema tentang Sabete Saladi sebagai sebuah kearifan lokal dalam bertutur kata dan sopan santun, namun pada gilirannya budaya ini mesti ditafsir dalam wacana global yang lebih luas seperti budaya anti korupsi dan transparansi yang terus dikampanyekan dan tampaknya juga sedang diinternalisasikan menjadi bagian dari budaya kita hari ini.

Hal ini penting agar di kemudian hari kita tidak mendapatkan seorang pemimpin yang sangat sopan santun menurut barometer budaya lokal, tetapi justru sangat koruptif dalam menjalankan birokrasi. Kalau kita mengambil Ahok sebagai satu contoh, maka mulutnya yang kasar itu sama sekali tidak cocok dengan kriteria Sabete Saladi orang Malaka, tetapi ketegasannya dalam membangun birokrasi yang anti korupsi mengatakan bahwa dia justru sangat “sopan” menggunakan uang rakyat.

Sabete Saladi hanya dimengerti secara utuh dalam dialog dengan etika global. Sehingga kita berharap mendapat figur yang ideal di mana Sabete Saladi tidak hanya dipraktikkan dalam tutur kata yang superfisial sifatnya, atau dalam pertunjukan tarian bidu massif yang mewah namun ternyata menghabiskan uang rakyat ratusan juta rupiah, tetapi juga dalam internalisasi nilai-nilai global yang melampaui lokalitas regional dan sekat-sekat primordial.

Di wilayah tertentu di Kecamatan Wewiku konon masih terus dilakukan kebiasaan Baboen di mana warga dari kampung tertentu diizinkan untuk “merampoki” kampung tetangga. Kalau ditelusuri tentu ada penjelasan historis yang bisa dipakai sebagai fondasi untuk menjelaskan tradisi ini. Namun pada akhirnya “kebudayaan lokal” seperti ini mesti bersedia dikoreksi oleh sebuah etika global yang justru mengevaluasinya sebagai kriminal.

Kita tidak bisa membicarakan budaya lokal hanya semata-mata sebagai nostalgia indah tentang kejayaan masa lalu dan kebanggaan palsu lewat budaya pertunjukan, namun mestinya digodok pula dengan wawasan etika global yang menuntut sikap kritis ke dua arah: terhadap arus globalisasi dan sekaligus terhadap budaya lokal itu sendiri. (Penulis: V. Nahak/Alumnus Teologi Kontekstual Ledalero)